Politik

Debat Pilkada Manggarai, Deno Kritik Nabit Soal Data Pembangunan Jalan

Sabtu, 14/11/2020 16:16 WIB

Suasana debat Pilkada Manggarai 2020. Foto: Tajukflores.com/Ist

Ruteng, Tajukflores.com - Calon petahana Bupati Manggarai Deno Kamelus mengkritik penantangnya di Pilkada 2020, Herybertus Nabit terkait pembangunan infrastruktur. 

Deno mengkritik Nabit saat sesi pendalaman visi-misi dalam debat Pilkada Manggarai 2020, Sabtu (14/11). Menurut Deno, data yang disebutkan Hery Nabit tidak valid.

Diketahui, saat mendalami materi visi-misi, Hery Nabit menyebut jika pembangunan dalam lima tahun terakhir di bawah kepemimpinan Deno Kamelus-Victor Madur, berjalan di tempat bahkan mengalami kemunduran.

"Bisa dilihat dari kondisi infrastruktur kita dari 2016-2019, baru ada 108 kilometer jalan yang diperbaiki dari 798 kilometer yang rusak pada 2015. Kita tahu bahwa infrastrukur menjadi prasyarat penting pembangunan ekonomi yang berkeadilan, merata dan berkualitas," kata Hery Nabit dalam debat.

Menjawabi itu, Deno menjelaskan bahwa untuk merencanakan sebuah perubahan atau kemajuan maka yang dibutuhkan adalah perencanaan yang baik yang bersumber dari data yang valid. Deno pun menyinggung data perbaikan jalan rusak yang disebut Hery Nabit sebagai data yang tak valid.

"Untuk membuat sebuah perencanaan yang baik maka kita harus butuh data yang baik, data yang valid. Misalnya berkaitan dengan perbaikan jalan. Perbaikan yang 108 kilometer itu, itu target 2020, bukan seluruh Menggarai dalam periode perencanan 4 tahun," kata Deno dalam debat.

Menurut Deno, capaian perbaikan jalan untuk target 2020 bahkan sudah lebih dari target 300 sekian kilometer hingga saat ini.

"Sampai hari ini kurang lebih 208 kilometer dari target 300 sekian kilometer. Ini hanya contoh bahwa kita dalam membuat sebuah perencanaan itu base adalah data. Kemudian dalam perencanaan itu harus dirumuskan target-target terukur yang mau kita capai," katanya.

Deno mengatakan, dalam sebuah perencanaan, evaluasi dan sebagainya dalam kerangka pembangunan di Manggarai harus melibatkan satu proses tata kelola pemerintahan yang melibatkan banyak hal. Di antaranya ialah organisasi pemerintahan mulai dari tingkat kabupaten, kecamatan hingga desa.

"Tahun 2019-2020 sudah memekarkan 52 desa di Manggarai. Ini artinya bahwa penataan kelambagaan ini juga bagian dari repson kita bagaimana semua struktur pemerintah hingga level rendah harus mengambil bagian dalam kerangka ini," katanya.

Masih terkait tata laksana, proses dan evaluasi pembangunan Manggarai, Deno mengatakan hal yang perlu diperhatikan ke depan ialah sumber daya (SDM) aparatur, pembenahan peraturan perundang-undangan, pengawasan, akuntabilitas dan pelayanan publik.

"Ini semua harus kita benahi sebagai bagian terintegrasi dalam suatu rencana perubahan dan kemajuan yang kita lakukan," pungkasnya.

 

Oleh : Leonardus

Artikel Terkait