Anggota Komisi X DPR Adrianus Asia Sidot mengkritisi langkah Pemerintah Kota Pontianak yang menunda pelaksanaan seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tahun 2021.
Kebijakan ini diambil karena pemkot tidak memiliki anggaran. Adrianuas menilai sebenarnya tidak ada alasan bagi Pemkot Pontianak untuk tidak mengadakan penerimaan CPNS dan pengangkatan PPPK.
“Pada dasarnya jika kita berbicara persoalan anggaran, Kementerian Keuangan sudah menyiapkan anggaran untuk pembayaran gaji pegawai PPPK. Di mana gaji tersebut dibebankan pada APBN yang disalurkan ke daerah melalui Dana Alokasi Umum (DAU),” kata Adrianus dalam keterangannya.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Pada Jumat (8/10), Adrianus saat mengikuti pertemuan Tim Kunker Reses Komisi X DPR RI dengan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Pontianak, DPRD Pontianak, Forkompimda, beserta jajaran SKPD Kota Pontianak dan Provinsi Kalbar, di Kantor Wali Kota Pontianak, Kalbar.
Menurut politisi Partai Golkar itu, pemerintah daerah harus mengerti sumber dana pembayaran gaji PPPK, yakni penyaluran DAU dari APBN.
“Jadi bukan dana DAU dari daerah yang dipotong untuk membayar gaji PPPK saat ini. Komponen gaji sudah ada tinggal daerah yang menyalurkan. Jadi tinggal nanti bagaimana bupati, wali kota, atau gubernur menelusuri atau pencairan dana APBN melalui dana DAU. Menurut saya, jika alasanya pemerintah daerah tidak mengadakan pengangkatan PPPK karena alasan tidak ada anggaran untuk membayar kan gaji, saya rasa tidak pas,” ujar Adrianus.
Ia menambahkan, apapun kondisinya pemerintah pusat sudah berniat mengangkat guru honorer di daerah menjadi PPPK, pemda sudah seharusnya responsif dan bertanggung jawab, karena tenaga honorer selama ini sudah membantu pemerintah pusat maupun daerah.
“Jika tidak ada kepedulian yang diberikan dari pejabat daerah setempat, yakni bupati, wali kota ataupun gubernur, saya sangat prihatin. Dan bisa dikatakan mereka tidak menghargai jasa dari guru-guru honorer yang sudah secara nyata bekerja, baik di daerah maupun wilayah pelosok untuk mengabdikan dirinya,” tegas legislator dapil Kalimantan Barat II itu.
Halaman : 1 2 Selanjutnya
