Sudut Pandang

Mahasiswa asal Flotim Dilarang Pulang: Bapak Bupati, Kami Mau Makan Apa?

Selasa, 28/04/2020 18:04 WIB

Mahasiswi mengkritisi kebijakan Pemerintah Daerah Flores Timur yang menutup akses pelayaran ke wilayah itu. Foto Facebook.

Jakarta, Tajukflores.com - Imelda Ose Peka, seorang mahasiswi asal Kabupaten Flores Timur mengkritisi kebijakan Pemerintah Kabupaten Flores Timur yang menutup akses pelayaran ke wilayah itu per 27 April 2020.

Kritik Imelda disampaikan melalui surat terbuka yang ditujukan kepada Bupati Flores Timur, Antonius Gege Hadjon dan dan Wakil Bupati Agus Payong Boli, Senin (27/4).

Imelda yang kini tengah menempuh studi di Yogyakarta mengatakan, saat ini mahasiswa asal Flotim yang berada di luar NTT mulai kesulitan kebutuhan pokok. Kebijakan Pemda Flotim menutup akses ke pulau di ujung Pulau Flores itu membuat situasi mereka kian parah lantaran tak bisa pulang.

Berikut surat terbuka Imelda yang dikutip Tajukflores.com dari akun Facebook @Ocin Masan.


Surat Terbuka
Kepada Yth.
Bapak Bupati dan Wakil Bupati Kab. Flores Timur
Di Tempat

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. salam sehat dan salam sejahtera.

Pertama-tama kami menyampaikan salam hormat yang sebesar-besarnya kepada Bapak Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Flores Timur serta 250an ribu Jiwa Flores Timur, karena dengan meningkatnya angka korban positif Covid-19, beberapa daerah di Indonesia salah satu Kabupaten Flores Timur mengambil langkah preventif dengan melakukan karantina Wilayah/Lockdown. Sebagai masyarakat mari kita sama-sama satukan hati untuk memohon agar Kabupaten tercinta kita Flores Timur dilindungi dan dijauhkan dari penyakit yang sedang mengancam kesehatan dan kehidupan kita saat ini.

Dengan mewakili segenap hati teman-teman mahasiswa/i kabupaten Flores Timur yang berada di luar wilayah Flores Timur, kami mengajukan surat ini untuk mencurahkan apa yang belum sempat kami utarakan. Isi hati yang selama ini terpendam. Mohon bapak bupati dan wakil bupati mendengar isi hati kami.

Saat ini masyarakat Flores Timur telah melakukan PENOLAKAN atas pemulangan Mahasiswa/i dari bebarapa kota pelajar di Indonesia, dengan alasan yang rasional bahwa pemulangan kami membawah wabah corona virus yang manjadi ancaman dan ketakutan bagi warga Flores Timur, sehingga langkah yang di tempu harus mengikuti instruksi Pemerinta baik itu himbaua maaupun larangan Pemda Kabupaten Flores Timur tentang Lockdown beberapa waktu lalu secara serentak maka kami sebagai mahasiswa/i sangat berapresiasi terhadap langkah dan kebijakan yang telah diambil untuk pemutusan mata ranatai Covid-19 di Flores Timur.

Langkah penutupan pintu masuk dan keluar wilayah Kabupaten Flores Timur (Lockdown) sangat jelas terlilihat pada UU Nomor 6 Tahun 2018 tentang kekarantinaan kesehatan maka makna Lockdown sama seperti makna karantina kesehatan yang bertuajuan untuk mencegah dan menangkal masuk atau keluarnya penyakit dan atau faktor resiko kesehatan masyarakat.

Berdasarkan UU Nomor 6 Tahun 2018 tentang kekarantinaan Pasal 5 ayat (1) dan (2) maka kebijakan Lockdown dalah kewenangan pemerintah pusat, pemerintah daerah hanya akan terlibat apabila dilibatkan oleh pemerintah pusat.

Bukankah Lockdown dilakukan beberapa Daerah ialah bentuk dari Diskresi yang dimiliki oleh Pemda? Menurut UU Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan pasal 1 angka 9 yang dimaksudkan diskresi apabila ada permasalahan konkrit yang memberikan pilihan hukum atau tidak memiliki kekaburan hukum atau tidak diatur oleh praturan perundang-undangan, sedangkan soal kekarantinaan wilayah ini sudah jelas diatur dalam UU dengan demikian pada kasus seperti ini pemerintah daerah tidak dapat melakukan Lockdown dengan dasar diskresi.

Pemerintah pusat sebagaimana Presiden bahwasanya dalam menangani Covid-19, pemerintah hanya menerapkan kebijakan imbauan menjaga jarak satu sama lain (social distancing) ketimbamg Lockdown.

Hal ini sangat berdampak pada kami pelajar mahasiswa/i yg ada diluar wilayah Flores Timur, sebab kebutuhan pokok ekonomi sehari-hari semakin terpuruk karena hanya mengharapkan kiriman dari orang tua baik itu Uang Makan dll. Maka dari itu kami menyampaikan dangan sangat mengharapkan solusi dari Bapak Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Flores Timur agar bisa membuka ruang untuk mengambil bagian bagi kalangan mahasiswa/i diluar wilayah Flores Timur sebagai bentuk suatu kepedulian yang absolud karena kondisi saat ini.

Bapak Bupati dan Wakil Bupati yang kami hormati kiranya keluhan ini dapat dipertimbangkan sebagai suatu alasan yang logis karena kami mahasiswa/i diluar wilayah Flores Timur saat ini hanya mengikuti kebijakan dari pemerintah pusat soal social distancing, kami tidak bisa kemana-mana, semua aktivitas umum dilarang sehingga kami mempertanyakan “kami mau makan apa”?. Kiranya dengan surat aspirasi yg hanya via sosmed sebagai sarana konjungsi dapat ditinjau agar jeritan anak-anak mahasiswa/i mu yang ada diluar wilayah Flores Timur, dapat didengar dan diterima dengan baik.

Atas keikhlasan hati Bapak semoga aspirasi kami dapat terealisasi.

Jogjakarta, 27 April 2020

Imelda Ose Peka.

Oleh : Alex K

Artikel Terkait