Hukum

Doni Parera Laporkan Sejumlah Pihak ke Polres Mabar Terkait Kasus Pencemaran Nama Baik

Minggu, 07/11/2021 17:24 WIB

Foto:Tajukflores/Ist

Labuan Bajo, Tajukflores.com - Doni Parera melaporkan sejumlah orang ke Polres Manggarai Barat, pada Sabtu (6/11).

Didampingi kuasa hukumnya, Laurentius Nii, Doni melaporkan AA dari Forum Pemuda Terlaing, RJ dan YA warga kampung Rareng dan MA warga kampung Lancang karena diduga melakukan pencemaran nama baik karena menyebut Doni sebagai provokator.

"Laporan tersebut berisi tentang dugaan pencemaran nama baik klient kami, Doni Parera. Doni merasa dirugikan atas laporan LSM dan beberapa pemangku adat. Apa lagi laporan mereka sudah beredar di media online dan mainstream," kata Laurentius.

Ia menjelaskan, sebagaimana dalam pasa 310 KUHP orang yang melakukan pencemaran nama baik akan mendapatkan hukuman Sembilan (9) bulan atau denda Rp. 4500 junto UU NO.11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksasi Elektronik Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 58.

Selain itu, tambahan Lembaran Negara Nomor 5952 dengan ancaman penjara enam (6) tahun atau denda paling banyak Rp.1.000.000.000 (satu milyar rupiah).

Laurentius berharap semua pihak bijak menilai suatu peristiwa dan memandang untuh sebuah persoalan agar tidak terjebak pada salah tafsir.

"Bila perlu bisa menanyakan sumber informasi kejelasan duduk persoalannya sebelum berkomentas sehingga tidak berbalik merugikan diri sendiri,” tegasnya.

Seperti diketahui, persoalan  tersebut bermula dari sebuah  video berdurasi 38 detik yang pernah dibuatnya dan sudah tersebar luas di media sosial serta media mainstream.

Menurut Doni, video tersebut tidak menyebutkan nama perseorangan atau masyarakat adat tertentu tetapi hanya merupakan sebuah pernyataan sikap atau perlawanan terhadap mafia tanah di Labuan Bajo.

"Tidak ada tendensi apapun, apa lagi bermaksud memprovokasi," kata Doni.

Ia menambahkan, perilaku para mafia tanah yang menjual tanah dengan harga yang tinggi telah merugikan masyarakat. Tidak hanya itu, para mafia juga sudah melakukan perampasan secara terselubung hak ulayat masyarakat.

Modusnya dengan dengan menertibkan sertifikat di atas sertifikat di atas sertifikat tanpa sepengetahuan pemilik.  

"Ulayat yang bersamanya ketika membuat video itu, alas hak sertifikat lahan pelabuhan itu tidak benar. Karena fungsionaris adat yang sah dari suku Mbehal tidak menandatangani,” ungkap Doni.

Ia lalu mempersilahkan publik melihat kembali pernyataan sikapnya dalam video yang sudah beredar tersebut.

Oleh : Redaksi Tajuk Flores

Artikel Terkait