Politik

Deklarasi Referendum Dukung Jokowi 3 Periode Dinilai Langgar Konstitusi

Rabu, 23/06/2021 12:04 WIB

Deklarasi referendum amandemen UUD 1945 untuk mendukung Presiden Jokowi menjabat tiga periode di Kupang, NTT, Senin (21/6/2021). Foto: Tajukflores.com/Ist

Kupang, Tajukflores.com - Pengamat politik dari Universitas Nusa Cendana, Jhon Tuba Helan, menilai, deklarasi referendum agar Presiden Jokowi kembali memimpin untuk periode ketiga kalinya adalah melanggar konstitusi.

Hal ini ditegaskan Jhon, menanggapi deklarasi komite referendum NTT Jokowi tiga periode yang digelar di Kupang, Senin 21/6).

"Deklarasi itu sudah jelas melanggar konstitusi karena di dalam konstitusi sudah mengatur secara jelas bahwa presiden itu hanya boleh memimpin 2x5 tahun dan undang-undang mengatur itu," kata Jhon di Kupang, Rabu (23/6).

Menurut Jhon, pasal 7 UUD 1945 sudah tegas menyatakan bahwa presiden menjabat lima tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali untuk satu kali masa jabatan. Dengan demikian, tidak diijinkan lagi untuk mencalonkan diri pada periode ketiga.

"Tetapi jika ada orang atau kelompok tertentu menginginkan agar Presiden Joko Widodo menjabat di tahun (periode) ketiga maka saya katakan sekali lagi sudah jelas melanggar konstitusi," ujar dia.

Namun, jika ada yang menginginkan agar kepemimpinan presiden itu lebih dari dua periode, misalnya menjadi tiga tahun, empat periode, atau juga presiden seumur hidup maka harus ubah dulu konstitusi.

Untuk mengubah konstitusi, tegas dia, tidak bisa melalui deklarasi referendum, namun dibahas terlebih dahulu di MPR dan membutuhkan waktu yang lama.

"Saat ini masanya reformasi bukan Orde Baru, sehingga tidak ada namanya mengubah konstitusi melalui referendum. Lagi pula pada era reformasi ini perubahan konstitusi bukan lagi diberikan kepada rakyat tetapi dibahas MPR," kata Jhon.

Oleh : Grace Seran

Artikel Terkait