Perayaan Natal 2019 di Kabupaten Dharmasraya dan Sijunjung, Sumatera Barat, menjadi perbincangan publik karena muncul pelarangan mengadakan ibadah bersama Natal di rumah. Selain tak bisa merayakan natal, mereka juga tak bisa melakukan ibadah seperti umat beragama lainnya.
Dilansir dari VOA Indonesia, pelarangan tersebut berawal dari rapat pemerintahan Nagari (kelurahan) Sungai Tambang yang dilakukan pada awal Desember 2019 lalu.
Rapat tersebut dihadiri oleh ninik mamak (penghulu adat), tokoh masyarakat, dan pemuda setempat.
Hasil dari rapat tersebut, mereka tidak mengizinkan kegiatan ibadah dalam bentuk apapun secara bersama-sama, termasuk perayaan Natal dan Tahun Baru.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Bukan hanya itu, pemerintahan nagari dan ninik mamak juga meminta agar umat Nasrani di wilayahnya membuat surat perjanjian tidak melaksanakan ibadah termasuk natal.
Menanggapi itu, Ketua Tim Task Force Forum Advokat Pengawal Pancasila (FAPP) Petrus Selestinus mengatakan larangan itu harus dihentikan karena bersifat diskriminatif tetapi pelarangan ini sudah mengarah kepada tindakan persekusi atas dasar sara oleh sekelompok masyarakat dan aparat pemerintah.
“Pelarangan mengadakan ibadah bersama Natal membuktikan bahwa belum semua aparatur negara dan warga masyarakat menerima dan mengakui konstitusionalitas jaminan kebebasan melaksanakan Ibadah agama,” kata Petrus di Jakarta, Minggu (22/12).
Menurut Petrus, peristiwa pelarangan ini jelas mengusik kenyamanan umat Kristiani dimanapun di Indonesia yang hendak merayakan Natal 25 Desember 2019. Lebih-lebih karena peristiwa ini terjadi menjelang Umat Kristiani melaksakan Ibadah Natal 2019.
“Pemerintah seharusnya tidak membiarkan warganya melakukan kesepakatan bersama dengan obyeknya adalah soal pelaksanaan ibadah agama, bagi warganya,” ujarnya.
Dia menegakan, bagi umat Kristiani, momentum Natal 25 Desember tidak semata-mata sebagai peristiwa spiritual. Melainkan juga momentum untuk membangun dan memperkuat relasi sosial antar sesama warga tanpa membeda-bedakan suku, agama, ras dan antar golongan (SARA), mempertebal toleransi terhadap sesama umat beragama dalam hidup berdampingan secara damai.
Menurutnya, kebebasan beragama dan pelaksanaan ibadah agama tidak boleh dijadikan “obyek perjanjian” baik antar umat berbeda agama, antar umat seagama, maupun antar umat beragama dengan pemerintah. Alasannya, kebebasan beragama dan pelaksanaan ibadah agama, meskipun merupakan persoalan yang sangat privat, namun hanya negara yang memiliki kewewenangan konstitusional yang secara ekslusif untuk mengaturnya,” katanya.
“Karena itu atas alasan apa pun, tidak boleh ada kesepakatan atau perjanjian di antara warga masyarakat mengenai tata cara atau syarat-syarat pelaksanaan ibadah bagi setiap pemeluk agama, yang bersifat membatasi, mengekang, melarang atau meniadakan kebebasan beragama dan pelaksanaan ibadah agama yang sangat privat. Karena hanya negara yang berwenang mengatur atau menjadi domain negara,” pungkas Petrus.
Melansir Tito, muasalnya, pada awal Desember 2019, umat Katolik yang menetap di Jorong Kampung Baru, Nagari Sikabau, mengajukan izin agar dapat melakukan ibadah dan perayaan Natal bersama di satu rumah ibadah.
Namun, pemerintah Nagari Sikabau tidak memberikan izin kepada mereka. Mereka hanya boleh beribadah dan merayakan Natal sendiri-sendiri di rumah masing-masing dan atau gereja di luar wilayah administrasi kabupaten tersebut.
Hal itu berdasarkan rapat pemerintah setempat, pemerintah Nagari Sibakau, ninik mamak (tetua adat), tokoh masyarakat, pemuda Sikabau, dan pihak lainnya.
“Bersamaan dengan surat penolakan itu, Wali Nagari melampirkan surat pernyataan sikap penolakan warga,” kata Sudarto.
Ia menjelaskan kejadian ini bukan kali pertama, tetapi sudah sejak 1985 ketika beberapa umat Katolik dari berbagai etnis Batak, Nias, Jawa, dan Tionghoa tinggal di kawasan tersebut. Mereka berlatar berbagai pekerjaan: TNI-Polri, PNS, buruh kasar, pedagang, hingga penagih kredit keliling. Jumlah umat Katolik di Dharmasraya sekarang ada sekitar 60 jiwa atau 22 kepala keluarga.
Awalnya, mereka secara diam-diam melakukan kebaktian di rumah salah satu umat Katolik. Kemudian, mereka membeli satu rumah untuk melakukan ibadah sebab gereja Katolik terdekat hanya di Kota Sawahlunto, berjarak sekitar 120 kilometer.
Mulanya mereka tidak mendapatkan gangguan. Namun, sekitar awal tahun 2000, sekelompok warga menolak pelaksanaan kebaktian dan membakar rumah sebagai tempat kebaktian umat Katolik itu.
“Alasannya salah seorang dari orang Kristen menyembelih babi untuk dimakan,” ucap Sudarto.
Halaman : 1 2 Selanjutnya
