Pengamat pendidikan dari Komnas Pendidikan Andreas Tambah menyarankan Menteri Pendidikan Kebudayaan dan Pendidikan Tinggi Nadiem Makarim agar menjelaskan dengan rinci kepada masyarakat terkait wacana penghapusan Ujian Nasional (UN).
Pasalnya, menurut Andreas perkara penghapusan UN sebenarnya sudah jadi perdebatan lama, dan hingga kini belum menemui titik terang yang lebih baik.
“Ini harus betul-betul gamblang. Jadi enggak bisa ujuk-ujuk berhenti, ada nanti model yang hampir sama. Masyarakat nanti juga bilangnya, `ya itu mah ujung-ujungnya sama saja. Ganti menteri ganti kebijakan`. Intinya sama,” ujar Andreas mengutip CNNIndonesia.com, Rabu (11/12).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Andreas mengatakan polemik ujian nasional sebagai penentu akhir di masa sekolah kerap kali menuai pro-kontra dari sejumlah pihak, terutama pelajar dan orang tua murid.
Pihak dari sekolah dan kementerian kebanyakan condong menginginkan UN tetap dilaksanakan. Salah satu dalihnya adalah perkara motivasi belajar siswa. Namun selama UN terus dijalankan, sistem pelaksanaannya dinilai tak lebih baik dan tidak memberi dampak positif.
“Sementara itu dipaksakan terus, tapi toh enggak ada perubahan. Tidak ada perubahan yang lebih baik. Justru cenderung nilainya selama ini kan dikatrol. Setiap daerah dengan tingkat katrolan yang berbeda-beda. Kalau menurut kami justru menjerumuskan peserta didik kita, kalau memang prakteknya seperti itu,” kata Andreas.
