Mantan Ketua PP Muhammadiyah Din Syamsudin meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) tak lagi mengundang para ketua umum partai politik (parpol) ke Istana Negara. Ia mengatakan langkah Jokowi itu terkesan mengatur kandidat Pilpres 2024.
“Sebaiknya presiden Joko Widodo itu jangan sering-sering mengundang partai politik, apalagi yang dibicarakannya pilpres, bukan kebijakan nasional, bukan program pemerintah,” kata Din usai menerima kunjungan Presiden PKS Ahmad Syaikhu di kediamannya, Cilandak, Jaksel, Selasa (23/5).
Menurut Din, Jokowi terkesan mengatur kandidat presiden pada Pilpres 2024 jika yang dibicarakan bukan lagi kebijakan nasional.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Jadi, ini bukan cawe-cawe lagi ini, tapi sudah ngatur-ngatur gitu. Ini bukan sikap dan sifat kenegarawanan gitu,” tutur Din.
Kritik serupan sebelumnya disampaikan Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera yang meminta Jokowi untuk tidak cawe-cawe soal pilihan capres dan cawapres di Pilpres 2024. Menurutnya, apabila capres hanya diikuti dua pasang calon, artinya negara ikut campur soal Pilpres dan capres.
Din menegaskan, apabila presiden ingin membahas capres agar tidak hanya berkutat pada Ganjar Pranowo saja namun juga capres lainnya. Termasuk capres yang diusung oleh partai dari koalisi luar pemerintahan.
Mardani menyebut sikap Jokowi yang ikut campur soal capres tak melanggar hukum, namun melanggar etika politik. Karena jabatannya sebagai presiden yang tak boleh memihak pada kandidat capres manapun.
Halaman : 1 2 Selanjutnya
