News

Bupati Kupang Minta Kepolisian Kawal Penyaluran BST

Kamis, 21/05/2020 13:07 WIB

Bupati Kupang, Nusa Tenggara Timur, Korinus Masneno ketika menyerahkan bantuan sosial tunai bagi warga terdampak bencana COVID-19. Rabu (20/5/2020). (Antara/ Benny Jahang)

Kupang, Tajukflores.com - Bupati Kupang Korinus Masneno meminta Kejaksaan dan Kepolisian mengawal penyaluran dana Bantuan Sosial Tunai (BST) sebesar Rp32 miliar kepada sejumlah 17.831 kepala keluarga yang terdampak akibat COVID-19 demi menghindari adanya korupsi.

"Kami minta Kepolisian dan Kejaksaan mengawasi distribusi bantuan sosial tunai dari Kementerian Sosial sehingga tidak terjadi korupsi. Kami inginkan dana ini diterima masyarakat yang benar-benar membutuhkan," ujar Bupati Kupang, Korinus Masneno, Kamis, terkait mulai dilakukannya penyaluran bantuan sosial tunai (BST) dari Kementerian Sosial untuk warga terdampak COVID-19 di Kabupaten Kupang.

Diketahui, Kementerian Sosial (Kemensos) mengalokasikan anggaran sebesar Rp32 miliar kepada 19.000 lebih kepala keluarga yang terdampak pandemi COVID-19 sebagai penerima BST.

Tahap pertama dialokasikan untuk 17.831 kepala keluarga penerima manfaat sedangkan BST yang dialokasikan Kementerian Sosial, sedangkan 800 kepala keluarga (KK) akan didistribusikan pada tahap kedua.

Bupati Korinus mengatakan, masyarakat yang terdampak pandemi COVID-19 di kabupaten yang berbatasan dengan wilayah Ocusse Timor Leste itu akan menerima bantuan sebesar Rp600.000/bulan selama tiga bulan.

Dengan demikian, kata dia, warga terdampak bencana COVID-19 berhak menerima bantuan sosial tunai sebesar Rp1.800.000.

"Bantuan ini sangat besar sehingga harus diterima oleh warga yang terdampak pandemi COVID-19. Kami tidak ingin bantuan ini diterima oleh warga yang mampu secara ekonomi," katanya.

Ia berharap dalam pendistribusian bantuan dilakukan secara transparan sehingga tidak terjadi penyimpangan yang berpotensi adanya pelanggaran hukum.

Korinus menambahkan, apabila terjadi penyimpangan dalam pendistribusian maka Kepolisian dan Kejaksaan untuk melakukan proses hukum.

"Apabila ada indikasi korupsi agar langsung diproses secara hukum sehingga menjadi pelajaran bagi warga daerah ini untuk tidak mengambil hak orang lain ditengah bencana seperti ini," ucap Korinus.

Menurut Korinus, peneriman manfaat bantuan sosial hanya dibolehkan untuk menerima satu bantuan sehingga terjadi pemerataan dalam distribusi bantuan sosial bagi warga yang terdampak bencana COVID-19. (Ant)

Oleh : Fersin Waku

Artikel Terkait