Pemerintah diminta untuk mencabut kebijakan moratorium atau penghentian sementara pemekaran Daerah Otonomi Baru (DOB).
Hal itu disampaikan oleh Abraham Paul Liyanto, yang merupakan Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) dari Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT).
Menurutnya, pemekaran sangat penting demi mempercepat pembangunan di daerah.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Sudah cukup lima tahun moratorium. Harus dibuka lagi pemekaran tapi sangat selektif,” ujar Abraham.
Abraham mengatakan wilayah NTT sebagai satu provinsi yang layak dimekarkan. Alasannya, NTT adalah wilayah kepulauan dan berbatasan dengan tiga negara yang sudah maju.
“Kami di NTT terdiri dari ratusan pulau. Kami juga diapit tiga negara yaitu Timor Leste, Australia, dan Selandia Baru. Negara-negara tetangga kami sudah maju-maju, sementara kami masih terseret. Kami iri terhadap mereka. Satu cara agar bisa mengejar mereka adalah membuka pemekaran. Pemekaran akan mempercepat akselerasi pembangunan,” ujar Abraham yang menjadi anggota Komite I DPD yang mengurusi bidang Pemerintah Daerah, Pemekaran Wilayah dan Sinergi Hubungan Pusat dan Daerah.
Ia mengakui desakan pemekaran kadang digunakan untuk meraih elektoral dari para politisi. Terhadap fakta seperti itu, pemerintah harus memberikan kriteria dan syarat yang ketat. Misalnya pemekaran hanya untuk wilayah-wilayah strategis dan wilayah perbatasan.
“Pemekaran jangan menjelang pemilu karena pasti ada yang memanfaatkan. Harus dilakukan seperti sekarang ketika anggota parlemen baru dipilih,” tandasnya.
Hingga saat ini, lanjutnya, sudah ada satu usulan pemekaran provinsi di NTT yaitu pembentukan Flores Kepulauan. Sementara pemekaran kabupaten dan kota mencapi 10 usulan. Kesepuluhnya adalah calon kabupaten Adonara (Flores Timur), Pantar (Alor), Amfoang (Kupang), Amonetun (Timor Tengah Selatan), Manggarai Barat Daya (Manggarai Barat) dan kota Maumere.
Kemudian ada empat dari Sumba Timur yaitu Pahunga Lodu, Sumba Selatan, Sumba Timur Jaya dan Malolo.
“Pemerintah pusat harus memproses berbagai usulan tersebut guna percepatan pembangunan di NTT,” ujar Abraham melansir BeritaSatu.
Halaman : 1 2 Selanjutnya
