Sudut Pandang

Minus Malum, Deno Kamelus atau Hery Nabit?

Sabtu, 07/03/2020 15:29 WIB

Bupati Manggarai Deno Kamelus dan mantan Direktur Destinasi Pariwisata BOP Labuan Bajo Flores, Hery Nabit (Foto: Floresa.co)

Tajukflores.com - Salah satu akun Facebook @Norben Syukur memposting status: "Siapa yang pantas jadi Bupati Manggarai untuk periode 2020-2025?" Di nomor urut pertama, Norben menulis pasangan bakal calon Hery Nabit dan Hery Ngabut (H2N), yang nota bene jagoannya.

Dia kemudian memframing pasangan petahana Victor Madur di urutan kedua. Meski dia tahu Victor merupakan pasangan Deno Kamelus, dalam postingannya dia berdalih Wakil Bupati Manggarai itu banyak yang menginginkan untuk maju, entah melawan Hery atau Deno.

Framingnya juga membawa nama Partai NasDem yang menginginkan Victor di urutan pertama, bukan kedua sebagai calon wakil bupati. Bahkan mulai memframing jika NasDem bukan partai kelas kedua dibawah PAN, partai Deno Kamelus.

Nah, di nomor urut ketiga baru dia menempatkan Deno Kamelus, bakal calon petahana. Kembali dia membuat framing. Tugas selesai dan kerja hanya buat janji.

Terakhir, dia menulis jika itu hanya pandangan pribadinya sembari mengutip kalimat Injil.

"Ini pandangan saya. Dibantah silakan dengan alasan yg masuk akal. Sampaikan dengan sopan. Dalam tulisan ini tidak berlaku kata2 dalam injil. Yang terakhir akan menjadi pertama...:" Di sini yang pertama ya pertama. Yang terakhir ya tetap terakhir."

Dalam konteks perhelatan politik, tak ada yang salah mengeluk-elukan jagoan dengan memframing sedemikian rupa. Penyajiannya dilakukan dengan menekankan bagian tertentu, menonjolkan aspek tertentu dan membesarkan cara bercerita tertentu dari suatu realitas.

Nah, kembali kepada pertanyaan akun Norben Syukur. Siapakah yang pantas untuk memimpin Manggarai dalam lima tahun ke depan?

Dalam beberapa minggu terakhir, salah satu grup Facebook yakni Manggarai Bebas Berpendapat (MBB--sebuah grup yang muncul untuk meramaikan perhelatan Pilkada Manggarai 2020), kerap mengkritisi tagline "Terbukti dan Teruji" dari pendukung Deno-Madur (DM).

Selain warganet yang memang murni mengkritis, kebanyakan kritik berasal dari pendukung pasangan Nabit-Ngabut. Menurut mereka, tak ada yang istimewa dari jargon tersebut, toh rezim Deno sudah diberi kesempatan tapi minim prestasi. Mulai dari masalah sampah, embung Wae Kebong, masalah infrastruktur dan sebagainya. Saatnya rezim Deno-Madur diganti, diganti dengan wajah baru. Perubahan.

Maka tak heran ketika pendukung Ngabut-Ngabut membawa hastag #KopiPerubahan. Harapannya ialah Ngabut-Ngabut membawa perubahan, melakukan/mengerjakan hal yang tak dilakukan Deno-Madur dalam lima tahun kemarin.

Namun dalam berapa catatan (yang mungkin) absen atau sengaja diabaikan, prestasi-prestasi Deno-Madur sebenarnya sudah banyak. Dalam sebuah artikel media di NTT menulis, ada 11 penghargaan yang ditoreh Deno-Madur dalam lima tahun terakhir.

