Sudut Pandang

Profisiat Buat Anggota DPRD Matim

Minggu, 01/09/2019 23:36 WIB

Alfred Tuname, Warga Manggarai Timur, Tinggal di Borong

Borong, Tajukflores.com - Anggota DPRD bekerja dalam labirin politik. Apapun argumen dan kepentingannya, pasti berujung pada politik. Awal dan akhirnya pasti politik. Oleh sebab itu, mereka biasa disebut politisi. 

Politisi itu bekerja untuk merawat dan merayakan kekuasaan demi kebaikan semua orang (konstituen, khususnya). Ketika politisi berpikir dan bertindak untuk semua orang, ia sedang merawat dan merayakan kekuasaan yang embodied pada dirinya.

Embodied sebab ia dipercaya rakyat untuk mendapatkan kekuasaan itu: konversi suara rakyat (votes) menjadi wakil rakyat (seats). 

Pikiran dan tindakan seorang politisi atau Anggota Dewan itu selalu berakibat pada kekuasaannya. Bisa semakin bertambah; bisa pula berkurang (bahkan hilang). Ada semacam skema “do ut des” politik. Jika pikiran dan tindakannya berbuah pembangunan, ia akan sangat disegani rakyat.

Jika pikiran dan tindakannya menggagalkan pembangunan (missing link kepentingan rakyat dan politisi), ia akan dikenang sebagai “tukang kritik”. 
Di Manggarai Timur (Matim), sudah banyak contoh politisi yang terus diingat sebagai negarawan dan dikenang sebagai tukang kritik.

Mereka yang disebut negarawan akan terus dipercaya rakyat Manggarai Timur. Mereka yang disebut tukang kritik akan susah terpilih kembali meskipun sudah dua atau tiga kali bahkan lebih mencalonkan diri dalam Pileg. Itu konsekuensi dari pilihan rakyat.

Dalam hal politik, pilihan rakyat itu berakar dan berkecambah dari ingatan (political memory). Dalilnya, ingatan politik rakyat itu tidak pendek. Apapun yang dipikirankan dan dibuat politisi (good or evil) selalu terekam lama di benak rakyat.

Rakyat yang sering disebut roeng itu memakai neraca ingatan itu untuk mengukur dan memilih seorang politisi. 
Dan itulah realitas politik kita. Tak ada yang bisa menduga atau mengatur (dengan uang sekalipun) pilihan rakyat itu. Sebab politik itu pintu gerbang yang tidak pernah tertutup. Setiap kemungkinan selalu terjadi. Yang kurang beruntung akan hilang. Yang bagus terus diurus. Mereka “diurus” rakyat melalui anggaran dan fasilitas negara. 

Di Manggarai Timur, mereka yang akan diurus itu akan dilantik pada tanggal 02 Sepetember 2019. Mereka adalah 30 (tiga puluh) Anggota DPRD Kabupaten Manggarai Timur periode 2019-2024. Mereka dilantik karena dipercaya oleh rakyat Manggarai Timur. Lantik berarti tugas pengabdian segera dimulai. Setelah dilantik, mereka wajib berpikir dan bertindak demi kebaikan bersama masyarakat Manggarai Timur. 

Manggarai Timur masih sedang dan akan terus membangun. Pembangunan itu butuh sinergisitas antara lembaga Legislatif dan Eksekutif. Sinergisitas itu dimaknai dalam kerangka pemerintahan yang baik. Lembaga Legislatif menggunakan pisau fungsi Anggaran, Legislasi dan Pengawasan. Semua itu dipakai untuk mewujudkan pembangunan yang berkeadilan. 

Pembangunan yang berkeadilan itu berbasis rakyat Manggarai Timur. Alasannya, ke-tiga puluh Anggota DPRD itu dipilih oleh rakyat Manggarai Timur. Yang harus didengar adalah rakyat Manggarai Timur. Suara-suara sumbang apalagi provokatif yang bukan berasal dari rakyat Manggarai Timur tak perlu didengar. 

Suara sumbang itu bukan aspirasi masyarakat. Suara sumbang itu biasa elitis dan tidak bertanggung jawab terhadap nasib rakyat Manggarai Timur. Politisi itu mengurus rakyat, bukan menggerus rakyat demi meladeni kepentingan elite di luar Manggarai Timur. 

Nasib rakyat Manggarai Timur yang akan datang bergantung political will politisi yang sudah dilantik. Kalau politisi itu seorang negarawan, maka ia akan benar-benar mematangkan pikiran dan tindakan demi masyarakat yang sejahtera, berdaya dan berbudaya. Bahwa ada persoalan infrastruktur, tenaga THL, stunting, Indeks Pembangunan Manusia, pangan, dll, yang semuanya butuh dukungan dan pemikiran politisi dalam penyelesaiannya. 

Dukungan itu diwujudkan dalam kehadiran dan aktif berargumentasi dalam sidang komisi dan paripurna. Kekuatan politisi Legislatif itu ada pada argumentasi dalam membahas soal-soal pembangunan.

Argumentasi itu mestinya berakar pada logika pembangunan, bukan sentimen pembangunan apalagi sentimen politik. 
Sudah saatnya DPRD dan Pemerintah Manggarai Timur bersinergi untuk merumuskan segala kebijakan yang par excellence demi rakyat. Afirmasi dan kritik konstruktif diperlukan untuk merayakan politik yang membangun.

Dengan afirmasi, pemerintah akan bekerja sesuai visi-misi; dengan kritik konstruktif, pemerintah akan bekerja sesuai aturan. 
Tugas politisi memang berat. Perlu kapasitas pemikiran yang cemerlang dan negoisasi yang lincah untuk mengamankan kepentingan sekaligus mengurus rakyat. Bagi yang baru, mungkin kaku. Bagi yang “incumbent”, perlu penyesuaian lagi.

Tetapi karena politik itu selalu cair, maka ikutilah arus politik yang berpijak pada nilai-nilai kenegarawanan. Fortite in re, suaviter in modo. Kuat dalam prinsip (:bonum commune), luwes dalam cara. Itu saja. 

Akhirnya, terima kasih untuk Anggota DPRD Manggarai Timur periode 2014-2019. Selamat dan profisiat buat Anggota DPRD Manggarai Timur periode 2019-2024. Jadilah politisi negarawan demi Manggarai Timur yang sejahtera, berdaya dan berbudaya. Selamat bekerja!

Oleh : Redaksi Tajuk Flores

Artikel Terkait