Ekonomi

Pemerintah Targetkan 12,8 Juta UMKM Terima Banpres 2021

Kamis, 06/05/2021 14:15 WIB

UMKM di Labuan Bajo. Foto:Tajkuflores/Kontan

Jakarta, Tajukflores.com - Pemerintah terus berupaya untuk menopang sektor Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di masa pandemi dengan menyalurkan Bantuan Presiden (Banpres) Produktif Usaha Mikro (BPUM).

BPUM merupakan salah satu program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang ditujukan kepada para pelaku UMKM yang terdampak pandemi.

Menurut Deputi Bidang Usaha Mikro KemenkopUKM Eddy Satriya, tahun ini pemerintah berencana menambah kuota peneria BPUM 2021 menjadi 12,8 juta dan menyiapkan anggaran sebesar Rp. 15.36 triliun.

"Direncanakan akan ada 12,8 juta penerima yang merupakan kombinasi dari penerima manfaat lama dan baru," kata Eddy dalam Dialog Produktif bertema Banpres Produktif Usaha Mikro (BPUM) 2021 yang diselenggarakan KPCPEN dan ditayangkan di FMB9ID_IKP, Rabu (5/5).

Eddy menjelaskan, setiap UMKM akan mendapatkan dana sebesar, Rp.1,2 juta dan hal itu sudah disepakati pada rapat yang digelar pada awal Maret lalu

Saat ini anggaran yang ada baru akan menyentuh angka 9,8 juta penerima, yakni sebesar Rp11,76 triliun.

Eddy menambahkan bahwa KemenkopUKM telah menyalurkan bantuan senilai Rp10,4 triliun (88 persen) kepada 8,6 juta penerima.

Setelah angka penerima menyentuh 9 juta, KemenkopUKM akan menambah lagi 3 juta pelaku UMKM. Peran strategis BPUM tak hanya dengan mendukung UMKM mempertahankan usahanya, namun juga sebagai upaya menakan potensi pengurangan tenaga kerja.

"BPUM ini memang memberikan efek luar biasa. Hal ini dibuktikan oleh data BPS yang menunjukkan penambahan sekitar 760 ribu orang yang menjalankan usaha baru, dan buruh informal naik 4,5 juta pekerja," ungkap Asisten Deputi Koperasi & UKM Kemenko Perekonomian Iwan Faidi.

Menurut Iwan, BPUM bukan satu-satunya program bantuan yang menyasar para UMKM. Menyongsong visi #KesehatanPulihEkonomiBangkit, masih ada insentif lain senilai Rp181,9 triliun seperti subsidi bunga, penempatan dana pemerintah pada bank umum, penjaminan kredit modal kerja melalui imbal jasa penjaminan, sampai penanggungan PPh final bagi UMKM.

"Pemerintah dalam hal ini KemenkopUKM dan Kemenko Perekonomian terus mendampingi UMKM, termasuk dalam hal pembiayaan untuk naik kelas, mulai dari kredit usaha rakyat (KUR), super mikro, sampai mikro," ujar Eddy

 

Oleh : Andry Rahmat

Artikel Terkait