Hukum

Koalisi Keamanan Desak Panglima TNI Copot 2 Prajurit Aniaya Bocah SD di Rote Ndao

Selasa, 24/08/2021 19:40 WIB

Panglima TNI, Marsekal Hadi Tjahjanto sesaat sebelum bertolak ke wilayah Natuna di Lanud, Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Selasa (4/4). Foto: Antara

Jakarta, Tajukflores.com - Koalisi Reformasi Sektor Keamanan mengecam keras dan mengutuk tindakan penyiksaan yang diduga dilakukan Serka AOK dan Serma B, prajurit TNI yang berdinas di di wilayah Kodim 1627 Rote Ndao, Nusa Tenggara Timur (NTT) kepada seorang anak berusia 13 tahun, berinisial PS pada Rabu (19/8).

Penyiksaan tersebut dilakukan dengan dalih karena korban diduga melakukan pencurian handphone milik prajurit TNI tersebut.

Berdasarkan informasi yang kami dapatkan, korban mengalami nyeri pada tubuh, mulutnya berdarah, luka lecet di bagian wajah, dan bagian tubuh lainnya. Luka bakar di bagian belakang tubuh korban dikarenakan terkena 15 batang rokok. Selain itu, alat kelamin korban juga ditempelkan dengan lilin dan pasta gigi, lalu dibakar dengan api.

"Perlakuan kejam dan tidak manusiawi tersebut, membuat korban tidak tahan dan terpaksa mengakui bahwa korban yang mencuri handphone milik prajurit TNI tersebut," kata koalisi dalam keterangannya kepada Tajukflores.com, Selasa (24/8).

Menurut koalisi, faktanya korban tidak mengetahui apapun terkait pencurian tersebut. Atas tindakan penyiksaan tersebut, korban dilarikan ke RSUD Rote Ndao Ba’a oleh orang tuanya. Tidak hanya luka fisik yang diderita, korban juga mengalami trauma pasca peristiwa penyiksaan yang dilakukan oleh prajurit TNI tersebut. Hal ini terlihat dari perilaku korban yang merasa ketakutan dan tidak ingin ditinggalkan sendirian di rumah sakit.

"Berdasarkan fakta peristiwa tersebut, kami mengindikasikan apa yang dilakukan oleh prajurit TNI tersebut telah melanggar prinsip hak asasi manusia sebagaimana termaktub dalam Pasal 7 Undang-Undang No. 12 Tahun 2005 Tentang Pengesahan International Covenant On Civil And Political Rights (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil Dan Politik)," ujar koalisi.

Atas dasar itu, koalisi mendesak Kapolri Jenderal Listyo Sigit segera memerintahkan Kapolda NTT untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap prajurit TNI yang telah melakukan tindakan kekerasan terhadap korban.

Selain itu, koalisi juga mendesak Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto segera menerbitkan keputusan pemberhentian secara tidak hormat terhadap Serka AOK dan Serma B yang melakukan tindak kekerasan terhadap PS.

"Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mendampingi dan memberikan fasilitas pemulihan psikologis bagi korban, mengingat korban masih dalam usia anak mengalami langsung peristiwa penyiksaan tersebut," kata koalisi.

Koalisi juga meminta Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) memberikan perlindungan bagi korban, keluarga korban, maupun saksi dalam menuntut haknya terkait tindakan kekerasan yang dilakukan oleh aparat TNI, serta memberikan pengawasan, perlindungan, dan pemenuhan hak-hak korban berdasarkan sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban dan memberikan pengobatan fisik, psikis sampai pemulihan.

"Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI segera melakukan reformasi peradilan militer melalui revisi Undang-Undang No. 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer," pungkas koalisi.

Oleh : Alex K

Artikel Terkait