Politik

Pengamat: Kejatuhan Gus Dur Jadi Pelajaran bagi MPR

Sabtu, 30/11/2019 15:03 WIB

Presiden Jokowi berpidato dengan tema Konvensi Rakyat Optimis Indonesia Maju di Sentul International Convention Center, Bogor, Jawa Barat, Minggu malam (24/2/2019) malam.

Jakarta, Tajukflores.com - Analis Politik sekaligus Direktur Eksekutif Voxpol Center Research and Consulting, Pangi Syarwi Chaniago mengingatkan kejatuhan mantan Presiden Abdurahman Wahid atau Gus Dur terkait wacana mengembalikan pemilihan Presiden melalui MPPR.

"Dijatuhkan Gusdur di tengah jalan oleh MPR mestinya cukup menjadi pembelajaran penting bagi kita betapa rapuhnya legitimasi presiden dipilih melalui mekanisme MPR," kata Pangi kepada Tajukflores.com di Jakarta, Sabtu (30/11).

Pangi menilai wacana Presiden kembali dipilih MPR merupakan sebuah bentuk pengkhianatan terhadap demokrasi.

Pasalnya, salah-satu buah reformasi adalah perubahan mendasar dalam mekanisme pemilihan presiden yang dilakukan secara langsung. Perubahan ini bukan-lah sesuatu yang ujuk-ujuk terjadi, pengalaman pahit berada di bawah rezim otoriter dengan legitimasi absolut MPR sebagai lembaga tertinggi negara adalah pokok perkaranya.

"MPR berubah wujud menjadi "stempel" kekuasaan dan di sisi lain presiden menjelma bagai dewa yang anti kritik, menjadi feodal seutuhnya, masyarakat dibungkam dan kebebasan berekspresi dikebiri," kata Pangi kepada Alinea.id di Jakarta, Jumat (29/11).

Usul agar presiden kembali dipilih oleh MPR kembali mencuat usai pimpinan MPR dibawah pimpinan Bambang Soesatyo (Bamsoet) melakukan pertemuan dengan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU). Usai pertemuan itu, Ketua Umum PBNU, Said Aqil Siroj mengatakan pihaknya merekomendasikan agar pemilihan presiden dikembalikan ke MPR. 

Menurut Pangi, MPR yang tengah menggalang aspirasi seharusnya ingat akan perjuangan panjang kaum intelektual dan dukunga masyarakat luas yang akhirnya menumbangkan rezim otoriter.

Menurut dia, transisi dari rezim otoriter ke era domokratis memang tidak selalu berjalan mulus. Namun itu tidak serta-merta menjadi alasan untuk kembali ke fase kelam di bawah sistem yang dulu telah melahirkan otoritarianisme.

Komplikasi persoalan pemilu langsung harus diselesaikan dengan pikiran jernih bukan reaksioner sehingga melahirkan solusi jitu bukan dengan mengambil jalan pikiran pintas karena malas bersitegang dengan pikiran dan gagal dalam membangun dealetika berfikir.

"Indikasi malas berfikir dan gagal dalam berlogika itu tergambar dengan sangat jelas, ketika problematika dan solusi yang ditawarkan tidak nyambung sama-sekali. Jika persoalan politik berbiaya tinggi, politik uang dan keterbelahan publik yang melahirkan konflik menjadi argumen utama untuk menghapus pemilu langsung maka solusinya bukan serta-merta mengganti sistem," jelasnya.

Dia menambahkan, masih sangat terbuka solusi dan alternatif lain untuk menekan dan meminimalisir hal tersebut melalui paket sekelas undang-undang pemilu, bukan ujuk-ujuk amandemen konstitusi.

Paket undang-undang pemilu tersebut sudah lama menjadi wacana terkait pembiayaan politik, penghapusan ambang batas pencalonan presiden, mahar politik dan penegakan hukum terkait pelanggaran pemilu.

Selama upaya perbaikan sistem pemilu belum dilakukan secara optimal, maka sangat naif sekali rasanya menyalahkan pilihan sistem ini dan kemudian menggantinya dengan pilihan sistem lain yang telah terbukti membawa bangsa ini ke dalam sejarah kelam.

"Atau jangan-jangan mereka yang dulu merasakan nikmatnya kekuasaan dalam sistem otoriter itu sedang menyusun kekuatan, mereka sudah tidak sabar untuk kembali berkuasa," pungkasnya.

 


Oleh : Misel Gual

Artikel Terkait