Sudut Pandang

Tak Ada yang Salah dengan Pernyataan Puan Maharani Soal Sumatera Barat

Sabtu, 05/09/2020 14:14 WIB

Ketua DPP PDIP Puan Maharani. Foto: Ist

Jakarta, Tajukflores.com - Di tengah pengumuman cagub-cawagub Pilkada Sumbar 2020, Ketua Bidang Politik dan Keamanan PDIP Puan Maharani menyatakan “Semoga Sumatera Barat menjadi provinsi yang mendukung Negara Pancasila”.

Ini adalah harapan dari seorang pemimpin yang merupakan wujud pendidikan politik kepada calon pemimpin daerah yang kelak memikul tanggung jawab mempertahankan idelogi negara Pancasila sesuai dengan kewajiban kepala daerah.

Harapan Puan Maharani sangat konstitusional dan kontekstual, karena pada saat yang bersamaan terjadi kemerosotan jiwa patriotisme dan nasionalisme di kalangan sebagian warga masyarakat dengan menguatnya dadikalisme, intoleransi dan terorisme yang menjadi ancaman terhadap eksistensi nilai-nilai Pancasila, NKRI, Bhineka Tunggal Ika dan UUD 45.

Harapan Puan kepada Provinsi Sumatera Barat untuk mendukung Negara Pancasila harus dilihat sebagai pesan postif yang bermuatan pendidikan politik kepada seluruh stakeholders pemimpin di daerah, kepada para calon pemimpin daerah se-Sumatera Barat dan terhadap seluruh warga bangsa Indonesia untuk tetap waspada dan tidak memberi ruang sedikitpun kepada kelompok manapun yang mencoba-coba mengkhianati negara Pancasila.

Membangun Kesiapsiagaan

Dalam pandangan politik Puan Maharani, hanya melalui kepemimpinan yang nasionalis dan religius di setiap daerah, maka Pancasila tidak akan tergoyahkan. Mengapa Puan mengharapkan Provinsi Sumatera Barat mendukung Negara Pancasila? Karena Puan ingin kader-kader partai calon pemimpin daerah di Provinsi Sumatera Barat tetap mempertahankan Pancasila dengan mendukung Negara Pancasila. 

Mengapa pesan harapan itu ditujukan kepada Provinsi Sumatera Barat, karena ada ancaman nyata terhadap eksistensi Negara Pancasila oleh aktivitas kelompok radikal dan intoleran dan merosotnya nasionalisme akibat terpaparnya radikalisme di kalangan warga masyarakat di Sumatera Barat. Sebagaimana data BNPT mencatat Provinsi Sumatera Barat merupakan 1 (satu) dari 10 (sepuluh) Provinsi di Indonesia yang sudah terpapar radikalisme, intoleransi dan terorisme.

Harapan Puan Maharani agar Provinsi Sumatera Barat mendukung Negara Pancasila seharusnya didukung dan diapresiasi karena ini wujud tanggung jawab seorang pemimpin terhadap Negaranya. Ini sebagai pesan kesiapsiagaan menghadapi ancaman radikalisme terhadap negara Pancasila, mengingat Provinsi Sumatera Barat sudah masuk dalam target gerakan kelompok radikalisme, intoleransi dan terorisme, membangun kekuatan untuk menggantikan ideologi Pancasila.

Puan Maharani memiliki kapasitas

Sebagai pimpinan lembaga tinggi negara (DPR) dan sebagai Ketua DPP PDIP, Puan Maharani punya kapasitas dan tanggung jawab konstitusi, untuk memberikan pendidikan politik kepada para kader partai, para calon pimpinan daerah dan seluruh warga masyarakat akan tanggung jawabnya sebagai warga bangsa yaitu tetap siap siaga mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara.

Mestinya semua pimpinan lembaga tinggi negara tidak henti-hentinya menyuarakan dukungan untuk memperkuat negara Pancasila sebagaimana yang disuarakan Puan Maharani.Tidak banyak pejabat negara yang mau bicara atau enggan bicara tentang fenomena ancaman terhadap ideologi negara Pancasila di tengah menguatnya intoleransi, radikalisme dan terorisme oleh ormas-ormas tertentu. 

Dengan demikian, tidak ada yang salah dengan harapan Puan Maharani. Justru kita patut memberi apresiasi, karena kondisi di 34 provinsi di Indonesia pada hari-hari ini, sangat mencemaskan akibat berkembangnya radikalisme, intoleransi dan terorisme. Harapan Puan Maharani sekaligus merupakan pesan kesiapsiagaan kepada kita semua untuk jaga dan pertahankan Pancasila sebagai jati diri bangsa Indonesia.

Harapan Puan Maharani mewakili kecemasan warga bangsa Indonesia akan bahaya radikalisme, intoleransi dan terorisme yang menghantui negara Pancasila, tidak hanya bagi masyarakat Provinsi Sumatera Barat yang diminta  mendukung negara Pacasila, tetapi seluruh provinsi harus mendukung, tidak boleh meremehkan apa yang disebut sebagai ancaman radikalisme, intoleransi dan terorisme. 

 

Petrus Selestinus, Ketua Tim Task Force Forum Advokat Pengawal Pancasila/FAPP dan Kordinator TPDI

Oleh : Redaksi Tajuk Flores

Artikel Terkait