Politik

Wiranto Tantang Kivlan Zein Sumpah Pocong hingga Ungkap Kerap Minta Uang

Rabu, 27/02/2019 00:25 WIB

Mayor Jenderal (Purn) Kivlan Zen (Foto: Tempo)

Jakarta, Tajukflores.com - Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto menantang Mayor Jenderal (Purn) Kivlan Zein untuk sumpah pocong demi membuktikan siapa sebenarnya dalang kerusuhan tahun 1998.

Pernyataan itu keluar lantaran Wiranto disebut Kivlan menyebutnya sebagai dalang kerusuhan 1998.

Tak hanya menantang sumpah pocong, Wiranto juga mengungkap jika mantan Kepala Staf Kostrad Kivlan Zein kerap meminta uang kepadanya dan purnawirawan TNI lain.

Wiranto menyebut bahwa Kivlan kerap meminta bantuan finansial kepadanya dan purnawirawan jenderal lain di lingkar pemerintah, seperti Luhut Pandjaitan dan Hendropriyono.

"Saya buka sekarang bahwa yang bersangkutan meminta uang kepada saya, dan saya pernah berikan beberapa kali pada yang bersangkutan," kata Wiranto di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (26/2/2019), seperti dikutip Tribun Medan.

Menurut Wiranto, dirinya sekarang tidak bisa lagi diam-diam saja ketika ada tuduhan. Bahkan, ia menantang Kivlan Zein, juga calon presiden, Prabowo Subianto, untuk melakukan sumpah pocong. Ia ingin agar masyarakat menjadi jelas masalah mengenai dalang kerusuhan 1998.

"Saya berani, katakanlah berani untuk sumpah pocong saja. Tahun 1998 itu yang menjadi bagian dari kerusuhan itu, saya, Prabowo, Kivlan Zein, sumpah pocong kita," kata Wiranto.

"Siapa yang sebenarnya dalang kerusuhan itu. Supaya terdengar di masyarakat, biar jelas masalahnya. Jangan asal menuduh saja," tambah mantan Menteri Pertahanan Keamanan/Panglima ABRI ini.

Pernyataan Wiranto ini menanggapi Kivlan Zein dalam acara "Tokoh Bicara 98" di Add Premiere Ballroom, Jalan TB Simatupang, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Senin, (25/2/2019) kemarin.

Wiranto menilai tuduhan yang dilontarkan Kivlan tersebut tak sesuai fakta.

"Kasihan saudara Kivlan Zein yang selalu menyampaikan pernyataan ngawur. Tidak ada fakta soal itu. Dan tidak lagi melihat kenyataan yang beredar di masyarakat," kata Wiranto.

Padahal, menurut Wiranto, sudah ada dokumen hasil kerja tim gabungan pencari fakta (TGPF) soal kerusuhan 1998.

Menurut dia, dalam dokumen TGPF yang diketuai oleh Marsuki Darusman dan sekretaris Rusita Nur itu bisa dilihat dengan jelas institusi atau tokoh yang diduga menjadi dalang kerusuhan.

"Itu produknya ada. Dari sana sudah jelas 1998 sumber kerusuhan mengarah ke institusi mana, figur mana, ada disana," kata Wiranto.

Wiranto menyebut, justru ia sebagai Menhankam/Panglima ABRI saat itu melakukan berbagai upaya untuk mencegah kerusuhan.

Ia mengaku melakukan berbagai langkah persuasif, edukatif kompromis, dan dialogis dengan para aktivis reformasi agar jangan sampai muncul kekacauan.

Namun, saat kerusuhan sudah mulai pecah pada 13 Mei, Wiranto langsung mengirim pasukan dari Jawa Timur. Tanggal 15 kerusuhan sudah mereda.

"Bukan saya dalang kerusuhan. Saya mencegah kerusuhan terjadi. Tiga hari saya mampu amankan negeri ini," kata dia.

Tuduhan sebagai dalang kerusuhan 1998, kata Wiranto, bukan hal yang baru. Mantan Panglima ABRI itu menyebutkan tudingan muncul beberapa kali, yaitu saat ia masuk Pilpres 2004 dan pemilihan wakil presiden 2009.

"Itu semuanya selalu diwarnai tuduhan kepada saya. Sekarang saya buka-bukaan saja," katanya.

Mantan Kepala Staf Kostrad Kivlan Zein menuduh Menko Polhukam Wiranto sebagai dalang kerusuhan 1998.

Tudingan itu disampaikan Kivlan dalam acara "Tokoh Bicara 98" di Add Premiere Ballroom, Jalan TB Simatupang, Jakarta Selatan, Senin (25/2/2019).

Jenderal bintang dua itu mengaku telah mengetahui kelicikan Wiranto sejak dirinya meninggalkan Jakarta saat kerusuhan terjadi.

"Ya sebagai Panglima ABRI waktu itu, Pak Wiranto atas kejadian itu kenapa dia meninggalakan Jakarta dalam keadaan kacau? Dan kenapa kita yang untuk amankan Jakarta tidak boleh kerahkan pasukan? Itu! Jadi kita curiga loh keadaan kacau masa nggak boleh mengerahkan pasukan," katanya.

Kemudian, lanjut Kivlan, Wiranto minta Soeharto supaya mundur dengan cara membiarkan mahasiswa menduduki gedung MPR/DPR pada 21 Mei 1998. Selain itu, Kivlan juga mengatakan kalau Wiranto tidak memfasilitasi penambahan personil pengamanan untuk masuk ke Jakarta.

"Wiranto tanggal 14 pergi, saya terima telepon tidak boleh Hercules dipakai (untung mengangkut personil tambahan). Akhirnya kami carter pesawat Mandala dan Garuda. Saya sendiri cek ke Jawa ke Makassar bawa langsung ke Jakarta. Semuanya 15 ribu di Jakarta," sebutnya.

Lebih lanjut, Wiranto dikatakan Kivlan bertemu dengan Soeharto pada 15 Mei 1998, seusai Soeharto kunjungan ke Mesir.

"Wiranto dengan paspampres bilang keadaan kacau. Tidak bisa diatasi. Lebih baik bapak mundur. Wiranto ini yang perintahkan mundur. Tanggal 16 malamnya Pak Harto keluarkan Kepres ke Wiranto, untuk melakukan hal-hal yang perlu untuk mengamankan pembangunan. Dikasihlah ke Wiranto. Tapi Wiranto gak mau melaksanakan," katanya

"Karena keadaan kacau. Padahal saya dengar dari intel saya ada dua Kolonel datang ke UI, UNJ, Trisakti untuk kerahkan massa mahasiswa kepung MPR. Didukung anak-anak PKI. Bukan hanya mahasiswa massa lain masuk membludak karena dibuka pintu. Keadaan makin kacau karena minta Soeharto mundur," Kivlan menambahkan.

Dia berkesimpulan Wiranto adalah dalang di balik kerusuhan 1998 dan jatuhnya Soeharto. "Ya jadi dia waktu dapat inpres amankan Jakarta, Inpres itu dia tolak menjadikam dia semacam supersemar kenapa nggak dia kerjakan berarti dia ada unsur koordinasi adalah dia melawan perintah Pak Presiden (Soeharto)," dia menambahkan.

 

Oleh :

Artikel Terkait