Sudut Pandang

Membedah Polemik TKA China di Kendari

Rabu, 18/03/2020 17:12 WIB

Potongan video yang merekam kedatangan puluhan warga negara asing (WNA) China di Bandara Haluoleo Kendari, Minggu (15/3/2020).

Jakarta, Tajukflores.com - Keberadaan 49 Tenaga Kerja Asing (TKA) yang konon berasal dari China di Bandara Haluoleo Kendari, Sulawesi Tenggara, Minggu (15/3) menyedot banyak perhatian berbagai kalangan masyarakat.

Kedatangan mereka menjadi pro dan kontra. Ihwalnya bermula dari video berdurasi 58 detik bahkan telah diviralkan ke mana-mana. Isinya memuat pernyataan tentang TKA asal China di pintu kedatangan Bandara Haluoleo.

Dalam video itu juga terdengar pernyataan "corona lagi, corona, wuah satu pesawat corona semua. video tersebut menjadi geger dan berdampak luas bagi masyarkat Sulawesi Tenggara. Mereka menjadi resah dan takut terjadi kenapa-kenapa dengan virus corona. Sampai-sampai Kapolda Sultra Brigjen Merdisyam dan Gubernur Ali Mazi turun tangan memerintahkan jajarannya dan berkoordinasi dengan pihak terkait untuk mengatasi kasus ini.

Kapolda bergerak cepat menelusuri video tersebut akhirnya mendapat titik terang dan si pelaku pembuat rekaman video viral bernama Harjono berusia 39 tahun ditangkap polisi. Pelaku merupakan warga Desa Onewila Kecamatan Ranomeeto Kabupaten Konawe Selatan Sulawesi Tenggara. Dia tangkap pada hari yang sama, yakni pada Minggu (15/3).

Peristiwa ini menarik dikaji karena antara dua institusi saling bertentangan satu sama lain yaitu Kapolda Sultra Brigjen Merdisyam dan Kepala Kantor Perwakilan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sulawesi Tenggara, Sofyan. Kedua pejabat publik itu menyampaikan informasi tentang kedatangan TKA asal China itu ke Bandara Haluoleo Kendari berbeda-beda.

Menurut hasil penelusuran Brigjen Merdisyam bahwasanya TKA asal China itu bukan datang dari China melainkan datang dari Jakarta. Mereka bekerja di salah satu perusahan smelter yang ada di Sultra. Jadi para TKA tersebut semenjak mereka bekerja di perusahan ini belum pernah kembali ke China. Mereka berangkat dari Jakarta dalam rangka mengurus izin kerja dan memperpanjang kontrak kerja di Jakarta kemudian kembali ke Kendari. Tidak hanya itu, mereka juga sudah mengantongi surat keterangan sehat, surat keterangan dari karantina kesehatan dan perizinan dari Imigrasi sebelum pulang ke Kendari.

Sedangkan Sofyan menuturkan TKA itu bukan TKA lama melainkan TKA baru yang berangkat dari China transit di Thailand sebelum akhirnya tiba Indonesia. Mereka semua sudah diverifikasi perwakilan RI di Bangkok pada 15 Maret 2020 sehingga boleh diizinkan masuk ke Indonesia via Bandara Soekarno-Hatta atas izin petugas Imigrasi Bandara Soekarno-Hatta berbasis surat sertifikat kesehatan yang diterbitkan pemerintah Thailand sejak 29 Februari-15 Maret 2020.

Anehnya dalam penuturan Sofyan terdapat peraturan Menkumham Nomor 7 tahun 2020 pada pasal 3 ayat 2 yang mewajibkan seluruh TKA yang tiba di Indonesia harus menjalani karantina selama 14 hari. Kata beliau semua TKA itu belum menjalani hal itu.

Pertanyaan mendasar, mengapa data yang disampaikan Kapolda berbeda dengan data yang disampaikan Kepala Kantor Perwakilan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sultra? Kondisi demikian membuat masyarakat menjadi bingung bahkan kasus ini menjadi berita nasional. Hemat penulis, hal ini terjadi bisa jadi disebabkan kurangnya koordinasi antara pihak otoritas yaitu Polda, Menkumham Sultra, dan Imigrasi Bandara Soekarno-Hatta.

