News

DPR Minta Pemerintah Tetapkan Musibah di NTT Sebagai Bencana Nasional

Senin, 05/04/2021 15:59 WIB

Wakil Ketua Komisi IX DPR-RI, Emanuel Melkiades Laka Lena. (ANTARA/HO-Istimewa)

Jakarta, Tajukflores.com - Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Melkiades Laka Lena meminta pemerintah menetapkan peristiwa banjir bandang dan tanah longsor yang terjadi di Nusa Tenggara Timur (NTT) sebagai bencana nasional. Pasalnya, banjir dan longsor yang melanda provinsi tersebut menimbulkan kerusakan dengan skala yang luas.

"Selain korban jiwa, bencana tersebut menyebabkan jalan dan jembatan putus, tiang-tiang listrik tumbang, rumah-rumah warga roboh dan berantakan, sekolah, rumah sakit dan puskesmas juga ikut rusak serta akses jaringan komunikasi yang sulit. Berdasarkan hal tersebut, kami menilai bahwa bencana ini tidak bisa ditangani oleh kabupaten/kota dan provinsi saja," kata Melki dalam siaran pers yang diterima Tajukflores.com di Jakarta, Senin (5/4).

Melki menjelaskan bahwa penetapan ini bertujuan agar pemerintah pusat turun tangan penuh mengendalikan bencana yang terjadi di NTT bersama pemerintah provinsi dan pemerintah daerah.

"Dengan adanya penetapan itu, maka  kerja sama antara pemerintah pusat dan daerah akan lebih optimal  dalam mempercepat penanganan bencana yang sedang terjadi di NTT, khususnya pemulihan sektor sosial, ekonomi dan kesehatan," ujarnya.

Selain itu, langkah ini diambil agar pemerintah pusat bisa membantu untuk memastikan tidak ada penularan  Covid-19 atau penyakit lainnya seperti malaria dan demam berdarah pascabencana.  

Melki mengatakan berada di Kupang sejak pekan lalu untuk merayakan Paskah. Dalam beberapa hari terakhir, kata dia, di NTT terjadi hujan dan badai cukup besar yang memuncak pada Minggu dini hari kemarin.

Ia mengatakan hujan dan badai tersebut terjadi merata di seluruh kabupaten/kota. Masyarakat di pinggiran pantai, sungai, dan perbukitan curam terimbas kondisi tersebut. Adapun di Kupang, kata dia, badai juga masih terjadi.

Politikus Golkar ini mengaku memantau informasi yang beredar di berbagai grup. Menurut dia, di semua grup ada laporan ihwal banyaknya rumah yang roboh, atap yang terangkat, putusnya jalan-jalan, tiang listrik ambruk, longsor di sana-sini, dan naiknya air pantai hingga ke jalan-jalan dan permukiman warga terdekat.

"Jaringan sinyal komunikasi telepon juga sulit sekali di sini," kata Melki.

Melki mengatakan sejauh ini baru kondisi banjir di Flores Timur dan longsor di Lembata. Namun, ujar Melki, kondisi serupa menimpa hampir seluruh daerah, termasuk Sumba, Rote, Alor, Sabu, dan lainnya.

Melki mengatakan bencana tersebut tak mungkin bisa dihadapi oleh skala pemerintah kabupaten dan provinsi saja. Ia mengatakan dampak kerusakan begitu besar, belum lagi banyak korban jiwa maupun yang terdampak lainnya. Fasilitas dan pelayanan publik pun terganggu.

"Saya lihat kapal-kapal tenggelam, kapal-kapal besar, belum lagi perahu kecil nelayan. Oleh sebab itu kami meminta kepada pemerintah pusat, Presiden Jokowi, Pak Ma`ruf Amin, para Menko, para menteri, kami berharap pemerintah pusat membantu Pemda NTT, pemda tingkat dua, dan seluruh masyarakat," ucapnya.

Banjir bandang dan tanah longsor terjadi di sejumlah titik di Nusa Tenggara Timur dan Nusa Tenggara Barat pada Minggu, 4 April kemarin. Tanah longsor terjadi di Desa Nelelemadike, Kecamatan Ile Boleng, Pulau Adonara, Kabupaten Flores Timur, NTT.

Adapun banjir bandang melanda wilayah Waiwerang dan sekitarnya di Kecamatan Adonara Timur.

 

 

 

Oleh : Andry Rahmat

Artikel Terkait