Politik

Hoaks Sumbangan Rp2 T Akidi Tio, Benny Harman Sentil Penguasa Tidak Bohong

Rabu, 04/08/2021 10:52 WIB

Anggota Komisi III DPR RI dari Nusa Tenggara Timur, Benny k Harman. Foto: Era.id

Jakarta, Tajukflores.com - Politisi Partai Demokrat Benny K Harman ikut menyoroti kasus hoaks sumbangan Rp2 triliun dari keluarga keluarga Akidi Tio yang diterima Kapolda Sumatra Selatan (Sumsel), Irjen Eko Indra Heri. Menurut Benny, kasus tersebut merupakan sinyal kepada pemimpin yang berkuasa agar tidak berjanji bohong kepada rakyat.

"Misteri Rp2 triliun Akidi Tio itu adalah pesan suci dari alam semesta untuk para pemimpin yang kini berkuasa. Yaitu, jangan suka berjanji bohong kepada rakyat, satukan kata dan perbuatan," kata Benny dalam cuitan Twitternya, @BennyHarmanID, sebagaimana dikutip Tajukflores.com, Rabu (4/8).

"Kasus Akidi Tio adalah peringatan keras untuk pemimpin agar berhenti berbohong," sambungnya.

Pada twit lainnya, Benny menilai menilai kasus hoaks sumbangan Rp2 triliun ini juga sama dengan kasus aktivis Ratna Sarumpaet pada 2019. Kala itu, kata Benny, Ratna Sarumpaet dituduh produksi berita hoaks mengaku telah dianiaya. Meski demikian, terungkap bahwa wajah bengkak Ratna bukan karena dianiaya melainkan efek operasi plastik.

Akibatnya, lanjut Benny, Ratna dan pengamat yang menyebarkan kabar hoaks itu dijerat pidana. Benny pun mempertanyakan apakah para penyebar hoaks sumbangan Akidi Tio juga dijerat dengan hukum yang sama.

"RS (Ratna Sarumpaet) dan pengamat yang sebarkan berita diperiksa dan diseret ke meja hijau. Gimana Akidi?," ujar Benny.

Senada dengan Benny, mantan Komisioner Komnas HAM Natalius Pigai menilai kasus hoaks sumbangan Rp2 triliun dari keluarga keluarga Akidi Tio sama halnya dengan kasus aktivis Ratna Sarumpaet.

Natalius menyebut, seharusnya proses hukum juga dilakukan kepada penyebar hoaks. Menurut dia, para pejabat yang menyebarkan hoaks sumbangan sangatlah sembrono.

"Ratna Sarumpaet bisa diproses hukum. Harusnya Kapolda Sumsel dan Ketua DPR Bambang Soesatyo penyebar berita bohong harus diproses," kata Natalius, Rabu (4/8).

Diketahui, kasus Ratna Sarumpaet menjadi perhatian publik pada 2018 lalu, di tengah memanasnya persiapan Pilpres 2019. Sejumlah tokoh politik pun sempat melontarkan pernyataan mengenai hoaks penganiayaan tersebut. Namun belakangan Ratna mengakui bahwa dirinya telah berbohong mengenenai kabar itu.

Persis dengan kasus Ratna, Natalius menilai Kapolda Sumatera Selatan Irjen Eko Indra Heri dan Ketua MPR Bambang Soesatyo (Bamsoet) juga ikut menyebar hoaks sumbangan keluarga Akidi Tio. Dalam sebuah pernyataan di Instagram, Bamsoet sempat mengunggah pernyataan yang menggambarkan kesederhanaan kesederhaan hidup Akidi Tio. Namun belakangan, unggahan Bamsoet tersebut telah dihapus.

Menurut Natalius, kasus sumbangan keluarga Akidi Tio seharusnya tidak terjadi jika Polda Sumsel cermat menyelidiki kebenaran informasi. Dia menyebut, hal itu juga yang membuat institusi Polri dan negara dilecehkan.

"Seharusnya menggunakan institusi intelijen untuk selidiki kebenaran. Karena kelalaian tersebut, institusi negara telah dilecehkan. Marwah negara telah jatuh. Meskipun demikian, harus disadari ini tidak ada kitan dengan pimpinan Polri (Kapolri)," jelasnya.

Sebelumnya, Dir Intelkam Polda Sumatera Selatan Kombes Pol Ratno Kuncoro menyebut Heriyanti, anak Akidi Tio telah ditetapkan sebagai tersangka atas kasus dugaan penipuan sumbangan Rp 2 triliun untuk penanganan Covid-19 di Sumsel.

Menurut Ratno, Heriyanti dijerat dengan Pasal 15 UU Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana terkait penyebaran berita bohong.

Namun belakangan, kabar itu dibantah Kepala Bidang Hubungan Masyarakat (Kabid Humas) Polda Sumatera Selatan Kombes Pol Supriadi. Menurutnya Heriyanti hanya diundang oleh penyidik Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda Sumatera Selatan untuk dimintai keterangan terkait bantuan tersebut.

Oleh : Alex K

Artikel Terkait