Misalnya saja (tidak disebutkan semua), sertifikat penghargaan dari Perpamsi Pusat Jakarta sebagai pembina terbaik pertama kabupaten berpenduduk 200 -500 ribu pada 2007. Piagam dan trofi sebagai peringkat kedua dari Kementerian Keuangan RI sebagai pemerintah daerah yang menyalurkan dana desa paling optimal. Bahwa penyaluran dana desa sampai tahap III sesuai ketentuan Undang-undang. Ini tahun 2008.

Kemudian, tahun 2019, pertama, peringkat kedua terbaik dari 21 kabupaten/kota di NTT dalam pencegahan korupsi berbasis monitoring center for prevention dari KPK RI.

Prestasi ini berdasarkan penilaian baik delapan agenda yakni, perencanaan dan penganggaran, pengadaan barang dan jasa, perizinan, Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP), manajemen ASN, dana desa, manajemen aset dan pengelolaan pendapatan.

Kedua, penghargaan dari Departemen Keuangan RI, trofi dan piagam kabupaten terbaik yang berkontribusi terhadap pembiayaan ultra mikro tahap lanjutan dari bantuan sosial menjadi kemandirian usaha.

Prestasi ini dengan kriteria pembiayaan kelompok petani Simantri (program unggulan Deno-Madur) tanpa agunan dan tidak terjangkau KUR karena tidak memiliki agunan.

Ketiga, Kabupaten Manggarai keluar dari status kabupaten tertinggal berdasarkan surat Kemendes Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 79 tahun 2019 tertanggal 31 Juli tentang penetapan kabupaten daerah tertinggal yang terentaskan 2015-2019.

Prinsip Minus Malum

Persaingan Deno-Nabit adalah yang kedua di tahun 2020 ini. Pada Pilkada Manggarai 2015, Nabit yang kala itu berpasangan dengan Adolfus Gabur kalah selisih angka dari Deno-Madur. Sempat bersengketa di Mahkamah Konstitusi, hakim kemudian menyatakan Deno-Madur lah yang keluar sebagai pemenang. Mereka mengusung visi Manggarai Makmur, Adil, dan Sejahtera.

Kalah dari Deno-Madur, nama Hery Nabit muncul sebagai salah satu petinggi di Badan Otorita Pariwaisata (BOP) Labuan Bajo-Flores. Adapun nama Adolfus Gabur hampir tak kedengaran lagi.

Di BOP Labuan Bajo, Hery menduduki posisi sebagai Direktur Destinasi Pariwisata. Akhir Februari lalu, Nabit dikabarkan keluar dari BOP Labuan Bajo-Flores, meski saat ini belum mendeklarasikan diri sebagai penantang Deno-Madur.

Di Pilkada 2020, pasangan Nabit-Ngabut diusung oleh PDI Perjuangan. Belum ada kabar dari Partai Golkar sekalipun pasangan ini ikut dalam Rapat Koordinasi ( Rakor) Golkar NTT di Labuan Bajo, Sabtu (25/1) lalu.

Sekretaris DPC PDIP Manggarai, Adventinus Mbejak meyakini Hery Nabit merupakan salah satu kader terbaik PDIP Manggarai. Namun, bukan berarti partai itu memperlakukan kader lebih istimewa daripada pendaftar lain yang non kader. Pernyataan itu diungkap Mbejak saat menerima Nabit mendaftarkan diri di DPC PDIP Manggarai.

Mari kita lebih jauh ke pengalaman.

Tentu, sebagai penantang, Nabit berikhtiar menjadi pemimpin yang lebih maju dari apa yang dilakukan Deno. Hastag #KopiPerubahan tentu menyiratkan tujuan itu.

Tapi kita harus mengukur, jangan berhenti di tagline semata. Jangan sampai hastag itu nantinya berbuah pahit (kopi perubahan yang tak berjalan). Bagaimana mengukur perubahan yang digaungkan pendukung Nabit?

Yosef Sampurna Nggarang, Ketua Himpunan Pemuda Mahasiswa Manggarai Barat- Jakarta (Hipmmabar-Jakarta) dalam satu waktu mengulas BOP Labuan Bajo-Flores. Menyebut anggaran fantastis Rp115 miliar yang digelontorkan oleh negara, Yosef justru meminta pemerintah pusat mengevaluasi BOP Labuan Bajo-Flores. Mengapa?

