Anggota DPR RI Komisi IV Yohanis Fransiskus Lema meminta pemerintah menindak tegas korporasi yang melakukan kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Bukan hanya persoalan menimbulkan kerugian negara dalam jumlah besar, tindakan karhutla sendiri jelas merusak ekosistem lingkungan yang sangat penting bagi keberlangsungan hidup.
Ansy mengunjungi wilayah Riau bersama dengan anggota Komisi IV lainnya pada Kamis (7/11). Mereka melakukan kunjungan kerja resmi pertama ke lokasi karhutla di Rimbo Panjang, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau.
“Ada tiga aktor penting di sini terkait karhutla, yaitu negara, korporasi, dan masyarakat. Masyarakat yang menyebabkan karhutla bisa diberikan edukasi untuk tidak lagi melakukan. Namun, tidak bagi korporasi yang menjadi pelaku utama karhutla,” ujar Ansy dalam siaran pers yang diterima Tajukflores.com di Jakarta, Jumat (8/11).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Menurut Ansy, berdasarkan data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) untuk satu wilayah Sumatera, Provinsi Riau adalah propinsi dengan karhutla terbesar selama periode Januari-September 2019 dengan total rekapitulasi karhutla sebesar 75.870 hektar. Angka ini memiliki presentase 8,85 persen dari total luas lahan karhutla di Indonesia yang mencapai 857.756 hektar.
Melihat trendnya selama periode 5 tahun terakhir (2015-2019), lanjut Ansy, berdasarkan data KLHK Riau masuk dalam lima provinsi terbesar yang mengalami karhutla dengan total 389.001,46 hektar.
Posisi pertama ditempati Kalteng dengan 773.385,25 hektar, Sumsel dengan 727.651,97 hektar, Papua dengan 680.748,12 hektar, dan Kalsel dengan 419.231,06 hektar. Kebakaran di Riau tahun ini paling banyak terjadi di lahan gambut dengan total 40.553 hektar dan tanah mineral 8.713 hektar.
“Apa yang menjadi penyebab karhutla di Riau ini adalah adanya alih fungsi lahan dan deforestasi. Berdasarkan data Dinas Penanaman Modal PTSP Riau, luas kebun kelapa sawit di Riau tercatat 2,42 juta hektar. Luas kebun sawit ini lebih dari seperempat luas Provinsi Riau yang sekitar 8,7 hektar,” ujar Ansy.
Menurut dia, yang mempunyai kebun kelapa sawit di Riau adalah masyarakat dan korporasi. Akan tetapi, yang paling banyak adalah korporasi, baik korporasi skala nasional ataupun internasional.
Bahkan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sendiri sudah bersuara sewaktu Mantan Wakil Pimpinan KPK Alexander Marwata berkunjung ke Riau pada Mei 2019 lalu. KPK mencatat ada 1 juta hektar perkebunan kelapa sawit yang ilegal (tanpa ijin) dan meminta Pemprov Riau untuk menertibkan hal tersebut.
Halaman : 1 2 Selanjutnya
