News

Walikota Kupang Ancam Cabut Izin Usaha, Norbert Jegalus: Itu Pencitraan!

Selasa, 29/01/2019 11:43 WIB

Pakar filsafat politik Universitas Widya Mandira Kupang Norbertus Jegalus (Foto: Vito.id)

Kupang, Tajukflores.com - Walikota Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT), Jefri Riwu Kore mengancam akan mencabut izin dari setiap pelaku usaha kios, toko dan rumah makan apabila tidak menyediakan tong sampah di depan tempatnya. Menurut Jefri, persoalan sampah di Kota Kupang sudah sangat serius.

Menanggapi itu, pakar filsafat Universitas Katolik Widya Mandira Kupang, Norbertus Jegalus mengatakan dirinya mengapresiasi langkah Walikota Jefri sebagai bentuk tanggungjawab pemerintah terhadap kesehatan lingkungan.

"Saya sangat mendukung program walikota. Saya sendiri pernah mengalami hidup di Jerman, bagaimana lingkungan yang bersih itu merupakan suatu kebutuan," kata Norbertus kepada tajukflores.com melalui sambungan telpon, Kupang, Selasa (29/1/2019).

Hanya saja, kata dia, ancaman Jefri harus didukung oleh Peraturan daerah (Perda)/Peraturan Walikota (Perwali) agar tidak menjadi suatu pencitraan belaka. Bagi Norbert, ancaman bukanlah jawaban untuk mengatasi persoalan sampah di Kota Kupang melainkan membangun kesadaran setiap warga.

"Kalau walikota mencabut izin usaha, apa kekuatannya? Itu omong kosong (kalau tidak didukung Perda), pencitraan saja. Kata-kata cabut izin usaha harus masuk dalam Perda. Kepala daerah tidak boleh sewenang-wenang bubarkan kios/toko hanya karena tidak ada tong sampah," ungkapnya.

Calon anggota DPD ini mengatakan bahwa pemerintah sudah punya program dalam mengatasi persoalan sampah di Kota Kupang, yakni menyediakan tempat sampah umum. Namun, tegas dia, penyediaan tempat sampah umum masih kurang memadai.

"Kalau pemilik usaha menyediakan tempat sampah, itu biasanya berlaku hanya satu bulan pertama, ada mobil yang datang angkut sampah. Tapi bulan kedua dan seterusnya tidak angkut lagi, tentu saja sampah di rumah tersebut berserakan. Maka, kembali lagi harus pada Perda," tegasnya.

Pemkot Kupang pada dasarnya sudah memiliki aturan pengelolan sampah yang tertuang dalam Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenus Sampah Rumah Tangga.

Pasal 26 ayat 4 menyebut: Pelaku usaha yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dituntut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kemudian ayat 5 mengatakan: Pelaku usaha yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dikenakan sanksi administrasi.

Menurut Norbert, Perda tersebut tidak memadai dan bahkan tidak sesuai isinya dengan ancaman Walikota Jefri.

"OK Perda ada, tapi apakah pasalnya berkaitan dengan omongan walikota? Apakah aturan mencabut izin usaha karena tidak sediakan tong sampah itu betul ada di Perwali? Jangan sampai dia (Jefri) berlindung di balik Perda, dan itu kesewenangan," tegas pengajar pakar filsafat politik lulusan Jerman ini.

Dia mengatakan sanksi administarasi bukan berarti mematikan usaha yang nota bene memiliki sumbangsih terhadap PAD Kota Kupang itu sendiri.

"Sanksi administrasi berarti menganggap bahwa kios/toko itu tidak ada di wilayah itu. Misalnya pengusaha ingin meminjam duit di bank, kemudian kelurahan yang memberikan rekomendasi mengatakan bahwa di tempat itu tidak ada kios/toko. Namun sanksi administrasi bukan berarti mematikan usaha," pungkasnya.

Oleh : Misel

Artikel Terkait