Hukum

Waspadai Benih Korupsi Perjanjian Kerja Sama Pinjaman Daerah Pemda Sikka dan PT SMI

Selasa, 02/11/2021 10:03 WIB

Koordinator Tim Pembela Demokrasi Indonesia, Petrus Selestinus. Foto: Istimewa

Jakarta, Tajukflores.com - Koordinator Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI) Petrus Selestinus menyoroti indikasi korupsi di dalam Perjanjian Kerjasama Pinjaman Daerah Kabupaten Sikka, NTT.

Bupati Sikka Robi Idong disebut -sebut memasukan keterangan tidak benar ke dalam Perjanjian Kerjasama Pinjaman Daerah Nomor Nomor : PERJ-107/SMI/ 0821, tanggal 4 Agustus 2021, sekedar untuk mendapatkan pinjaman dari PT Sarana Multi Infrastruktur  (SMI).

"Yang menjadi "obyek" di dalam Perjanjian Kerjasama Pinjaman Daerah dimaksud, adalah Pinjaman Pemda Sikka kepada PT SMI sebesar Rp216. 450.090.000. dengan syarat tenor 8 tahun, masa tenggang 24 bulan dan suku bunga 6,19 persen bersifat tetap (fixed rate). Artinya Pemda Sikka wajib menyetor cicilan pokok dan bunga yang katanya mencapai Rp. 40 miliar lebih pertahun. Suatu nilai cicilan yang fantastik," kata Petrus dalam keterangannya, Selasa (2/10).

Menurut Petrus, sebagai BUMN yang mengelola keuangan negara dan selaku kepala daerah yang mengelola keuangan daerah, maka Perjanjian Kerjasama Pinjaman Daerah yang ditandatangani oleh Direktur PT SMI dan Robi Idong selaku Bupati Sikka, adalah Perjanjian Kerjasama yang tunduk pada UU Nomor 17 Tahun 2003, Tentang Keuangan Negara dan PP Nomor 56 Tahun 2018 Tentang Pinjaman Daerah yang mewajibkan persetujuan DPRD.

"Pengelolaan Keuangan Negara dan/atau Daerah tunduk pada Undang-Undang No.17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara. Karena itu, dalam hal terjadi penyimpangan, maka ketentuan pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) UU Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara berlaku bagi Pihak PT SMI dan Bupati Sikka Robi Idong dkk, untuk mempertanggungjawabkannya," ujarnya.

Petrus menegaskan, ketentuan Undang-Undang Keuangan Negara di atas menempatkan pimpinan dadan usaha negara dan bupati sebagai pejabat yang diberi tugas dan tangung jawab oleh presiden untuk mengelola uang negara atau daerah yang kebijakannya dituangkan dalam UU APBN/Perda APBD dengan pengawasan oleh DPRD dan masyarakat.

Menurutnya, benih-benih KKN di dalam kebijakan pengelolaan anggaran dan kegiatan anggaran termasuk dalam Perjanjian Kerjasama Pinjaman Daerah, akan bermetamorfosa menjadi bom waktu yang dahsyat.

"Yang pada gilirannya akan memakan korban dan korbannya tidak hanya terhadap Robi Idong dan siapapun Bupati Sikka berikutnya tetapi juga Pemda Sikka dan seluruh masyarakat Sikka," tegas Petrus.

Petrus melanjutkan, anggota DPRD Sikka Alfridus Melanus Aeng, mengungkapkan bahwa pada saat ini Pemda Sikka sedang menghadapi gugatan atau permasalahan hukum atau penyelesaian kewajiban dengan pihak ketiga yang berpotensi memberikan dampak negatip terhadap kemampuan Pemda Sikka dalam memenuhi kewajiban, dengan menunjuk kasus gugatan perdata pihak ketiga terhadap Pemda Sikka yang saat ini sedang dalam proses kasasi di Mahkamah Agung.

Sementara, lanjut Petrus, di dalam pasal 8 huruf g Perjanjian Kerjasama Pinjaman Daerah Nomor: PERJ-107/SMI/ 0821, tanggal 4 Agustus 2021, terdapat pernyataan Robi Idong bahwa pada saat ini Pemda Sikka tidak sedang menghadapi gugatan atau permasalahan hukum atau penyelesaian kewajiban dengan pihak ketiga yang berpotensi memberikan dampak negatip terhadap kemampuan Pemda Sikka dalam memenuhi kewajiban.

"Pernyataan Robi Idong tentang tidak adanya permasalahan hukum yang dihadapi Pemda Sikka, bertentangan dengan fakta-fakta yang secara "notoire feiten" membuktikan Pemda Sikka tengah menghadapi masalah hukum baik secara perdata (gugatan ganti rugi dari pihak ketiga) maupun secara pidana (tindak pidana korupsi), sehingga tidak sesuai dengan syarat pasal 8 butir g Perjanjian Kerjasama, yang berimplikasi batalnya Perjanjian Kerjasama Pinjaman Daerah dimaksud," kata dia.

Petrus menambahkan, fakta lain terungkap bahwa Pemda Sikka, sejak awal 2021 menghadapi penyelidikan dan penyidikan beberapa kasus korupsi dalam pekerjaan proyek pembangunan oleh Kejaksaan Negeri Sikka. Satu diantaranya kasus korupsi Pengadaan Trafo di RSUD TC. Hilers Maumere, yang sejak Agustus 2021 sudah masuk tahap penyidikan.

Berdasarkan hasil pemeriksaan fisik dan elektronikal Tim Ahli Politeknik Negeri Kupang, Kejaksaan memastikan bahwa hasil pemeriksaan Tim Ahli Politeknik Kupang telah memperkuat bukti hasil penyidikan kasus korupsi Pengadaan Trafo di RSUD TC. Hilers Maumere, sehingga diharapkan dalam waktu dekat beberapa tersangka sudah diumumkan. 

"Dengan demikian Pemda Sikka secara nyata berada dalam posisi sedang menghadapi masalah hukum, tidak saja soal gugatan ganti rugi, tetapi juga permasalahan korupsi, sehingga Pemda Sikka tidak cukup punya legal standing untuk menjadi Pihak dalam Perjanjian Pinjaman Daerah dengan PT. SMI," pungkas Petrus.

 

Oleh : Leonardus

Artikel Terkait