Wakil Ketua Komisi IX Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Emanuel Melkiades Laka Lena meminta aparat penegak hukum menginvestigasi kasus kebocoran data pribadi yang diduga milik peserta BPJS bidang Kesehatan.
Melki juga meminta aparat penegak humum untuk Kementerian Komunikasi Informasi, Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) untuk menelusuri kronologi kejadian yang sebenarnya.
“Investigasi perlu dilakukan untuk memastikan kronologi dari kebocoran 279 data peserta yang diduga milik BPJS Kesehatan yang diperjualbelikan di luar negeri,” kata Melki, melansir Parlementaria, Senin (24/5).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Politisi partai Golkar itu menegaskan setelah investigasi, pemerintah perlu menjelaskan kepada publik mengenai peristiwa tersebut secara transparan.
“Pihak BPJS perlu menjelaskan penyebab bocornya data. Kemudian, dampak dari kebocoran data, serta risiko yang akan dihadapi masyarakat akibat bocornya data pribadi,” tegasnya.
Ia menambahkan pemerintah juga perlu mengambil langkah konkret agar kejadian kebocoran data ini tidak terulang kembali. Pasalnya baik itu data BPJS Kesehatan ataupun data pribadi masyarakat adalah hal yang patut dilindungi.
Halaman : 1 2 Selanjutnya
