Sudut Pandang

Anomali Pelibatan TNI dalam Mengatasi Terorisme

Minggu, 09/08/2020 13:36 WIB

Sejumlah pasukan TNI AD dari Yonif 132/Bima Sakti (BS) meneriakkan ye-yel saat mengikuti apel penerimaan Satgas Pamtas RI-Timor Leste di Markas Lantamal VII/Kupang, NTT, Jumat 6/9/2019 (Foto : Antara)

Jakarta, Tajukflores.com - Pelibatan TNI dalam mengatasi terorisme merupakan sebuah anomali dalam pembentukan Undang-Undang No. 5 tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Anomali karena TAP MPR VI/MPR/2000 sudah tegas memisahkan peran TNI dan Polri masing-masing dengan undang-undang tersendiri, guna memenuhi agenda reformasi.

Anomali yang paling serius dan masih berlanjut terjadi adalah dimana Pemerintah justru menyiapkan R-Perpres Tentang Peran dan Fungsi TNI dalam mengatasi aksi terorisme. Saat ini sedang dalam proses disahkan menjadi Perpres oleh DPR sebagai turunan dari Pasal 43i UU No. 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. 

Padahal terorisme telah menjadi konsensus nasional sebagai suatu tindak pidana sebagaimana rumusannya telah diatur di dalam UU No. 5 Tahun 2018 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Lalu bagaimana jadinya jika TNI ditarik masuk ke dalam aksi penegakan hukum yang merupakan domain Polri dengan pijakan hukum acaranya adalah KUHAP? Tentu tidak boleh dan tidak pada tempatnya TNI ditarik ke dalam ranah Polri.

Oleh karena itu, pelibatan TNI dalam menanggulangi aksi terorisme yang mengancam kedaulatan negara dan merongrong kehormatan negara pada bagian hulunya perlu diatur dengan UU tersendiri bukan dengan Perpres. Agar tidak terjadi penyalahgunaan wewenang, berupa tindakan yang melampaui wewenang, mencampuradukan wewenang dan bertindak sewenang-wenang, yang menunjukan supremasi TNI dalam tugas-tugas sipil. 

Pepres tak cukup legitimate power

Perpres tidak cukup memberikan dasar legitimasi yang kuat, karena peran strategis TNI dalam menindak aksi terorisme pada bagian hulu memerlukan dukungan publik yang luas. selain memenuhi aspek sosiologis, yuridis dan filosofis dalam suatu UU tersendiri. Ia tidak boleh dicampuradukan dengan peran strategis Polri dalam tugas proyustisia yaitu Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

Meskipun Perpres sebagai pelaksanaan dari ketentuan pasal 43i UU No. 5 Tahun 2018 Tentang Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, namun ketentuan ini tidak cukup kuat untuk memberi dasar legitimasi bagi pelaksanaan tugas TNI dalam mengatasi Aksi Terorisme pada bagian hulu, yaitu mengancam eksistensi negara, ideologi negara, kedaulatan NKRI dan kehormatan negara.

TNI sebagai alat pertahanan negara mengemban tiga fungsi yaitu fungsi penangkalan, penindakan, dan pemulihan, yang dilakukan dengan operasi militer untuk perang dan operasi militer selain perang. Peran mengatasi aksi terorisme sebagai operasi militer selain perang tidak bisa lain selain harus diatur dengan UU, karena cakupan tugasnya sangat berat dan luas menyangkut keselamatan NKRI. 

Karena itu sangat disayangkan jika peran strategis itu hanya diatur sebagai kebijakan dan keputusan politik negara yang bersifat temporer dan kasuistis, melalui sebuah Perpres untuk memikul beban tugas menegakan kedaulatan negara dalam rangka mempertahankan keutuhan wilayah NKRI yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

Kesatria Presiden Jokowi tarik R-Perpres

Sangat disayangkan kebijakan politik pemerintah yang ingin mengefektifkan fungsi TNI dalam bidang penangkalan, penindakan dan pemulihan aksi terorisme pada bagian hulu. Akan tetapi payung hukumnya hanya dengan tambal sulam melalui sebuah Perpres, sebagai kebijakan dan keputusan politik negara guna memenuhi ketentuan pasal 43i Undang-Undang No. 5 Tahun 2018, Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

Presiden Jokowi seharusnya secara kesatria menarik kembali R-Perpres tentang peran dan fungsi TNI sebagai kebijakan politik negara, dan segera menggantinya dengan usul RUU tentang peran TNI dalam mengatasi aksi terorisme. Dengan demikian, maka posisi TNI dalam melaksanakan peran dan fungsi mengatasi aksi terorisme tidak tumpang tindih dan tidak mengganggu kohesivitas kerja Polri. Sebab keduanya terpisah secara organisatoris, operasional dan profesional sesuai dengan ruang lingkup tugas masing-masing.

Hal ihwal tentang tindakan hukum berupa penangkalan, penindakan dan pemulihan aksi terorisme pada tataran tertentu mengancam kedaulatan dan kehormatan negara dan bangsa, menjadi tugas mulia TNI sebagai sebuah Organ Negara. Namun demikian perlu diperinci batasan-batasan operasionalnya, syarat-syarat formil dan materil serta pelaksanaannya dengan UU tersendiri atau merevisi UU No. 34 Tahun 2004 Tentang TNI, karena belum diatur secara komprehensif.

 

Oleh Petrus Selestinus, Koordinator TPDI dan Advokat Peradi

Oleh : Redaksi Tajuk Flores

Artikel Terkait