Yosef, dalam argumennya mempertanyakan apa saja yang sudah di lakukan Heri Nabit dkk selama satu tahun belakangan. Dia mempertanyakan rencana kerja, target perencanaan dan pencapaiannya dalam satu tahun? Yosef bahkan hanya menyentil "ketenaran" BOP LBJ-Flores datang dari kontroversi wisata halal yang diwacanakan Dirut Shana Fatima.

Pertanyaan lanjutan juga terkait alih fungsi Hutan Bowosie seluas 400 hektar di Labuan Bajo sebagai kawasan wisata. Yosef mempertanyakan sosialiasi Analisis Dampak Lingkungan (Amdal) Hutan Bowosie yang relatif cepat.

Diketahui, alih fungsi kawasan Hutan Bowosie tentu berdampak buruk bagi debit kali Wae Mese yang makin berkurang belakangan ini. Alih fungsi hutan Bowosie menjadi kawasan pemanfaatan wisata bakal memperparah situasi krisis air di Kota Labuan Bajo dan sekitarnya.

Nah, keberadan BOP sendiri sempat diminta untuk dibubarkan Februari lalu oleh koalisi masyarakat yang bergabung dalam Gabungan Masyarakat Pegiat Konservasi dan Pariwisata (GMPKP) Labuan Bajo. Mereka menyebut BOP memberi karpet merah bagi investor di kawasan Taman Nasional Komodo (TNK).

Pertanyaannya, Hery Nabit siap dan layak menggantikan Deno?

Prinsip minus malum. Meski sudah banyak mengetahui maknanya, dalam konteks pemilihan elektoral, prinsip ini sudah populer sejak Pilpres 2014 silam sebagai landasan pemilih. Hal itu diungkap pertama kali oleh akademisi sekaligus rohaniwan Franz Magnis Suseno. Menurutnya, Pemilu (pilkada) bukan untuk memilih yang terbaik melainkan mencegah yang terburuk berkuasa

Prinsip minus malum berangkat dari anggapan dasar bahwa tidak ada pasangan calon yang memuaskan dan tampil meyakinkan sebagai pemimpin yang memenuhi seluruh syarat kepemimpinan yang di tuntut.

Mengapa minus malum dan bukan maximum bonum? Minus malum berarti memilih yang paling sedikit keburukannya di antara semua pilihan buruk. Sebaliknya, maximum bonum adalah memilih yang paling banyak kebaikannya di antara semua pilihan baik.

Magnis Suseno menggunakan prinsip minus malum dan bukan maximum bonum menyiratkan pandangan keduanya bahwa pada dasarnya para calon yang bertarung, (kala itu) Jokowi dan Prabowo adalah opsi yang buruk. Maka pertimbangan untuk memilih ialah: bukan mencari yang paling banyak memiliki kebaikan namun yang paling sedikit keburukannya.

Dalam konteks Hery melawan Deno, siapa yang paling sedikit keburukannya? Ya bisa saja Deno. Atau sebaliknya, bisa saja Nabit. Terlalu dini untuk mengatakan bahwa ia hanya sedikit memiliki keburukan. Bisa jadi, dan bisa juga tidak.

Tapi yang jelas, mengukur kapasitas calon adalah keharusan. Jangan sampai hastag #KopiPerubahan justru membawa keburukan. Tak selamanya perubahan membawa harapan baru, dan bisa saja lebih buruk.

Sama halnya tagline "Terbukti dan Teruji". Apa benar demikian faktanya? Mengukur yang sudah terbukti atau mengukur yang baru mencoba? Pilihan ada di tangan Anda warga Manggarai.

Salam kopi gula mane

Oleh : Redaksi Tajuk Flores

Artikel Terkait