Ekonomi

Kabar Baik bagi Pendamping Desa, Kini Resmi Jadi Anggota BPJS Ketenagakerjaan

Minggu, 11/04/2021 01:20 WIB

Mendes PDTT, Abdul Halim Iskandar saat memberikan sambutan dalam acara penandatanganan Mou dengan BPJS Jamsostek, di Jakarta, Jumat (9/4/21). Foto: Humas Kemendes PDTT

Jakarta, Tajukflores.com - Seluruh pendamping desa resmi didaftarkan menjadi anggota BPJS Ketenagakerjaan.

Kebijakan ini dilakukan untuk menindaklanjuti Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 2 Tahun 2021 tentang optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Ketenagakerjaan (Jamsostek).

Mendes PDTT Abdul Halim Iskandar dalam sambutannya saat penandatangan MoU bersama Direktur Utama BP Jamsostek Anggoro Eko Cahyo di kantor Kemendes PDTT, pada Jumat (9/4) mengatakan, dirinya mewakili seluruh pendamping desa mengucapkan terima kasih kepada Presiden Jokowi atas terbitnya Inpres ini.

“Hari ini menjadi hari yang baik dikarenakan menjelang bulan Ramadan, pendamping desa secara resmi telah terdaftar menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan. Dengan ini tentu urusan jaminan sosialnya sudah selesai, mereak dapat kerja lebih tenang dan tentu harapannya kinerja mereka bisa optimal,” jelas Iskandar.

Menurutnya, Inpres ini merupakan bentuk apresiasi dan perhatian tersendiri presiden Jokowi kepada pendamping desa bertujuan untuk memberikan rasa aman dan meningkatkan profesionalitas kerja para pendamping desa dan optimalisasi pendampingan program dana desa.

Hal itu mengingat, jumlah pendamping desa masih kurang yang mengharuskan satu pendamping desa mendampingi 3-4 desa sekaligus.

“Harapannya, kinerja para pendamping desa kedepannya lebih optimal, lebih profesional dan dana desa lebih tepat penggunaannya dan sesuai peruntukkannya. Lalu, dana desa bisa dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan,”ujarnya.

Sementara, Direktur Utama BP Jamsostek Anggoro Eko Cahyo mengapresiasi komitmen Mendes PDTT dalam memberikan rasa aman bagi pegawainya.

Hal ini, kata Anggoro menjadi bukti tingginya kepedulian Gus Menteri untuk memberikan rasa aman bagi pegawainya.

Ia berharap, Kementerian atau Lembaga terkait lainnya juga segera melaksanakan Inpres tersebut.  

“Tentu kami apresiasi karena ini adalah yang pertama. Meskipun Namanya Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, tapi menjadi kementerian yang pertama melaksanakan Inpres (Inpres No 2 Tahun 2021),” ungkap Anggoro sebagaimana dikutip dari kemendesa.go.id.

Oleh : Andry Rahmat

Artikel Terkait