Hukum

Alfred Baun Dilaporkan Gubernur Viktor Laiskodat, TPDI: Jangan Kendur!

Selasa, 10/08/2021 21:12 WIB

Koordinator Tim Pembela Demokrasi Indonesia Petrus Selestinus (Istimewa)

Jakarta, Tajukflores.com - Koordinator TPDI Petrus Selestinus meminta Ketua Aliansi Rakyat Anti Korupsi (Arasksi), Alfred Baun tidak terpengaruh dengan laporan Gubernur NTT Viktor Laiskodat ke Polda NTT. Menurut Petrus, Alfred Baun melakukan peran kontrol publik, sehingga tidak pada tempatnya Viktor Laiskodat melaporkannya ke polisi dengan tuduhan pencemaran nama baik atau penghinaan.

"Tidak boleh kendor apalagi tarik gigi mundur melaksanakan peran kontrol publik Araksi terhadap pemberabtasan dan pencegahan Korupsi di NTT. Jangan terpengaruh dengan laporan polisi Gubernur NTT Viktor B. Laiskodat," kata Petrus dalam keterangannya, Selasa (10/8).

Petrus mengatakan, apa yang diperankan Araksi merupakan bagian dari kewajiban melaksanakan tugas konstitusional peran serta masyarakat. Hal itu diatur dalam pasal 41 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto pasal 8 dan 9 UU Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas KKN dan PP Nomor 43 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat.

Padahal, kata Petrus, apabila menganalisa narasi yang digunakan Alfred Baun, maka kritiknya masih standar belum masuk kualifikasi delik penghinaan atau pencemaran nama baik. Bahkan termasuk dalam ruang lingkup kontrol publik menyangkut dana ratusan miliar dalam sejumlah proyek yang diduga gagal untuk diingatkan agar tidak terjebak lagi pada proyek-proyek lainnya.

Selain itu, penilaian kegagalan sejumlah proyek Pemprov NTT sudah dikritik banyak pihak baik dalam diskusi publik maupun di media sosial beberapa bulan terakhir ini,

"Lalu mengapa ketika Alfred Baun dan Araksi menyampaikan kritiknya secara lebih sistimatis, termasuk mewanti-wanti Pemprov NTT untuk hati-hati dalam mengelola dana jika dapat pinjaman daerah sebesar Rp1 triliun, kok jadi fitnah?," tegasnya.

Oleh karena itu, kata Petrus, jaminan perlindungan hukum dan penghargaan dari negara kepada masyarakat yang menjalankan peran serta masyarakat dalam pemberantasan korupsi, harus direalisasikan oleh Pemprov NTT. Hal ini menurutnya sebagai wujud Pemprov NTT menerapkan asas-asas umum pemerintahan yang baik, yaitu membuka diri terhadap kritik dan kontrol publik serta menempatkan peran serta masyarakat sebagai mitra strategis dalam tata kelola pembangunan.

"Dengan demikian, terdapat persepsi yang keliru tentang peran Araksi oleh Gubernur Nusa Tenggara Timur Viktor B. Laiskodat, dengan melaporkan Ketua Araksi Alfred Baun ke Polda NTT. Ini langkah yang menyesatkan yang berdampak mematikan peran kontrol publik yang dijamain UU," jelasnya.

Petrus mengatakan, saat ini bola ada di tangan Polda NTT, yang melekat kewajibannya untuk memberikan perlindungan hukum kepada Alfred Baun sebagai terlapor yang melaksanakan peran serta masyarakat. Kata dia, jaminan perlindungan hukum itu diatur di dalam pasal 41 UU No. 31 Tahun 1999, jo. pasal 8 dan 9 UU No. 28 Tahun 1999, jo. pasal 2 ayat (2) e, dan pasal 12 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) PP No. 43 Tahun 2018.

Menurut Petrus, restoratif justice atau keadilan restoratif harus menjadi pilihan utama Polda NTT, terutama mempertemukan Gubernur NTT Viktor B. Laiskodat dan Alfred Baun terkait dugaan pencemaran nama baik.

"Polda NTT harus profesional dan imparsial dalam menerapkan prinsip keadilan restoratif yang akhir-akhir ini mulai diterapkan Bareskrim Polri dan polda-polda di seluruh Indonesia, sebagai model penyelesaian perkara pidana," ungkap advokat Peradi ini.

Oleh : Alex K

Artikel Terkait