Bupati Manggarai Deno Kamelus mengatakan program Manajemen Pertanian Terintegrasi (Simantri) Pemerintah Kabupaten Manggarai yang sudah digulirkan sejak tiga tahun terakhir merupakan salah satu upaya pemerintah daerah untuk meningkatkan perekonomian masyarakat. Kata Deno, saat ini program Simantri yang merambah hingga kepelosok desa tersebut hasilnya cukup signifikan.
“Pengembangan tanaman horti dilakukan juga untuk merubah kebiasaan orang Manggarai tentang bertani. Kalau selama ini orang manggarai kebiasaanya hanya menanam kopi, padi, cengkeh, dan piara ternak, maka harus ditambah lagi dengan budidaya hortikultura,” kata Bupati Deno dalam sambutannya di acara peresmian Desa Persiapan Bangka Lela, Kecamatan Ruteng, Selasa (6/9/2019).
Program Simantri merupakan program yang digagas Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT). Program ini juga menjadi andalan Kabupaten Manggarai untuk meningkatkan pendapatan petani.
Secara teknis, Simantri merupakan kegiatan integrasi pertanian dalam arti luas yang dikenalkan pada usaha tanaman pangan, palawija dan holtikultura, peternakan, perikanan dan tanaman kehutanan dalam satu wilayah/lokasi kegiatan.
Simantri juga merupakan pengembangan model percontohan dalam percepatan alih teknologi kepada masyarakat pedesaan. Sasarannya adalah peningkatan luas tanam, populasi ternak, tersedianya pakan ternak yang berkualitas sepanjang tahun, tersedianya pupuk dan sebagainya.
Menurut Direktorat Jenderal Pengembangan Daerah Tertentu, program Simantri merupakan sebuah upaya mengentaskan minimal 80 Kabupaten Tertinggal (KT) pada akhir RPJMN 2015-2019. Setidaknya terdapat 50 Kabupaten Tertinggal menjadi fokus program Simantri. Daerah itu merupakan wilayah perbatasan, pulau-pulau kecil terluar, rawan bencana, rawan pangan, serta pasca-konflik.
Pada tahun 2018, program Simantri menyasar 16 kabupaten prioritas terintegrasi ini. Kemudian dipilih empat kabupaten sebagai pilot project permodelan yaitu Kabupaten Aceh Singkil, Lombok Timur, Manggarai, dan Maluku Tenggara Barat.
Hasil dari piloting tersebut akan diadopsi oleh 12 Kabupaten Prioritas lainnya sesuai dengan karakteristik potensi, kebutuhan, dan permasalahan daerah masing-masing.
