Hukum

TPDI Minta KPK Tak Terpengaruh Sikap Jokowi Soal Novel Baswedan Cs

Kamis, 20/05/2021 19:07 WIB

Koordinator Tim Pembela Demokrasi Indonesia Petrus Selestinus (Istimewa)

Jakarta, Tajukflores.com - Koordinator TPDI Petrus Selestinus meminta pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjaga independesi dalam menyikap persoalan penonaktifan 75 pegawainya yang tak lolos tes wawasan kebangsaan (TWK).

Hal itu disampaikan Petrus menyusul "pembelaan" Presiden Joko Widodo terhadap 75 pegawai KPK, menganggap bahwa TWK bukanlah keputusan final mengenai pemberhentian pegawai KPK.

"Pimpinan KPK tidak boleh terpengaruh dengan sikap Presiden Jokowi yang menolak penonaktifan 75 Pegawai KPK, termasuk Novel Baswedan. Karena independensi KPK terkandung makna kemampuan Pimpinan KPK untuk menolak secara tegas segala bentuk intervensi termasuk dari Presiden Jokowi," kata Petrus dalam keterangannya, Kamis (20/5).

Advokat Peradi ini menjelaskan, sesuai penegasan Pasal 3 UU No. 19 Tahun 2019 tentang UU KPK hasil revisi, disebutkan bahwa KPK adalah lembaga negara dalam rumpun kekuasaan eksekutif yang dalam melaksanan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari kekuasaan manapun.

Dijelaskan lebih lanjut dalam Pasal 45 UU itu, bahwa Penyidik KPK diangkat dan diberhentikan oleh oleh Pimpinan KPK yang tata cara pengangkatan penyidik KPK diatur lebih lanjut dalam Peraturan KPK.

Dengan demikian, pembelaan Jokowi merupakan bentuk intervensi kekuasaan eksekutif terhadap pelaksanaan tugas dan wewenang Pimpinan KPK yang independensinya dijamin oleh UU KPK.

"Karena pada saat yang bersamaan keinginan Presiden itu gugur dengan sendirinya, tidak mengikat bahkan tidak bisa diikat, karena kekuatan pasal 3 UU No. 19 Tahun 2019, Tentang KPK hasil revisi, soal independensi begitu jelas dan tegas," papar Petrus.

Petrus berharap Pmpinan KPK tidak terombang ambing oleh sikap pro-kontra atau pendapat umum, terutama dengan pengerahan sikap puluhan Guru Besar untuk menekan Pimpinan KPK untuk meninjau kembali keptusan pemberhentian terhadap 75 pegawai KPK.

"Apa yang dikatakan Presiden Jokowi sebagai menolak penonaktifan 75 Pegawai KPK, telah ditafsirkan secara keliru oleh sejumlah pengamat sebagai sebuah perintah yang mengikat Pimpinan KPK," katanya.

Petrus memandang, Presiden Jokowi seharusnya mendorong 75 pegawai KPK yang dinonaktifkan oleh Pimpinan KPK untuk legowo dan menjamin akan diberikan kesempatan untuk mengisi pekerjaan lain sesuai keahlian di luar KPK.

Bagi Petrus, kualitas pegawai KPK soal wawasan kebangsan jauh lebih mahal dari nasib 75 Pegawai KPK yang dinonaktifkan Pimpinan KPK.

Merawat kebhinekaan, menjaga kedaulatan NKRI, Pancasila dan UUD 45 jauh lebih mahal dari kepentingan 75 Pegawai KPK yang dinonaktifkan.

"Dengan demikian Frili Bahuri dkk. jalankan dan laksanakan saja sesuai tugas dan tanggung jawab sesuai kewenangan Pimpinan KPK yang sudah diatur dalam UU KPK dan UU ASN, tidak perlu ragu, rakyat menudukung kerja Firli Bahuri dkk," pungkas Petrus.

Oleh : Alex K

Artikel Terkait