Sudut Pandang

Pemberhentian Tenaga Kontrak Dan Kerentanan Demokrasi

Rabu, 28/07/2021 14:10 WIB

Rian Agung, Alumnus Fakultas Hukum Universitas Esa Unggul Jakarta.Foto:Tajukflores

Labuan Bajo, Tajukflores.com - Pemerintah kabupaten Manggarai Barat (Mabar) berencana memberhentikan ribuan tenaga kontrak (teko) di wilayah itu untuk menghemat penggunaan anggaran yang kian menipis.

Menurut Wakil Bupati Mabar, dr. Yulianus Weng, sekalipun kontraproduktif dan tidak populis, keputusan itu harus tetap diambil demi meningkatkan efisiensi di tengah perolehan pendapatan anggaran daerah (PAD) yang tidak memenuhi target.

Diketahui, perolehan PAD Mabar tahun ini hanya 40  miliar rupiah, jauh di bawah target 175 miliar rupiah sebagaimana diinginkan Pemda. Namun apakah kebijakan itu telah memperhitungkan dampak sosial dikemudian hari, lebih-lebih ketika masyarakat sedang bergumul dengan kesusahan hidup akibat pandemi?

Pertanyaan lain, apakah keterbatasan anggaran cuma disiasati dengan memberhentikan teko? Bayangkan, akan ada berapa lagi teko yang diistirahatkan kalau pemulihan anggaran tak kunjung tercapai dan di kemanakan mereka-mereka ini? Inilah bahaya laten ketika  pemberhentian teko dilegitimasi sebagai taktis untuk menghemat anggaran.

Dalam rangka itu, pernyataan sikap salah satu anggota dewan setempat, Marselinus Jeramun yang menolak dengan tegas kebijakan Pemda di atas perlu mendapat dukungan publik. Apalagi Marselinus sempat menyinggung keteledoran penanganan Covid 19 yang menghabiskan anggaran 81 miliar lebih. Lantas ia meminta Pemda untuk fokus menangani pandemi ketimbang mengurus pemberhentian teko.

"Saya sendiri malah menyarankan agar pemerintah Edi-Weng fokus urus Covid-19. Bupati dan Wabup bagi tugas, turun ke setiap kecamatan dan pantau langsung bagaimana masyarakat berjuang sendiri mempertahankan hidup mereka. Mabar bukan hanya Labuan Bajo, tapi 12 kecamatan.  Bupati juga mesti berani mengevaluasi pimpinan OPD yang sempat menjadi Satgas Covid. Jangan pakai mereka lagi untuk urus Covid-19 2021 ini,” kata Marselinus, (Voxntt, 18/07/2021).

Kerentanan Demokrasi

Kebijakan di atas dengan itu sebenarnya tidak saja kontraproduktif dan berpotensi membawa masalah baru tetapi juga secara gamblang menggambarkan kerentanan demokrasi karena Pemda tidak mampu mengorganisir kekuasaannya untuk menanggulangi krisis dengan meningkatkan inovasi dan kreativitas.

Padahal, kekuatan pemimpin diuji ketika berhadapan dengan situasi genting. Seluruh instrumen demokrasi seperti transparasi, profesionalitas, kapabilitas dan kreativitas harus dikerahkan untuk menanggulangi krisis. Beberapa negara di dunia seperti Jerman, Taiwan dan Korea Selatan berhasil keluar dari cengkraman pandemi karena mampu memaksimalkan seluruh perangkat-perangkat demokrasi secara konsisten, tidak hanya dalam tataran prosedural tetapi juga secara substansial.

Jonathan Schwartz mengaitkan keberhasilan negara-negara di atas dengan respons Cina saat menghadapi pandemi severe acute respiratory syndrome (SARS) tahun 2012-2013. Sekurang-kurangnya Ia melihat tiga faktor yang menentukan keberhasilan itu, antara lain: Pertama, sentralisasi kekuasaan yang memudahkan koordinasi penanganan.

Kedua, hubungan di antara institusi yang terkoordinasi lebih baik. Ketiga, adanya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah sehingga menumbuhkan partisipasi yang luas untuk menghadapi krisis. (Journal of Chinese Political Science edisi 19 Juli 2012).

