Hukum

Prank Sumbangan Rp2 T Keluarga Akidi Tio, TPDI: Kapolda Sumsel Ceroboh

Jum'at, 13/08/2021 15:05 WIB

Koordinator TPDI Petrus Selestinus (Istimewa)

Jakarta, Tajukflores.com - Koordinator TPDI Petrus Selestinus meminta Polda Sumatera Selatan mengehentikan penyelidikan kasus dugaan sumbangan fiktif Rp2 triliun dari keluarga pengusaha Akidi Tio.

Alasannya, melihat konstruksi hubungan hukum yang terjadi antara Haryanti, salah satu anak Akidi Tio dengan Kapolda Sumatera Selatan Irjen Pol. Eko Indri Heri soal sumbangan sukarela untuk membantu masyarakat Sumsel yang terdampak covid-19. Sesungguhnya, kata Petrus, hubungan itu baru sebatas hubungan antar pribadi antara Heryanti dan Eko Indri Heri.

"Artinya pada deklarasi pemberian sumbangan tanggal 26 Juli 2021 di Polda Sumsel, Ny. Heryanti belum memiliki legal standing mewakili seluruh ahli waris Akidi Tio dan belum ada pernyataan resmi dari keluarga Akidi Tio untuk menyerahkan sumbangan itu kepada Gubernur Sumsel selaku organ yang berwenang menerima dan mengelola sumbangan masyarakat," kata Petrus dalam keterangannya, Jumat (13/8).

"Karena pokok permasalahan yang terjadi bukan pada kehendak untuk menyumbang, melainkan pada "tindakan mendeclare secara prematur sumbangan Rp. 2 triliun yang belum diinvestigasi dan dipastikan kebenarannya," sambungnya.

Menurut Petrus, meskipun Heryanti telah menyatakan kehendak atas nama keluarga Akidi Tio akan menyumbang warga Sumselatera Selatan yang terdampak Covid-19 kepada Kapolda Eko selaku pribadi, namun tanpa investigasi dan klarifikasi ke sejumlah pihak.

Petrus berpendapat, deklarasi sumbangan keluarga Akidi Tio pada tanggal 26 Juli 2021 merupakan kesalahan fatal, karena dua alasan. Pertama, Kapolda Eko belum melakukan investigasi atau due diligence untuk memastikan apakah benar Keluarga Akidi Tio memiliki kedudukan berkuasa atas dana Rp2 Triliun.

"Apakah Ny. Heryanti benar-benar wakil dari seluruh ahliwaris almarhum Akidi Tio, apakah dana itu dalam keadaan sengketa atau tidak, bermasalah dengan PPATK dan BI atau tidak dan ada atau tidak dananya," jelasnya.

Kedua, Irjen Eko Indra Heri, baik selaku pribadi maupun selaku Kapolda Sumsel, tidak memiliki legal standing menerima dana sumbangan masyarakat. Menurut dia, wewenang untuk menerima, menampung dan mengelola sumbangan masyarakat bagi kesejahteraan sosial sebagaimana ketentuan UU Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosia, hanya diberikan mandat itu kepada menteri, gubernur dan bupati/walikota.

Karena itu, lanjut Petrus, orang yang patut dimintai pertanggungjawabab secara moral, sosial dan hukum adalah Kapolda Eko Indra Heri atas ketidakbenaran sumbangan keluarga  Akidi Tio tersebut. Sebab deklarasi sumbangan sesuatu yang belum pasti, di luar wewenangnya dan dilakukan di hadapan pers, Gubernur Sumsel, Danrem dan lain-lain pada tanggal 26 Juli 2021.

Di sisi lain, lanjut Petrus, Irjen Eko telah membentukan dua tim, yaitu tim penyelidik untuk menyelidiki kebenaran asal-usul komitmen sumbangan masyarakat dan tim pengelola dana Rp2 triliun, seperti diumumkan pada tanggal 26 Juli 2021. Namun pembentukan dua tim oleh Kapolda ini telah mengungkap fakta-fakta penyimpangan.

Fakta-fakta penyimpangan menurut Petrus ialah, pertama, pada deklarasi tanggal 26 Juli 2021, belum dilakukan investigasi sehingga belum ada kepastian pemilikan dana Rp2 trilun atas nama Akidi Tio. Kedua, belum ada klarifikasi apakah Heryanti merupakan wakil resmi dari seluruh ahliwaris Akidi Tio. Fakta lainnya adalah telah dibentuk tim untuk "menampung dan mengelola" sumbangan masyarakat. Padahal menurut UU Nomor 11 Tahun 2009, wewenang itu berada di tangan Pemda yaitu Gubernur.

"Ini jelas tindakan ceroboh dari Irjen Eko Indri Heri karena tim investigasi yang dibentuk belum bekerja, belum ada bukti yang memastikan apakah benar keluarga Akidi Tio memiliki dana sebesar Rp2 triliun, bermasalah atau tidak, namun  deklarasi dipaksakan pada tanggal 26 Juli 2021, seakan-akan sumbangan itu sudah clean and clear," ungkapnya.

Melihat fakta tersebut, Petrus mengatakan Heryanti tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Sebab Heryanti baru menyatakan kehendak untuk menyumbang kepada Irjen Eko sebagai pribadi, namun kehendak itu tidak terlaksana karena dananya tidak cukup. 

Dengan demikian, lanjut Petrus, masalahnya cukup menjadi persoalan pribadi antara Heryanti dan Irjen Eko untuk saling memaafkan. 

Oleh : Alex K

Artikel Terkait