Hukum

TNI AD dan Brimob Polda NTT Tak Berhak Atas Tanah di Paumere, Nangapanda

Rabu, 20/03/2019 11:41 WIB

Advokat Peradi sekaligus Koordinator Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI) Petrus Selestinus (Foto: Nerapolitik.com)

Jakarta, Tajukflores.com - Kuasa hukum suku Paumere, Kecamatan Nangapanda, Kabupaten Ende, Petrus Selestinus mengatakan TNI AD dan Brimob Polda NTT tak berhak memiliki tanah milik suku Paumere. Alasannya, belum ada proses sertifikasi tanah ke pihak manapun, termasuk ke pihak TNI AD dan Brimob Polda NTT.

Hal itu diungkap Petrus usai mendatangi Kanwil Badan Pertanahan Nasional Provinsi NTT untuk meminta klarifikasi dalil pemilikan tanah oleh pihak TNI-AD dan Brimob Polda NTT atas tanah milik Suku Paumere di Kecamatan Nangapanda, Kabupaten Ende.

Menurut Petrus, kepada dirinya, Kepala Bidang Penyelesaian Permasalahan Tanah, Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nawional Provinsi NTT, Yulius Talok, menegaskan bahwa hingga saat ini, belum ada Hibah atau Peralihan Hak dari Indra Hasan kepada TNI AD maupun kepada Brimob Polda NTT atas tanah seluas 2000 hektar (Ha) yang dikenal sebagai tanah suku Pamere

"Dan karena itu belum ada proses sertifikasi tanah milik suku Paumere di Kecamatan Nangapanda, Kabupaten Ende ke atas nama pihak manapun termasuk kepada pihak TNI-AD maupun kepada pihak Sat. Brimob Polda NTT," kata Petrus dalam siaran pers di Jakarta, Selasa (20/3/2019).

Kepada Petrus, Yulius Talok menjelaskan bawah tanah milik warga suku Paumere yang diklaim TNI AD dan Brimob Polda NTT selama ini sebenarnya tidak seluas sebagaimana yang berkembang di masyarakat yaitu 2000 Ha. Karena tanah 2000 Ha yang didalilkan sebagai milik Indra Hasan tersebut dibeli dari Musa Gedu dkk, sebagai pihak yang merasa memenangkan perkara gugatan perdata berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Ende Nomor 8/1974/Pdt., tanggal 25 Juli 1974 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 37/PTK/1979/Pdt tertanggal 15 Desember 1980 jo. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2772 K/Sip/1982 tertanggal 5 April 1984 yang lalu. Namun oleh Indra Hasan bermaksud akan menghibahkan kepada TNI-AD dan Sat. Brimob Polda NTT.

Namun dari luas 2000 Ha tanah yang diklaim sebagai milik TNI AD dan Brimob Polda NTT tersebut, ternyata ketika dilakukan pengukuran oleh BPN Provinsi NTT, luas tanahnya tidak mencapai 2.000 Ha atau hanya 426 Ha.

Padahal dalam amar putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, tanah yang disengketakan itu seluas 2.000 hektar, tapi setelah dilakukan pengukuran di lapangan, luasnya hanya mencapai kurang lebih 426 hektar. Oleh Indra Hasan, tanah yang telah dibeli dengan luas 2000 Ha itu akan dihibahkan kepada TNI AD seluas kurang lebih 120 Hektar dan kepada Satuan Brimob Polda NTT seluas kurang lebih 3O Hektar, namun Hibah atas tanah kepada TNI-AD dan Brimob Polda NTT hingga saat ini belum terjadi.

"Itu artinya klaim TNI-AD dan Sat. Brimob Polda NTT sebagai pemilik atas tanah suku Paumere itu tidak benar. Yang benar adalah Indra Hasan mengakui sebgai pemiliknya karena membeli dari Musa Gedhu dkk. atas dasar Putusan Pengadilan Yang Berkekuatan Hukum Tetap seluas 2000 Ha tetapi tidak mampu menguasai fisik tanah dimaksud," ujarnya.

"Oleh karena itu diduga Indra Hasan ingin memperalat oknum TNI-AD dan oknum Brimob Polda NTT dengan dalil telah mendapat Hibah seluas 2000 Ha, padahal belum terjadi. Oleh karena itu sampai sekarang piahk BPN belum melakukan proses sertifikasi untuk pihak manapun termasuk kepada Indra Hasan, TNI-AD dan Sat. Brimob Polfa NTT," sambung Petrus, mengutip perkataan Yulius Talok.

Petrus Selestinus mengatakan, dalam waktu dekat pihaknya akan meminta penjelasan itu secara tertulis kepada Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) BPN NTT untuk meminta klarifikasi secara tertulis agar dengan penjelasan itu pihak TNI-AD dan Brimob Polda NTT tidak lagi melakukan upaya paksa dan mengintimidasi warga suku Paumere.

"Klarifikasi ini sangat penting karena Negara sudah mengatur di dalam UU bagaimana negara mendapatkan tanah untuk kepentingan pembangunan dan pengadaan tanah bagi kepentingan siapapun harus tetap mengedepankan prinsip penghormatan terhadap hak-hak atas tanah. Selain itu agar semua pihak dapat mengetahui secara pasti tentang hak- hak dan batas-batasnya atas tanah Suku Paumere terutama dari aspek kepastian hukum, agar konflik di antara warga masyarakat dengan aparat TNI AD dan Sat. Brimob Polda NTT segera dapat diakhiri," ungkapnya.

Petrus yang juga Koordinator Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI) ini juga menyatakan akan melayangkan surat kepada Presiden Jokowi, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN RI, Menteri Pertahanan Keamanan RI, Panglima TNI, Kapolri, Pangdam Udayana, Kapolda NTT tentang duduk masalah yang sebenarnya yang selama ini dikaburkan oleh ulah Indra Hasan dan oknum-oknum TNI-AD dan oknum Brimob yang mau diperalat di lapangan.

Oleh : Redaksi Tajuk Flores

Artikel Terkait