Penguatan demokrasi saat menghadapi krisis, sebagaimana ditunjukkan beberapa negara di atas merupakan bentuk tanggung jawab moral untuk mempertahankan stabilitas politik sekaligus untuk memastikan tidak terjadi perapuhan demokrasi.

Di Indonesia, tak terkecuali di level lokal, Mabar penguatan demokrasi semacam ini harus benar-benar ditegakkan. Mengacu pada analisis Schwartz, Pemda Mabar sekurang-kurangnya harus mengelaborasi seluruh instrumen demokrasi dengan mengacu pada beberapa poin berikut.

Pertama, sentralisasi kekuasaan. Peran strategis Pemda Mabar di sini adalah mengorganisir kekuasaannya secara independen dan bertanggung jawab demi kemashalatan publik.

Krisis anggaran akibat pandemi harus memacu kinerja dan lobi-lobi politik yang profesional, transparasi dan inovatif. Apalagi Mabar memiliki sejumlah aset potensial yang menjanjikan apabila dikelola secara demokratis dan bertanggung jawab.

Karena itu, ketimbang merumahkan ribuan teko yang bisa mendatangkan situasi chaos, Pemda sebaiknya memaksimalkan pajak dan retribusi daerah demi menjaga kestabilan anggaran. Butuh kreativitas dan ketegasan penuh untuk mengeksekusi terobosan itu dengan terus membangun jejaring komunikasi dengan berbagai elemen.

Kedua, kerja sama lintas sektor (institusi). Penolakan sebagian anggota dewan Mabar atas kebijakan kontroversial Edy-Weng di atas menandai buruknya komunikasi politik di tingkat elite dalam merumuskan setiap kebijakan penting yang berkaitan dengan hidup-matinya rakyat.

Di sini, kerja sama antara institusi, eksekutif dan legislatif tidak terjalin dengan baik. Padahal rezim demokratis harus bisa bersandar pada dukungan dan niat baik dari institusi-institusi yang juga demokratis. Dengan rumusan lain solidaritas untuk memerangi pandemi dapat menemukan ekspresinya saat sebuah demokrasi menjunjung tinggi prinsip-prinsip, norma-norma dan aturan hukum yang disepakati oleh institusi-institusi tersebut.

Ketiga, partisipasi masyarakat. Peran serta masyarakat merupakan unsur mutlak di alam demokrasi. Itulah sebabnya, dalam setiap perumusan kebijakan publik, masyarakat dari berbagai lapisan harus dilibatkan.

Pemda dengan itu haruslah menyediakan saluran-saluran informasi sehingga aspirasi mereka tersalur dengan baik dan dapat menjadi basis yang melandasi setiap kebijakan-kebijakan publik. Rencana pemberhentian ribuan teko di Mabar dengan itu haruslah pula dievaluasi dengan terlebih dahulu mendengarkan aspirasi masyarakat, utamanya dua ribu teko yang akan dirumahkan itu.

Dua ribu teko itu bukanlah jumlah yang sedikit. Mereka bagian dari rakyat Mabar yang selama ini telah berkontribusi bagi kemajuan daerah dengan segala kompleksitasnya.

Harus diakui, pandemi memang bermuara pada krisis multidimensi. Tetapi pandemi jangan sampai mengeskpose kelemahan-kelemahan demokrasi. Sebab kalau itu yang terjadi, runtuhlah seluruh bangunan peradaban kita sebagai negara demokratis.

Dalam memutus mata rantai Korona, pemerintah juga tidak pernah boleh menerapkan tindakan yang terlalu eksesif. Ini penting agar apa yang diprediksi Harari, bahwa pandemi dapat menjadi preseden kebangkitan otoritarianisme dalam tulisan yang berjudul, The World After Coronavirus tidak terjadi benaran.

 

Penulis: Rian Agung, Warga Mabar tinggal di Orong-Alumnus Fakultas Hukum Universitas Esa Unggul Jakarta

Oleh : Redaksi Tajuk Flores

Artikel Terkait