News

PPN Jasa Pendidikan Dinilai Bakal Bebani Orang Tua dan Matikan Sekolah Swasta

Sabtu, 12/06/2021 10:16 WIB

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim mengunjungi beberapa sekolah di Bogor, Jawa Barat, Kamis (30/6/2020). Foto: Antara

Jakarta, Tajukflores.com - Anggota Komisi X DPR RI Fraksi PPP, Illiza Sa`aduddin Djamal menyayangkan rencana pemerintah yang akan memungut pajak pertambahan nilai (PPN) pada jasa pendidikan.

Rencana pengenaan PPN jasa pendidikan tertuang dalam draf Rancangan Undang-Undang Revisi UU No 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Menurut Illiza, rencana pemerintah ini tentu akan memberatkan lembaga pendidikan swasta seperti pendidikan usia dini (PAUD), perguruan tinggi dan bimbingan belajar (bimbel). Dimana, kata Illiza, lembaga-lembaga tersebut nota bene kesulitan dalam pembiayaan pendidikan.

"Penerapan PPN di sekolah swasta juga akan memberatkan para orang tua siswa karena akan berdampak pada kenaikan biaya pendidikan di sekolah swasta," kata Illiza dalam keterangan yang diterima Tajukflores.com, Sabtu (12/6).

Illiza mengatakan, fraksi PPP menilai tindakan pemerintah ini juga akan mematikan lembaga-lembaga pendidikan swasta. Dengan memberikan PPN akan membuat pendidikan swasta kalah bersaing dan mematikan kreativitas mereka sehingga berdampak pada penurunan kualitas pendidikan lembaga swasta.

Selain itu, rencana pemerintah ini tentu bertentangan dengan Pasal 31 UUD 1945. Ayat (1) menyebutkan, setiap warga negara berhak mendapat pendidikan. Kemudian ayat (2) Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya.

"Oleh karena itu, kami meminta kepada pemerintah untuk mengurungkan niat ini, apalagi di tengah masa pandemi covid-19 perekonomian masyarakat sangat memprihatinkan," pungkasnya.

Rencana memungut pajak pertambahan nilai (PPN) pada jasa pendidikan atau sekolah tertuang dalam revisi Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP). Dalam aturan tersebut, jasa pendidikan dihapus dari daftar jasa yang tak terkena PPN. Dengan demikian, jasa pendidikan akan segera dikenakan PPN jika revisi KUP `diketok`.

Padahal, jasa pendidikan sebelumnya tidak dikenai PPN tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 223/PMK.011/2014 tentang Kriteria Jasa Pendidikan yang Tidak Dikenai PPN.

Pasal 2 menyebutkan, kelompok jasa pendidikan yang tidak dikenai PPN adalah jasa penyelenggaraan pendidikan sekolah, seperti jasa penyelenggaraan pendidikan umum, pendidikan kejuruan, pendidikan luar biasa, pendidikan kedinasan, pendidikan keagamaan, pendidikan akademik, dan pendidikan profesional.

Kemudian, jasa penyelenggaraan pendidikan luar sekolah juga tak dikenai PPN. Hal ini termasuk jasa pendidikan non formal dan pendidikan formal.

Dalam Pasal 4 dijelaskan rincian jasa penyelenggaraan pendidikan, baik yang formal, non formal, dan informal. Untuk pendidikan formal terdiri dari jasa penyelenggaraan pendidikan usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi.

Untuk jasa penyelenggaraan pendidikan non formal terdiri dari jasa penyelenggaraan pendidikan kecakapan hidup, pendidikan anak usia dini, pendidikan kepemudaan. Kemudian, pendidikan pemberdayaan perempuan, pendidikan keaksaraan, pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja, dan pendidikan kesetaraan.

Selanjutnya, jasa penyelenggaraan pendidikan informal terdiri dari jasa penyelenggaraan pendidikan yang dilakukan oleh keluarga dan lingkungan yang berbentuk kegiatan belajar secara mandiri.

Semua jenis jasa pendidikan tersebut masih belum dikenai PPN sekarang. Namun, jika revisi KUP `diketok`, maka berpotensi dikenai PPN.

 

Oleh : Alex K

Artikel Terkait