Presiden Joko Widodo buka suara terkait polemik kebijakan ekspor benih lobster yang direncanakan Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo. Salah satu kritik datang dari mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti yang sempat menutup keran ekspor tersebut.
Jokowi menjelaskan, kebijakan ekspor benih lobster harus dilihat dari efek kemanfaatannya. Kebijakan ini perlu dilihat bukan hanya dari nilai ekonomi, tetapi juga dampak terhadap lingkungan.
“Keseimbangan itu paling penting, bukan hanya bilang jangan ekspor. Tetapi jangan juga semua diekspor, enggak benar,” ujar Jokowi saat peresmian Tol Balikpapan-Samarinda di Gerbang Tol Samboja, Kalimantan Timur, Selasa (17/12).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Menurut Jokowi, kebijakan ekspor juga harus memperhatikan kepentingan para nelayan. Jangan sampai kebijakan yang dikeluarkan merugikan salah satu pihak.
Oleh karena itu, pemerintah bersama para pakar tengah mengkaji kebijakan yang paling tepat terkait ekspor benih lobster. Ia meyakini para pakar memahami formula terbaik yang bisa menguntungkan negara, nelayan, dan lingkungan.
“Bagaimana tetap menjaga lingkungan agar lobster itu tidak diselundupkan, tidak dieskpor secara aur-auran, tapi juga nelayan dapat manfaat dari sana, nilai tambah ada di negara kita,” tegas Jokowi mengutip Katadata.co.id.
Edhy sebelumnya menyatakan akan membuka ekspor benih lobster. Keran ekspor akan dibuka dengan berbagai syarat dan ketentuan, karena saat dilarang pun terjadi penyelundupan.
Selain itu, ia melihat potensi ekspor baru ke Vietnam. Harga benih lobster di Vietnam mencapai Rp 139 ribu per ekor. Sedangkan, benih lobster tangkapan nelayan hanya dihargai Rp 3-5 ribu di dalam negeri.
Hal itu terjadi karena penyelundupan lobster selama ini harus melalui Singapura. Artinya, selisih harga dinikmati oleh perantara.
Halaman : 1 2 Selanjutnya
