Hukum

Eks Komisioner KPKPN Yakin Firli Bahuri Kembalikan Kedigdayaan KPK

Rabu, 11/12/2019 15:39 WIB

Advokat Peradi sekaligus Koordinator Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI) Petrus Selestinus (Foto: Nerapolitik.com)

Jakarta, Tajukflores.com - Mantan Komisioner Komisi Pemeriksa Kekayaan Penyelenggara Negara (KPKPN) Petrus Selestinus mengatakan berlakunya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang KPK harus menjadi momentum koreksi total terhadap kinerja lembaga itu selama ini.

Dia berharap, Ketua KPK yang baru, Firli Bahuri mengembalikan fungsi KPK yang digdaya dan taat asas.

"Yakni mampu mengefektifkan dan mengefisienkan tugas pemberantasan korupsi di kepolisian dan kejaksaan yang selama 15 tahun usia KPK gagal diwujudkan," kata Petrus di Jakarta, Rabu (11/12).

Menurut Petrus, berdasarkan UU, KPK memiliki 5 tugas besar, yakni koordinasi, supervisi, penyelidikan, penyidikan dan penuntutan; lencegahan tindak pidana Korupsi dan monitoring.

Dari 5 tugas besar ini, KPK dibawah rezim Agus Rahardjo hanya menonjolkan bidang penindakan (penyelidikan, oenyidikan dan penuntutan). Sedangkan 4 bidang tugas lainnya nyaris tak terdengar.

"Tugas penyelidikan, penyidikan dan penuntutan itu-pun gagal dilaksanakan, karena banyak kasus besar mangkrak (tidak tuntas) diselesaikan oleh KPK (BLBI, Bank Century, E-KTP dll), belum lagi kasus-kasus besar yang mangkrak di Kepolisian dan Kejaksaan yang juga menjadi wewenang KPK untuk mengambilalih tetapi kenyataannya tidak pernah dilakukan," katanya.

Petrus menilai, kegagalan pencegahan dan pemberantasan porupsi selama 15 tahun perjalanan KPK tidak semata-mata karena ada titik lemah pada UU KPK. Tetapi juga pada persoalan kapasitas pimpinan KPK, yang mudah diintervensi.

"Pimpinan KPK akhirnya melakukan praktek tebang pilih, dan memilih jalan pintas melakukan penindakan dengan cara OTT, karena OTT tidak mudah diintervensi dan mendapat publikasi luas, tetapi OTT juga bisa diorder untuk target-target terntu," jelasnya.

Pasca revisi UU KPK, lanjut Petrus, penampilan KPK tentu berbeda karena adanya organ baru yaitu dewan pengawas yang tentunya memperkuat lembaga antirasuah itu.

Petrus mengatakan KPK bakal punya sejumlah kewenangan baru. Misalnya, menerbitkan surat penghentian penyidikan perkara (SP3). Posisi KPK juga bakal berada pada rumpun kekuasaan bila merujuk UU KPK yang baru. Selain itu, pegawai KPK juga bakal menjadi aparatur sipil negara (ASN). 

"Serta adanya tambahan asas pada setiap tindakan, KPK harus tetap menjunjung tinggi hak asasi manusia di samping asas-asas lainnya," ujarnya. 

Menurut Petrus, implikasi dari perubahanUU KPK yaitu hilangnya posisi penasihat dan pegawai KPK non ASN. Perubahan struktur dan status hukum ini diharapkan membuat KPK lebih digdaya sebagai lembaga pemberantas praktik rasuah. 

"Akan tetapi berjalan dengan tetap menjunjung tinggi HAM dan asas-asas lainnya," katanya.

Menurut Petrus, KPK memang butuh dewan pengawas. Setelah 15 tahun berdiri, KPK dinilai nyaris berjalan tanpa kontrol memadai. 

"Sehingga potensi atau praktik penyalahgunaan wewenang dan kekuasaan KPK cukup dirasakan oleh masyarakat khsusnya penyelenggara negara yang sering jadi target tebang pilih dalam penindakan di KPK," ujarnya. 

Oleh : Misel

Artikel Terkait