Hukum

Kadis DPMD Matim Kerap Hindari Wartawan, Akademisi: Patut Dicurigai!

Kamis, 08/07/2021 22:01 WIB

Dosen Hukum Universitas Katolik Indonesia (UNIKA) St.Paulus Ruteng, Laurentius Ni. Foto:Tajukflores/Ist

Ruteng, Tajukflores.com - Akademisi dari Universitas Katolik Indonesia (Unika) St Paulus Ruteng, Laurentius Ni mengkritisi sikap Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Manggarai Timur, Gaspar Nanggar yang diduga kerap menghindar dari wartawan.

Gaspar diduga kerap menghidandar ketika dikonfirmasi terkait rekomendasi DPMD ke Inspektorat untuk audit khusus pengelolaan dana desa oleh kepala Golo Wontong, Kecamatan Lamba Leda Utara tahun 2019.

Menurut Laurentius, apa yang dilakukan oleh Gaspar Nanggar tersebut sama sekali tidak mencerminkan sikap seorang pejabat publik yang baik dan tidak patut diteladani. Selain itu, ia menilai hal itu sebagai sinyal mundurnya demokrasi.

Laurentius melanjutkan, pers merupakan pilar keempat demokrasi setelah lembaga eksekutif, legislatif dan yudikatif. Tidak hanya itu, pers juga adalah wahana komunikasi massa dan corong informasi publik, sehingga dipandang penting dalam mengedukasi publik dengan suguhan informasi yang aktual dan faktual.

"Yang dilakukan Kadis PMD Matim itu merupakan bentuk kemunduran demokrasi. Dia perlu tau bahwa pers itu corong informasi publik sekaligus pengawal kebijakan Pemerintah,” kata Laurentius kepada Tajukflores.com, Kamis (8/7).

Alumnus Universitas Brawijaya Malang ini juga menjelaskan, sebagai pejabat publik, Gaspar harus bersikap kooperatif dan terbuka kepada semua pihak termasuk insan pers.

"Masalah Desa Golo Wontong yang tengah ditangani DPMD Matim tidak perlu ditutup-tutupi. Hal ini justru menimbulkan banyak tafsiran masyarakat atas keterlambatan rekomendasi audit khusus DPMD ke Inspektorat. Kalau ada pertimbangan lain untuk tidak dipublikasikan, yah mesti disampaikan, barangkali ada pertimbangan khusus dari dia sebagai kadis PMD," jelasnya.

Laurentius menambahkan, di balik setiap ketertutupan kinerja pejabat publik, patut diduga adanya kepentingan terselubung yang menungganginya.

"Sepanjang tidak ada keterbukaan informasi dari pejabat publik, selama itu pula kontrol terhadap ketidakadilan tidak bisa dilakukan. Sikap tertutup seperti itu juga patut dicurigai, jangan sampai ada kepentingan terselubung," tegas Laurentius.

Menurutnya, publik juga tentu selalu menunggu perkembangan sebuah kasus dan untuk kepentingan inilah pers bekerja memenuhi keinginan itu.

"Perkembangan kasus itu selalu ditunggu oleh Publik. Nah disinilah tugas Pers, memenuhi keinginan Publik itu,” jelasnya.

Untuk itu, Laurentius berharap hal serupa tidak terjadi lagi. Bahwasanya, menjadi pejabat publik harus siap menerima resiko berhadapan dengan banyak kepentingan dari masyarakat termasuk kepentingan mendapatkan informasi oleh awak media.

Oleh : Redaksi Tajuk Flores

Artikel Terkait