Hukum

Kapolda NTT Tak Mau Buka Pintu, Kuasa Hukum Bawa Kasus Astri-Lael ke Komnas HAM dan DPR

Sabtu, 22/01/2022 20:39 WIB

Sebelum Dikuburkan, Randy Bawa Keliling Jenazah Astri dan Lael. Foto: Tajukflores.com/Ist

Jakarta, Tajukflores.com - Kuasa hukum keluarga korban pembunuhan Astri Manafe dan Lael Maccabe, Adhitya Nasution menyatakan akan menemui Komnas HAM dan Komisi III DPR, terkait dugaan adanya pelaku lain dalam kasus pembunuhan ibu dan anak itu di Kupang, NTT.

Menurut Adhitya, Kapolda NTT Irjen Setyo Budiyanto belum berniat untuk menyelesaikan kasus Astrid dan Lael. Padahal, publik berharap, kehadiran Setyo Budiyanto yang menggantikan Irjen Lotharia Latif dapat membawa pengungkapan kasus ini pada proses yang transparan.

Publik menduga, selain Randy Badjideh, masih ada pelaku lain yang terlibat dalam pembunuhan Astri dan Lael. Diketahui, Polda NTT baru menetapkan ayah biologis Lael Maccabe itu sebagai tersangka tunggal dalam kasus ini.

"Ya, itu memang sudah kita jadwalkan. Dan juga saya sudah komunikasikan dengan pihak keluarga. Nanti kami dari tim kuasa hukum sama-sama dengan pihak keluarga akan sama-sama ke Jakarta, ke Komnas HAM," kata Adhitya dalam diskusi advokat NTT bertajuk "Keadilan untuk Astri dan Lael" di Jakarta, Sabtu (22/1).

Menurut Adhitya, dugaan publik perihal adanya pelaku lain muncul lantaran tidak ada kesesuaian antara hasil visum dan rekonstruksi perkara yang dilakukan penyidik Polda NTT.

"Aliansi sudah sering melakukan aksi, tetapi ya kita sama-sama mengetahui bagaimana respon dari Polda (NTT). Hampir perkembangannya stagnan. Jadi, dari satu tersangka ke satu tersangka saja tanpa ada perkembangan," ujar Adhitya.

"Sebenarnya poin penting dari kami adalah, andai kata ada kesesuaian antara hasil visum dan rekonstruksi, tentu tidak akan menimbulkan banyak pertanyaan. Yang mana saat ini, di NTT pun, seluruh aliansi mempertanyakan," sambungnya.

Adhitya membeberkan, sehari setelah sertijab Setyo Budiyanto sebagai Kapolda NTT menggantikan Lotharia Latif, pihaknya langsung mengirim surat permohonan audiensi. Dia berharap, Setyo juga bersikap sama dengan Kapolda NTT sebelumnya, Lotharia Latif yang memiliki sikap empati pada korban.

"Kalau yang sekarang ini, kita lihat kapoldanya belum membuka pintu terhadap pihak keluarga maupun kuasa hukum untuk duduk sama-sama untuk membicarakan kasus ini," katanya.

Menurut dia, audiensi dengan Kapolda Setyo Budiyanto tidak bermaksud untuk mengintervensi kasus. Pihaknya hanya menginginkan agar Kapolda NTT mendengar masukan masyarakat, bukan dari anak penyidik semata.

"Supaya Kapolda juga melihat secara equal. Tidak hanya mendengar keterangan penyidik saja. Bukan kami mengintervensi, tapi kami ingin Bapak Kapolda mengetahui kejadian yang sebenarnya," jelas Adhitya.

Dia mengakui surat permohonan audiensi sebenarnya sudah direkomendasikan pihak Polda NTT kepada Direktorat Kriminal Umum (Dirkrimum) Polda NTT. Namun, dia merasa pertemuan dengan Dirkrimum Polda NTT hanya formalitas belaka, sebab sejak awal kasus ini berjalan, pihaknya terus berkoordinasi satu sama lain.

"Hanya kita berharap kan, dari pihak Kapolda membuka ruang diskusi kepada pihak keluarga. Saya rasa, untuk surat kedua atau ketiga nanti, biar masyarakat bisa menilai apakah Kapolda yang sekarang serius untuk menangani perkara ini atau tidak, kan sudah bisa dinilai. Karena kami sudah mencoba beberpa kali datangpun, beliau (Setyo) tidak berkenan untuk ditemui begitu," pungkas dia.

Advokat Serfasius Serbaya Manek menjelaskan, dugaan adanya pelaku lain dalam kasus Astri dan Lael bisa jadi karena tiga hal. Pertama, patut diduga penyidik bekerja di bawah tekanan. Kedua, patut diduga kemampuan manajemen penyidikannya belum teruji. Dan ketiga, patut diduga tidak ada pengawasan yang memadai dari internal Polri.

"Atas tiga kemungkinan ini, maka atas nama publik, kita meminta Kapolri (Jenderal Listyo Sigit) dan Jaksa Agung (ST Burhanuddin) secara institusional, menangkap suasana kebatinan daripada publik akan rasa keadilan daripada peristiwa ini. Sehingga peristiwa ini tidak akan terbalik menjadi peristiwa social punishment terhadap Polisi dan Kejaksaan. Akhirnya lahir distrust," kata Serfasius dalam diskusi yang sama.

"Hari ini Kapolri dengan moto Presisinya lagi membangun keras. Tapi kalau peristiwa NTT ini Kapolri tidak mampu, maka lumer dia punya Presisi itu. Wartawan catat, sampaikan!," pungkasnya.

 

Oleh : Alex K

Artikel Terkait