Ekonomi

Menteri Tito Minta Kepala Daerah Tak Persulit Investor

Rabu, 06/11/2019 18:04 WIB

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian (Foto: Kompas)

Jakarta , Tajukflores.com - Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian meminta kepala daerah tak mempersulit investor. Kata dia, sulitnya perizinan di daerah karena mental korupsi kepala daerah.

Tito menyampaikan hal ini usai rapat kerja perdana dengan Komisi II DPR, Senayan, Selasa (6/11).

Kembali menyampaikan visi-misi Presiden Joko Widodo (Jokowi) soal reformasi birokrasi, Tito mengatakan agar kepala daerah tidak mempersulit investor dengan regulasi yang berbelit-belit.

"Jadi, jangan nanti Pak Luhut (Menko Maritim dan Investasi) dan Pak Bahlil Lahadalia (Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal) undang investor, di daerah dipersulit. Saya (kepala daerah) dapat apa. Di bawah nanti dipersulit (dengan regulasi)," kata Tito kepada wartawan di gedung DPR, Jakarta, Selasa.

Menurut Tito, larinya investor ke luar negeri juga disebabkan karena regulasi dan birokrasi yang berbelit-belit.

"Akhirnya investasi lari ke Kamboja, Vietnam, Afrika dan Thailand," tukas Tito.

Dia mengatakan, Indonesia harus mencontohi Vietnam yang mengambil keuntungan dari perang dagang (trade war) antara AS dan China. Menurutnya, banyak investor ke Vietnam karena sulitnya regulasi di Indonesia.

"Ingat, dalam perang dagang ini yang menang Vietnam. Siapa yang kalah? Indonesia. Investor ingin ke sini, tapi regulasi dan sikap mental birokrasi masih berbelit-belit. Nah itu disederhanakan," pungkas Tito.

Jelang akhir Oktober lalu, Presiden Jokowi dalam rapat terbatas memberi waktu sebulan kepada para menteri/kepala lembaga untuk mengumpulkan regulasi yang menghambat investasi.

Jokowi menyebutkan, di negara ini terlalu banyak regulasi atau aturan. 

"Sudah saya sampaikan berkali-kali, baik UU, Perpres, Permen, peraturan peraturan yang lainnya, termasuk di daerah," katanya.

Jokowi meminta Mendagri menggarisbawahi hal itu karena hingga kini masih banyak perda, pergub, dan perbup, yang tumpang tindih dengan peraturan-peraturan di atasnya.

"Tolong dilihat di setiap kementerian apa yang menghambat pelayanan terhadap masyarakat, menghambat investasi dunia usaha, segera kumpulkan dalam waktu sebulan ini," ujar Jokowi.

Oleh : Misel Gual

Artikel Terkait