Penyelesaian kasus ini menjadi tanggunjawab bersama ketiga instansi tersebut di atas dan bukan menjadi beban pihak kepolisisan Polda Sultra semata.

Pernyataan yang disampaikan Kapolda Sultra berdasarkan hasil investigasi di lapangan yaitu pihak PT Virture Dragon Nickel Industry yang beroperasi di Morosi tempat 49 TKA asal China bekerja. Hal ini juga dibenarkan penuturan pihak perusahan yang diwakili Indrayanto selaku External Affairs Manager yang menegaskan para TKA itu baru tiba dari Jakarta setelah mengurus perpanjangan visa kerja dan juga memiliki kondisi sehat dan bebas dari virus Corona atau Covid-19 setelah menjalani serangkaian pemeriksaan kesehatan di Jakarta sesuai standar WHO.

Pihak kepala Kantor Menkumham Sultra mengklaim bahwasannya 49 TKA asal China belum mengikuti karantina selama 14 hari sebagaimana dalam penjelasan pasal 3 ayat 2 peraturan Menkumham Nomor 7 tahun 2020 tersebut di atas. Maka dalam konteks ini keberadaan 49 TKA asal China di Kendari bisa dibilang ilegal karena bertentangan dengan ketentuan itu. Pihak Imigrasi Bandara Soekarno-Hatta turut menyelesaikan kasus tersebut. Dengan adanya penyataan kepala Kantor Menkumham Sultra secara institusi, mereka dinilai telah meloloskan 49 TKA asal China datang ke Kendari melalui Jakarta.

Kasus ini menjadi heboh dan menjadi konsumsi publik bahkan sudah menjadi berita nasional. Bahkan DPR RI khususnya anggota komisi III membidangi Hukum sudah mulai buka suara terutama DPR dari Fraksi Demokrat Hinca Panjaitan selaku sekjen DPP Partai Demokrat. Dia telah melaporkan hal ini kepada Kapolri Jenderal Idham Azis terkait dengan penjelasan Kapolda Sultra Brigjen Pol Merdisyam mendapat pro dan kontra. Senada dengan hal itu muncul juga gerakan di Twitter dengan hastag #copotKapoldaSultra.

Kasus ini telah mengundang keterlibatan emosi DPR maupun publik itu menunjukkan bahwa secara politik bahwa kasus ini sudah memasuki wilayah politik dengan beragam kepentingan yang dikedepankan (Kumparan, 17 Maret 2020). Keterlibatan emosi publik terhadap kasus ini berindikasi menjatuhkan sanksi kepada Kapolda Sultra Pol Merdisyam oleh Kapolri Jenderal Idham Azis. Sementara publik belum mengetahui secara utuh mengenai kasus yang muncul di permukaan.

Oleh karena ketidakpahaman publik terhadap persoalan ini maka sebaiknya kasus ini diambil alih pemerintah pusat agar segera mengambil langkah strategis guna mempercepat penyelesaian kasus tersebut, yaitu:

(1) presiden segera membentuk tim pencari Fakta (TPF) melibatkan tokoh-tokoh penting yang berkompeten dalam bidangnya.

(2) Kapolri Jenderal Idham Azis secara arif dan bijaksana tidak buru-buru mencopot Kapolda Sultra Pol Brigjen Merdisyam karena hingga saat ini belum menemukan titik kesalahan yang signifikan dilakukan oleh yang bersangkutan.

(3) Sebaiknya publik tidak mempolitisasi kasus ini. Mari kita meletakan kasus ini pada porsi yang benar jangan sampai kasus ini mengorbankan satu sama lain.

 

Oleh Alvitus Minggu, Dosen Prodi Hubungan Internasional Universitas Kristen Indonesia Jakarta.

 

Oleh : Alex K

Artikel Terkait