Politik

Tatip Pembentukan AKD Tertahan, Anggota DPRD Papua Datangi Kemendagri

Senin, 13/01/2020 13:38 WIB

Ketua fraksi Partai Amanat Nasional DPRDP Papua, Sinut Busup memberikan keterangan pers di kantor Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, Senin (13/1/2020). Foto: tajukflores.com

Jakarta, Tajukflores.com - Meski sudah dilantik pada 2019 lalu, 55 anggota Dewan Perwakilan Daerah Papua (DPRD) belum mulai menjalankan tugas sebagai anggota dewan. Alasannya adalah belum terbentuknya alat kelengkapan dewan (AKD).

Ketua fraksi Partai Amanat Nasional DPRDP Papua, Sinut Busup mengatakan, pembentukan AKD belum terbentuk karena tata tertib (tatip) masih tertahan di Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

"Kami sudah dilantik tapi sampai hari ini setelah libur Natal 2019 dan Tahun Baru 2020 belum ada tatip yang sampai ke DPRP Papua," kata Sinut di Kantor Kemendagri, Jakarta, Senin (13/1).

Sinut dan beberapa anggoata DPRD Papua hari ini mendatangi kantor Kemendagri. Mereka mempertanyakan alasan kenapa tatip dewan belum dikeluarkan Direktorat Jenderal Otonomi Daerah (Ditjen Otda). Padahal, tatip itu sudah diserahkan kepada Ditjen Odta pada Desember lalu.

"Mereka (Ditjen Otda) janjinya waktu itu dua hari setelah kami menyerahkan ke sini," ujar dia.

Sinut mengatakan, belum terbentuknya AKD membuat aktivitas mereka terhambat. Saat ini, kata dia, ada tiga hal yang mendesak yang perlu dibahas DPRD Papua yakni pelaksanaan Pekan Olahraga Nasional (PON) 2020, pembahasan otonomi khusus (otsus) Papua yang akan berakhir pada 2021 hingga masalah keamanan di Nduga.

"Kami sudah bertemu Ditjen Otda, tapi belum ada jawaban. Maka kami ingin langsung ketemu Pak Menteri Tito Karnavian. Kami harus puas, ada apa sampai tertahan di sini," jelasnya.

Anggota DPRD Papua lainnya, Apeniel Sani mengaku heran dengan sikap Ditjen Otda yang menahan tatip DPRD Papua. Menurut dia, dalam pembentukan tatip, tak ada satupun pasal atau ayat yang bertentangan dengan konstitusi.

"Di dalam tatip kan ada batasan-batasan, salah satunya tidak bertentangan dengan keamanan, pertahanan, informasi dan fisikal, agama, dan lain-lain. Tidak ada satu pasal atau ayat pun yang bertentangan dengan itu. Lalu kami mau bertanya, apa yang menghambat," ujar Apeniel dalam kesempatan yang sama.

Dia menegaskan, jika tatip DPRD Papua belum dikeluarkan, maka otomatis pembangunan di Papua juga akan terhambat. " Kalau dihambat seperti ini, kami mengira bahwa penghambat pembangunan di Papua adalah negara ini sendiri terutama di Kemendagri," pungkasnya.

Sekedar informasi, empat pimpinan DPRD Papua sudah dilantik pada 2019 lalu. Salah satu hal yang diduga memicu belum dikeluarkannya tatip oleh Ditjen Otda ialah terkait rancangan tatip khususnya Pasal 62. Dalam pasal ini dijelaskan bahwa pimpinan DPRDP sebagaimana dimaksud pada ayat 1 berasal dari orang asli Papua. Pimpinan DPRD Papua sebagaimana dimaksud pada ayat 4 wajib mendapatkan rekomendasi terhadap pertimbangan dan persetujuan dari Majelis Rakyat Papua (MRP) tentang keaslian orang asli Papua.

 

 

Oleh : Alex K

Artikel Terkait