Ketua Tim Perumus Badan DPRD Manggarai Barat (Mabar), Inocentius Peni meminta Bupati Mabar Edi Endi tidak tunduk atau menyerah begitu saja ke Pemerintah Provinsi NTT terkait pengelolaan Taman Nasional Komodo (TNK).
Hal itu disampaikan Inocentius saat memaparkan 12 poin rekomendasi DPRD Mabar untuk Pemkab Mabar pada sidang paripurna, Kamis (11/8).
“Terkait dengan Pengelolaan TNK, Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat, jangan menyerah begitu saja kepada pemerintah provinsi. Manggarai Barat harus dilibatkan sebagai Pengelola aktif yang ikut menentukkan kebijakan Pengelolaan TNK,” ujarnya
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Pihaknya menilai, kebijakan Pemprov NTT menaikkan tarif TNK menjadi Rp3,75 juta berpotensi meluluhlantakkan penerimaan pendapatan asli daerah (PAD) di sektor pariwisata Manggarai Barat.
Untuk itu, ia mendesak pemerintah daerah agar membuka ruang diskusi untuk melakukan peninjauan kembali kebijakan tersebut, termasuk penunjukkan PT Flobamora sebagai pengelola.
“Karena kenaikan tiket berpotensi terjadi penurunan kunjungan wisatawan, yang selanjutnya berdampak kepada rendahnya penerimaan daerah dari sektor pariwisata,” katanya.
Dalam rekomendasi, DPRD juga meminta agar Pemkab Mabar melakukan koordinasi dan mengagendakan pertemuan dengan pemerintah pusat untuk membahas masalah kenaikan tarif TNK.
“Pemerintah bersama DPRD, bersama-sama bertemu dengan kementrian terkait masalah TNK, masalah aset- aset pusat yang belum diserahkan, serta masalah kepegawaian TKD dan PPPK,” kata politikus PAN tersebut.
Berikut 12 rekomendasi DPRD Mabar ke Pemda Mabar yang dibacakan Inocentius:
1. Mencermati kondisi dua tahun terakhir dimana target PAD jauh dibawah RPJMD, maka pemerintah didorong untuk merevisi kembali RPJMD 2021-2026 sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Dalam rangka menjamin pencapaian target penerimaan pajak dan retribusi daerah pada komponen PAD, pemerintah daerah harus bergerak cepat mengupayakan penyerahan aset Batu Cermin, Puncak Waringin, kuliner Kampung Ujung dari pemerintah pusat kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai Barat, termasuk menyiapkan kebijakan yang dibutuhkan untuk memastikan pengelolaan aset-aset itu ke depannya.
Halaman : 1 2 Selanjutnya
