News

TPDI Kecam Bupati Sikka, Keluar Kandang Jadi Liar

Minggu, 29/08/2021 15:14 WIB

Tangkap layar Bupati Sikka, Fransiskus Roberto Diogo bernyanyi dalam acara pertemuan Gubernur NTT, Viktor Laiskodat dan Wakil Gubernur NTT Josef Nae Soi bersama para kepala daerah se-NTT di Pulau Semau, Kabupaten Kupang pada Jumat (27/8/2021). Foto: Tajukflores.com

Jakarta, Tajukflores.com - Koordinator TPDI Petrus Selestinus mengecam keras Bupati Sikka, Fransiskus Roberto Diogo yang bernyanyi ria dalam acara pertemuan Gubernur NTT, Viktor Laiskodat dan Wakil Gubernur NTT Josef Nae Soi bersama para kepala daerah se-NTT di Pulau Semau, Kabupaten Kupang pada Jumat (27/8).

Menurut Petrus, apa yang ditampilkan Bupati Robi Idong, sapaan akrab Fransiskus Roberto Diogo bertolak belakang dengan penerapan protokol kesehatan Covid-19 di Kabupaten Sikka.

"Robi Idong nampak sangat ketat terhadap Prokes Covid-19, sekalipun warganya harus dianiaya hingga luka parah bahkan anak sekolah pun diteror Satpol PP, demi Prokes Covid-19. Tetapi begitu Robi Idong keluar kandang, ko jadi liar, indisipliner, insubordinatif dan membangkangi prokes Covid-19," kata Petrus dalam keterangannya, Minggu (29/8).

Menurut Petrus, sikap Bupati Robi Idong yang turut hadir, ikut menyanyi dan berjingkrak ria di atas panggung dalam kerumunan besar tanpa masker, jelas perilaku yang tidak pantas. Selain itu, Robi Idong juga disebut Petrus menjilat ludahnya sendiri dan tidak patut dicontoh oleh siapapun.

"Ini jelas sikap yang tidak empati terhadap warga Sikka yang sedang kesulitan ekonomi akibat Covid-19," ujar advokat Peradi ini.

Menurut dia, kejadian ini harus menjadi pelajaran penting bagi warga, dan menjadi bukti watak pemimpin yang hanya mengabdi kepada kekuasaan, karenanya tidak layak dipercaya lagi. Oleh sebab itu, lanjut Petrus, jika pada Pilkada 2024 yang bersangkutan maju lagi, maka warga Sikka tidak perlu memilihnya.

"Karena ini menjadi bukti sikap seorang pemimpin bunglon  atau berwajah ganda, yang menjilat ludah sendiri," tegas Petrus.

Di sisi lain, Petrus mendesak Kapolda NTT untuk mengusut tuntas peristiwa kerumunan di Pulau Semau tersebut. Petrus mengatakan Polda NTT memiliki landasan hukum untuk menjerat para kepala daerah secara hukum. Yakni Instruksi Kapolri dalam Surat Telegram terkait Penegakan Protokol Kesehatan Covid-19, No. : ST/3220/XI/KES. 7./2020 tanggal 16/10/2020.

Menurutnya, dalam Surat Telegram itu tercantum pula pasal-pasal yang menjadi acuan, yakni Pasal 65 KUHP, Pasal 212 KUHP, Pasal 214 ayat (1) dan (2) KUHP, Pasal 216 KUHP, dan Pasal 218 KUHP jo. Undang-Undang No. : 2 Tahun 2002, Pasal 84 dan Pasal 93 UU No. : 6 Tahun 2018, Tentang Kekarantinaan Kesehatan.

"Lakukan upaya paksa dan kenakan tindakan kepolisian terlebih dahulu, periksa dan berikan status tersangka seperti Rizieq Shihab di Jakarta, akibat berkumpul dan berkerumun, karena ini merupakan pelanggaran Prokes Covid-19 bahkan melanggar KUHP," pungkas Petrus.

 

Oleh : Leonardus

Artikel Terkait