Hukum

Status Tersangka Jonas Salean Dinilai Tindakan Aneh bin Ajaib Kejati NTT

Selasa, 27/10/2020 12:49 WIB

Kepala Kejaksaan Tinggi Provinsi Nusa Tenggara Timur, Yulianto (tengah) saat memberikan keterangan terkait kasus tindak pidana korupsi pengalihan aset tanah di Kota Kupang dalam jumpa pers di Kupang, Kamis (22/10/2020). (ANTARA/Aloysius Lewokeda)

Jakarta, Tajukflores.com - Advokat Peradi Petrus Selestinus kembali menyoroti pengungkapan kasus pengalihan aset tanah kepada 40 warga Kota Kupang pada tahun 2016 yang menjerat mantan Wali Kota Kupang, Jonas Salean. Menurut Petrus, penetapan Jonas Salean sebagai tersangka terlalu terburu-buru.

Pasalnya, kata Petrus, tindakan Jonas ada dalam ruang lingkup hukum administrasi pemerintahan dalam fungsi representasi negara kepada warga Kota Kupang yang telah memenuhi syarat formil-materiil hukum administrasi negara.

"Karena itu menjadi janggal bahkan prematur jika saja Kejaksaan Tinggi NTT mendahulukan proses pidananya," kata Petrus dalam keterangannya di Jakarta, Selasa (27/10).

Petrus menjelaskan, sebelum proses pidana, Kejati NTT terlebih dahulu memberikan kepastian hukum melalui mekanisme administrasi negara berupa pencabutan hak oleh Kantor Pertanahan Kota Kupang dan/atau Walikota Kupang atau berdasarkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara atau Putusan Pengadilan Perdata melalui gugatan perdata ke Pengadilan Negeri. 

Dia mengatakan, jika mekanisme administrasi ini tidak dilakukan maka Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengdilan Negeri Kupang, tidak berwenang menilai dan memutuskan untuk membatalkan SK Pemberian Hak Atas Tanah dimaksud kepada 40 warga Kota Kupang penerima hak yang sudah mengikat.

"Dengan demikian terdapat inkonsistensi sikap dimana di satu pihak ada upaya keras Kejaksaan secara pidana untuk mengejar pembuktian bahwa telah ada perbuatan penyalahgunaan wewenang atau pelanggaran hukum yang merugikan negara, tetapi pada waktu yang bersamaan Kejksaan Tinggi NTT membiarkan status hak atas tanah yang diproteksi dengan SK Pemberian Hak dan Sertifikat Hak tetap melekat bahkan mengikat, karena tidak dibatalkan pengadilan yang berwewenang," katanya.

Lebih lanjut Petrus mengatakan, sebagai bagian dari organ Pemerintah (unsur Forkopimda NTT), Kejati NTT tak perlu pura-pura tidak tahu ketika proses Pemberian Hak Atas Tanah dimaksud terjadi pada tahun 2016, dimana Johanes Salean Cs sesungguhnya tengah melaksanakan fungsi mengatur dan lain-lain dari Negara. Petrus pun menilai penetapan Jonas sebagai tersangka sebagai tindakan aneh bin ajaib dari Kejati NTT.

"Namun Kejaksaan Tinggi NTT tidak mengambil langkah-langkah hukum apapun untuk mencegah/membatalkan proses pemberian Hak dimaksud, jika terjadi pelanggaran prosedur," katanya.

 

Oleh : Leonardus

Artikel Terkait