Politik

Jokowi 3 Periode, Amnesty International: Demokrasi di Ujung Tanduk!

Minggu, 27/06/2021 16:52 WIB

Presiden RI Joko Widodo meninjau lokasi pelaksanaan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) mikro di Kelurahan Rawasari, Cempaka Putih, Jakarta Pusat, Jumat (25/6/2021). Foto: Instagram Jokowi

Jakarta, Tajukflores.com - Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid mendesak civil society untuk menolak wacana memperpanjang masa jabatan Presiden Joko Widodo (Jokowi) melalui amandemen konstitusi. Menurutnya, di tengah situasi melemahnya oposisi, penambahan jabatan presiden akan menghancurkan demokrasi Indonesia pasca era Orde Baru.

"Saya kira wacana itu harus ditolak, karena dia menutup sirkulasi kepemimpinan yang adil dan sehat,"  kata Usman dalam diskusi virtual bertajuk `Ambang Batas Calon dan Pembatasan Masa Jabatan Presiden`, Minggu (27/6).

Menurut Usman, beberapa tahun terakhir ini terdapat upaya untuk melemahkan sistem pemilu yang adil dan demokratis yang dihasilkan dari reformasi. Upaya itu tampaknya melalui amandemen UUD 1945 dengan tujuan mengembalikan pemilihan presiden secara tidak langsung dan memperpanjang masa jabatan presiden.

Usman menegaskan, wacana memperpanjang masa jabatan presiden atas alasan apapun, apalagi atas alasan pandemi tidak bisa dibenarkan. Menurutnya, ambang batas, wacana tiga periode dan pengembalian sistem pemilihan langsung ke MPR seluruhnya mencederai demokrasi.

"Dan kalau itu sampai terjadi, saya kira Indonesia terjerumus kembali kepada absolutisme kekuasaan seperti era Orde Baru," kata dia.

Lebih lanjut Usman mengatakan, Indonesia telah melalui dua fase kemunduran demokrasi. Pertama, berkurang jaminan hak untuk menyampaikan kritik dan protes di ruang publik. Kedua, hak untuk menjadi oposisi partai-partai politik.

"Kita tahu, Prabowo, Sandiaga atau Gerindra yang kalah dalam Pemilu seharusnya menjadi oposisi justru merapat ke kekuasaan. Sementara Demokrat yang menyatakan diri sebagai oposisi misalnya, dalam kemelut belum lama ini dengan KSP Moeldoko," katanya.

Dengan demikian, Usman menyimpulkan, melemahnya oposisi dan wacana tiga periode membawa Indonesia ke absolutisme kekuasaan.

"Kalau wacana benar-benar terjadi, maka mutu keadilan pemilu, mutu pemilu itu terancam di ujung tanduk. Dan ini akan mengakhiri masa demokrasi pasca Orde Baru," ungkap Usman.

 
 
Oleh : Alex K

Artikel Terkait