Hukum

Ditolak Polda NTT, TPDI Desak Bareskrim Polri Ambil Alih Kasus Kerumunan di Semau

Selasa, 31/08/2021 22:53 WIB

Koordinator TPDI Petrus Selestinus. Foto: Tajukflores.com/Ist

Jakarta, Tajukflores.com - Koordinator TPDI Petrus Selestinus mendesak Bareskrim Polri untuk mengambil alih penyelidikan kasus kerumunan di Pulau Semau saat Gubernur NTT Viktor Bungtilu Laiskodat (VBL) mengukuhkan Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD).

Desakan ini muncul lantaran Kepolisian Daerah (Polda) NTT menolak laporan yang dilakukan Kelompok Cipayung NTT. Laporan ditolak dengan alasan Polda NTT tidak berwenang menyelidiki kasus tersebut.

"Atau setidak-tidaknya dibentuk tim gabungan untuk penindakan kasus ini tanpa pandang bulu demi menjamin netralitas dan rasa keadilan publik NTT," kata Petrus dalam keterangannya, Selasa (31/8).

Terkait penolakan Polda NTT, Petrus menilainya sebagai sebuah tindakan yang tidak profesional. Menurutnya, Polda NTT justru melempar kewenangan itu kepada Satgas Covid-19 NTT.

"Ini pembodohan sekaligus tindakan bodoh dari oknum Polda NTT. Sejak kapan KUHAP mengalihkan kewenangan menerima laporan polisi dan tindakan kepolisian dalam kasus pidana kepada Satgas Covid-19 NTT?," ungkap Petrus.

Menurut Petrus, penolakan laporan masyarakat mengindikasi Polda NTT kehilangan kepekaan dan intuisinya ketika menghadapi kasus tersebut.
Pasalnya, Kadiv Humas Polda NTT, Kombes Rishian Krisna B, dalam pernyataanya mengatakan bahwa pihaknya sedang menjalin komunikasi dan koordinasi dengan instansi terkait, guna mendapatkan daya dan informasi.

"Ini bukan narasi KUHAP dan SOP Polri. Narasi KUHAP dan SOP Polri adalah "Polda segera melakukan tindakan kepolisian atau telah memanggil beberapa pihak untuk dimintai keterangan dalam tahap penyelidikan dan seterusnya, sebagaimana narasi Polri menghadapi kasus-kasus pidana pada umumnya," jelas advokat Peradi ini.

Petrus menambahkan, sikap Pemprov NTT dan Polda NTT menghadapi kasus kerumunan Semau akan berdampak pada lahirnya krisis kepercayaan publik yang meluas dari masyarakat terhadap Pemprov NTT dan pemerintah daerah di NTT. 

"Masyarakat bisa saja bebas membuat pesta, selama masa berlakunya PPKM level 4, sebagai signyal ketidak percayaan masyarakat terhadap Gubernur dan Polda NTT, karena hukum hanya tajam terhadap rakyat kecil," tandas Petrus.

Oleh : Leonardus

Artikel Terkait