Sudut Pandang

Korupsi Politik Picu Halalkan Segala Cara Bayar Utang

Rabu, 29/07/2020 16:03 WIB

Ilustrasi kesepakatan penguasa dengan pengusaha/Pixabay.com

Jakarta, Tajukflores.com - Jumlah kepala daerah yang melakukan tindak pidana korupsi semakin meningkat. Berdasarkan data per Desember 2018, KPK telah menangani 101 kasus korupsi walikota/bupati dan wakil walikota/bupati. Sejak tahun 2017, angka korupsi kepala daerah semakin meningkat dan puncaknya di tahun 2018, sebanyak 30 kepala daerah terjerat kasus korupsi.

Salah satu terdakwa kepala daerah mengakui hasil korupsi digunakan untuk mendanai kegiatan partai. Hal ini tercantum pada berkas putusan Rita Widyasari selaku Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara, mengakui bahwa gratifikasi 2 miliar digunakan untuk kegiatan partai.

Fakta persidangan lainnya mengungkapkan bahwa uang suap yang diterima, diduga untuk membiayai pemenangan anaknya sebagai Bupati, “Uang suap yang diterima anggota komisi IX DPR, Amin Santono diduga untuk membiayai pemenangan anaknya sebagai Bupati Kuningan Jawa Barat”.

Kasus lainnya adalah menjerat mantan Bupati Kabupaten Malang dua periode Rendra Kresna (RK). Ia ditetapkan tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk perkara suap sarana penunjang mutu pendidikan pada Dinas Pendidikan Pemerintah Kabupaten Malang anggaran tahun 2011.

Rendra disangkakan menerima suap sekitar Rp 3,45 miliar dari Ali Murtopo. Rendra bersama mantan tim suksesnya pada pilkada 2010 mengatur proses lelang dan pengadaan barang dan jasa secara elektronik (e-procurement).

KPK membeberkan bahwa Rendra bersama tim suksesnya pada pilkada 2010 sebelumnya sudah pernah melakukan pertemuan membahas dana kampanye mengikutsertakan Ali Murtopo.

Fakta-fakta tersebut menyiratkan bahwa pemilihan kepala daerah membutuhkan biaya yang tidak sedikit, sementara kemampuan harta kandidat tidak mencukupi. Sehingga kandidat akan mengusahakan dana tambahan dengan mencari bantuan biaya untuk menambah kekurangan dana yang diperlukan. Persentase dana tambahan bahkan mencapai 50% dari dana total pencalonan (Wibowo, 2013).

Dana tambahan berasal dari keluarga, perusahaan ataupun partai. Sumbangan dengan komitmen tertentu menimbulkan benturan kepentingan setelah terpilih sebagai kepala daerah. Proyek pada APBD akan menjadi kompensasi dukungan biaya politik yang telah dikeluarkan pemilik modal terhadap calon kepala daerah terpilih (Usman, 2015).

Umumnya pemberian sumbangan bertujuan ekonomi, yaitu untuk menikmati jaminan birokrasi dan mempengaruhi politik sehingga akan berpengaruh pada peningkatan keuntungan yang lebih besar bagi si pemberi sumbangan.

Besarnya biaya pilkada yang besar, tidak sejalan dengan kemampuan kekayaan pasangan calon. Sehingga para pasangan calon membutuhkan dana tambahan untuk menambah kekurangan dana yang diperlukan dari para penyumbang atau pemilik modal.

Jika melihat Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 16 Tahun 2019, tahapan pencalonan perseorangan akan dimulai pada 16 Februari 2020. Menyusul pendaftaran dari partai politik dan/atau gabungan partai politik di bulan Juni. Tahapan ini dinilai cukup rawan terjadinya gratifikasi atau suap yang dilakukan oleh kandidat pasangan calon, penyelenggara pemilu dan partai politik.

Dalam Pasal 187 B UU Pilkada jelas menyebutkan bahwa anggota partai politik atau anggota gabungan partai politik yang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum, menerima imbalan dalam bentuk apapun pada proses pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dipidana dengan pidana penjara paling singkat 36 (tiga puluh enam) bulan dan paling lama 72 (tujuh puluh dua) bulan dan denda paling tiga ratus juta rupiah dan paling banyak satu miliar rupiah.

