Politik

Isu Jokowi 3 Periode, BKH: Merusak Negara, Menabrak Moral!

Sabtu, 26/06/2021 15:33 WIB

Anggota Komisi III DPR RI dari Nusa Tenggara Timur, Benny k Harman. Foto: Era.id

Jakarta, Tajukflores.com - Wakil Ketua Umum Partai Demokrat, Benny Kabur Harman mengatakan, meski ada pihak yang mendorong Presiden Jokowi tiga periode, namun konstitusi sudah tegas menyatakan bahwa jabatan presiden hanya untuk dua periode. Menurut Benny, kehendak rakyat tetap dibatasi, yakni oleh konstitusi.

"Ada yang bilang, yang mau Presiden Jokowi tiga periode itu rakyat bukan Jokowi. Jawab saya enteng. Kehendak rakyat itu ada batasnya, dibatasi konstitusi. UUD 1945 membatasi masa jabatan presiden hanya dua periode," kata Benny dalam cuitan Twitter, sebagaimana dikutip Tajukflores.com, Sabtu (26/6).

Dorongan agar Jokowi menjabat presiden tiga periode sebelumnya disampaikan sejumlah warga di Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT). Mereka menggelar deklarasi referendum terbatas untuk mendukung Jokowi tiga periode di Kupang, Senin (21/6). Referendum terbatas ini juga didukung Gubernur NTT, Viktor Bungtilu Laiskodat (VBL).

Benny mengatakan, karena dibatasi konstitusi, Jokowi tidak memiliki kesempatan untuk menjabat presiden tiga periode. Bahkan dengan tegas, politisi asal NTT itu mengatakan jika Jokowi harus berhenti. "Mesti enak jadi presiden dan rakyat mau, harus berhenti! #RakyatMonitor," ujarnya.

Tak hanya itu, Benny juga mengunggah opini yang ditulis cendekiawan sekaligus pakar aliansi kebangsaan, Yudi Latif di sebuah surat kabar. Dia pun meminta semua politisi, kaum intelektual dan pemilik modal yang menginginkan Jokowi tiga periode untuk berhenti berambisi.

"Berhentilah niat dan ambisi memaksa Presiden Jokowi tiga periode atau memperpanjang masa jabatan Jokowi dengan menunda pemilu dengan alasan Covid. Merusak negara, menabrak moral dan etika," tegas anggota Komisi III DPR ini.

Sebelumnya, anggota Komisi II DPR dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN), Guspardi Gaus, mempertanyakan motif pihak yang mendorong masa jabatan presiden menjadi tiga periode. Dia menyebut, wacana masa jabatan tiga periode akan membuat kegaduhan baru.

"Saya tidak tahu apa motif mereka dan diklasifikasikan kelompok mana relawan Jokpro 2024 ini," kata Guspardi dalam keterangannya, Selasa (22/6).

"Apakah kelompok ini yang dimaksud ingin menampar muka Jokowi, mencari muka atau menyeret Jokowi untuk tidak taat pada UUD 1945 atau bisa juga `cari panggung` dan sensasi," sambungnya.

Guspardi menilai, ide jabatan tiga periode mengkhianati cita-cita reformasi, dan tidak sesuai dengan amanat UUD 1945. Selain itu, masa jabatan tiga periode hanya akan menghambat proses suksesi kepemimpinan serta lahirnya pemimpin baru di tingkat nasional.

Karena itu, dia meminta semua pihak untuk tidak lagi bermanuver dan mendorong-dorong kembali usulan masa jabatan presiden menjadi tiga periode.

 

Oleh : Alex K

Artikel Terkait