Hukum

Terlibat Korupsi, 12 ASN di Manggarai Dipecat, 9 Menang Gugatan

Selasa, 07/07/2020 13:01 WIB

Aparatur Sipil Negara (ASN) (Foto: Jawapos.com)

Ruteng, Tajukflores.com - Sekertaris Daerah (Sekda) Kabupaten Manggarai Fanssy Jahang mengatakan 12 pejabat Aparatur Sipil Negara (ASN) yang bekerja di lingkup Pemerintah Kabupaten Manggarai diberhentikan karena terlibat dalam tindak pidana korupsi.

Pemberhentian itu berdasarkan surat keputusan bersama (SKB) tiga lembaga yakni BKN, Kemanpan-RB dan Kemendagri dimana ketiga Lembaga ini memerintahkan seluruh kepala daerah untuk segera memberhentikan para ASN yang terlibat dalam tindak pidana korupsi.

Diketahui keduabelas ASN itu yakni Lasarus Gani, Teodorus Tunti, Heribertus Pala, Belasius Adur, Maximus Sudarso, Anglus Santas, Jaya Sinar Robertus, Kanisius Jani, Blasius Harum, Heribertus Bugis, Abel Jehudu Bepong dan Jemali Linus.

Fanssy Jahang mengatakan dari 12 ASN yang diberhentikan itu, 11 orang diantaranya mengajukan gugatan ke Pengadilan Tinggi Usaha Negara (PTUN) di Kupang dan satu orang ASN tidak mengajukan gugatan.

Fanssy menjelaskan, dari 11 orang yang mengajukan gugatan, sembilan orang diantaranya dikabulkan. Kata dia, hakim mempertimbangkan penerbitan keputusan bupati bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik sehingga cacat Yuridis secara prosedural dan substansi.

Sementara dua orang ASN gugatannya ditolak. Alasan penolakan gugatan terhadap kedua orang ASN, kata Fanssy karena keputusan pemberhentian tidak dengan hormat dari aspek kewenangan, prosedural dan substansi tidak mengandung cacat yuridis sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sementara itu, Bupati Manggarai Deno Kamelus mengajukan banding kepada  sembilan orang itu di Pengandilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTUN) Surabaya. Namun, putusan PTUN Surabaya menguatkan putusan PTUN Kupang.

Fanssy mengatakan kesembilan orang ASN itu telah diaktifkan kembali statusnya sebagai ASN.  Diantaranya Lasarus Gani, Teodorus Tunti, Heribertus Pala, Belasius Adur, Maximus Sudarso, Anglus Santas, Jaya Sinar Robertus, Abel Jehudu Bepong dan Jemali Linus.

Pemerintah Daerah (Pemda) Manggarai pun sudah menyerahkan SK ke masing-masing ASN yang bersangkutan.

Fanssy mengatakan, pengaktifkan kembali status kesembilan ASN itu oleh Pemda Manggarai berdasarkan perintah PTUN.

"Pemda Manggarai mengaktifkan kembali 9 ASN ini atas perintah pengadilan. Perintah pengadilan itu ada beberapa diantaranya membatalkan keputusan bupati, karena itu dengan menindaklajuti perintah Pengadilan ini Pemda Manggarai dengan sebuah SK dan kita sudah serahkan SK pengaktifan kembali kepada mereka masing-masing," jelas Sekda Fanssy, Senin (6/7), mengutip Pos Kupang.

Namun, kata Fanssy, Pemda Manggarai dalam hal ini Bupati Manggarai harus menyampaikan laporannya melalui surat ke Pemerintah Pusat dalam hal ini BKN, Kemanpan-RB dan Kemendagri untuk bagaimana proses kepegawaian selanjutnya terhadap sembilan orang tersebut.

"Mereka ini diaktifkan kembali dalam bentuk SK. Ketika kemarin 9 orang teman-teman ini diberentikan seluruh administrasi kepegawaian termasuk NIP hilang, dengan sekarang perintah Pengadilan untuk diaktifkan kembali, maka bupati harus aktifkan kembali, tapi proses pengaktifan kembali status kepegawaian termasuk NIP harus disampaikan ke Pemerintah pusat, Karena itu secepatnya kita akan berkoordinasi dengan Pemerintah Pusat," pungkas Sekda Fanssy. 

Oleh : Ryan Pratama

Artikel Terkait