Sayangnya, pembuktian tersebut sangat sulit sekali dilakukan. Nyaris tidak ada satu pun kasus mahar yang lolos dalam proses penanganan pelanggaran di Badan Pengawas Pemilihan Umum karena tidak terpenuhinya syarat formil dan materil. Penegakan hukum yang lemah menjadi paradoks dari upaya melawan korupsi itu sendiri. Sehingga akhirnya, korupsi tidak lagi dilihat dari kejahatan yang luar biasa, melainkan sebagai hal yang wajar. 

Direktur Eksekutif Democracy and  Electoral Empoerment Partnership (DEEP), Aktivis Nasyiatul Aisyiyah mengatakan, setidaknya Putusan Mahkamah Konstitusi yang memberikan batasan bagi mantan narapidana untuk mencalokan diri sebagai kepala daerah dengan menunggu lima tahun, menjadi angin segar untuk memfiltrasi dan mencegah terjadinya potensi korupsi di masa yang akan datang. Adapun upaya lain untuk melawan korupsi dapat dilakukan dengan empat hal.

Pertama, komitmen dan integritas menjadi poin penting yang perlu dijaga dengan baik oleh jajaran penyelenggara pemilu. Sebuah bangsa baru dikatakan beradab jika bangsa itu mampu menjaga nilai etika, moral dan integritasnya (Ma’arif, 2019). Dalam hal ini, KPU juga berkewajiban untuk mengumumkan siapa kepala daerah yang pernah tersangkut kasus korupsi, agar masyarakat mengetahuinya.

Kedua, apabila memang ternyata diindikasi terjadi adanya suap atau mahar dalam tahapan pencalonan dan Bawaslu kesulitan untuk pemenuhan syarat formil materil karena wewenangnya juga terbatas, maka KPK perlu hadir untuk mengungkap kasus yang terjadi. Usut tuntas perkara yang menjadi cikal bakal korupsi sampai ke akar-akarnya. Tindak dengan tegas sesuai aturan yang berlaku, siapapun itu tanpa pandang bulu. Jangan hanya unsur pemberi dan penerima saja yang ditindak, sementara dalangnya dilindungi, itu sama dengan tidak menyelesaikan persoalan. Dewan pengawas pun harus dapat kooperatif, bersinergi dan saling bergandengan. Konsisten pada satu tujuan bersama agar korupsi dapat terberantas hangus.

Ketiga, penguatan komitmen juga perlu dilakukan oleh partai politik. Maraknya kasus korupsi yang terjadi mengindikasikan komitmen pemberantasan korupsi yang digaungkan oleh partai politik hanya sebatas retorika. Sikap koruptif di internal partai menjadi salah satu persoalan yang harus dibenahi. Diakui atau tidak bahwa kehadiran partai politik dalam suatu negara demokrasi adalah sebuah keniscayaan. Proses demokrasi tidak mungkin eksis tanpa partai politik dan sistem kepartaian (Supriyanto, 2010).

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 2 tahun 2011, partai politik harus memiliki sistem seleksi dan rekrutmen keanggotaan yang memadai serta mengembangkan sistem pengkaderan dan kepemimpinan politik yang kuat. Partai harus mampu memaksimalkan fungsinya baik itu terhadap negara maupun fungsi partai politik terhadap rakyat melalui pendidikan politik dan pengkaderan serta rekrutmen politik yang efektif untuk menghasilkan kader-kader calon pemimpin yang memiliki kemampuan di bidang politik.

Memasuki tahapan pilkada serentak 2020, partai politik wajib berkomitmen untuk tidak menetapkan dan menerima mahar calon kepala daerah yang akan maju di pencalonan. Silakan cari kader partai yang mumpuni dan berintegritas berasal dari domisili setempat untuk dicalonkan secara demokratis dan terbuka. Hal ini menjadi penting agar dapat menekan angka korupsi bukan membuka celah korupsi.

Keempat, masyarakat harus lebih berhati-hati dalam menggunakan hak pilihnya di pilkada 2020. Praktik politik uang pada masa kampanye sampai dengan masa tenang akan senantiasa dilakukan calon kepala daerah untuk mendulang suara. Jangan gadaikan masa depan daerah hanya untuk kesenangan sesaat.

 


Oleh : Redaksi Tajuk Flores

Artikel Terkait