DPR Prihatin Maraknya Dispensansi Nikah karena Hamil Duluan

Kamis, 2 Maret 2023 - 12:55 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Anggota Komisi IX DPR RI Kurniasih Mufidayati prihatin dengan maraknya fenomena dispensasi pernikahan karena hamil di luar nikah. Politikus PKS itu mendesak pemerintah dalam hal ini BKKBN segera melakukan langkongkrit.

“Ini menjadi keprihatinan kita bersama dimana angka dispensasi pernikahan karena hamil di luar nikah sangat tinggi,” kata Kurniasih kepada wartawan, Jumat (3/2). 

Kurniasih mengutip data Good Mention Institute dalam laporan estabillity tahun 2022. Angka kehamilan yang tidak diinginkan di Indonesia antara tahun 2015 hingga 2019 mencapai 40 persen dari jumlah kehamilan dari jumlah total kehamilan. 

ADVERTISEMENT

ads

SCROLL TO RESUME CONTENT

Dari data tersebut dapat diketahui hampir separuh angka kelahiran di Indonesia, ternyata kehamilan yang tidak diinginkan atau sebelum nikah.

“Ada banyak yang menjadi korban, sebab mayoritas kehamilan yang tidak diinginkan bisa berujung aborsi, sementara jika berlanjut ke jenjang pernikahan ada banyak ketidaksiapan di sana,” ujarnya.

Baca Juga:  Dituduh Gelapkan Dokumen, 3 Karyawan PT CLM Ajukan Prapeadilan

Anggota Komisi IX ini menjelaskan, bagi pasangan yang belum siap menikah dan hamil, kehamilannya bisa mengakibatkan bayi stunting jika tidak ditangani dengan baik. Dan jika mentalnya belum siap hal ini akan memicu konflik rumah tangga yang berujung pada angka perceraian.

Atas dasar itu, pemerintah dalam hal ini BKKBN seharusnya bisa lebih menggencarkan gerakan Generasi Berencana (GenRe) sampai level desa. Sebab, tidak bisa dipungkiri saat ini kasus-kasus dispensasi pernikahan karena hamil di luar nikah banyak terjadi di pedesaan.

Data 

Ia mengutip data BKKBN Jawa Timur yang melansir data yang mencengangkan yakni ada 15.212 permohonan dispensasi pernikahan dengan 80 diantaranya karena pemohon telah hamil.

“GenRe dari BKKBN itu memiliki tiga fungsi edukasi pencegahan yakni pernikahan dini, pergaulan atau seks bebas dan penggunaan Narkoba. Sehingga sangat pas untuk mengedukasi generasi remaja agar tidak terjatuh ke pergaulan yang salah,” tuturnya.

Baca Juga:  Formapena Sayangkan Kinerja Panitia Festival Budaya Inerie

Selain itu, Kurniasih mengatakan, penguatan struktur ketahanan keluarga dengan pembangunan akhlak anak bisa menjadi pondasi dalam perbaikan generasi saat ini dan kedepan.

“Ketahanan keluarga ini mencakup banyak hal termasuk dari sisi ekonomi keluarga, bagaimana peran ayah dan ibu. Ini sudah darurat di tengah gempuran godaan besar di luar sana,” ungkap dia.

Kurniasih mengutip data Pengadilan Tinggi Agama Semarang, Jawa Tengah, yang mencatat ada 11.392 kasus dispensasi nikah di Jawa Tengah selama tahun 2022 sebagian besar disebabkan adanya kejadian hamil di luar nikah.

Data yang sama juga didapatkan di Lampung dengan 649 kasus, kota Bima NTB 276 kasus dan daerah lainnya.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Tajukflores.com. Mari bergabung di Channel Telegram "Tajukflores.com", caranya klik link https://t.me/tajukflores, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Berita Terkait

Kasus Bullying Binus School, Pakar: Bukti Minimnya Pendidikan Karakter di Sekolah
Miris! Akses Jalan Rusak, Warga Manggarai Barat Terpaksa Ditandu untuk Berobat ke Puskesmas
Perpres Publisher Rights Atur Mekanisme Bagi Hasil, Tak Atur Perusahaan Pers
Nasib Dede Sunandar dan Sederet Komedian yang Terancam Gagal Lolos Jadi Anggota Dewan
Kemendikbudristek Pantau Kasus Perundungan di Binus School, Pastikan Penerapan Sanksi
Presiden Jokowi Tegaskan Perpres Publisher Rights Bukan untuk Membatasi Kebebasan Pers
Ketahui 3 Poin Utama dalam Perpres Publisher Rights yang Diteken Jokowi
Kasus Perundungan di Binus School, Anggota DPR Minta Legolas Rompies dan Geng Tai Ditindak Tegas
Berita ini 8 kali dibaca

Berita Terkait

Rabu, 21 Februari 2024 - 21:49 WIB

Kasus Bullying Binus School, Pakar: Bukti Minimnya Pendidikan Karakter di Sekolah

Rabu, 21 Februari 2024 - 18:00 WIB

Perpres Publisher Rights Atur Mekanisme Bagi Hasil, Tak Atur Perusahaan Pers

Selasa, 20 Februari 2024 - 21:43 WIB

Nasib Dede Sunandar dan Sederet Komedian yang Terancam Gagal Lolos Jadi Anggota Dewan

Selasa, 20 Februari 2024 - 20:34 WIB

Kemendikbudristek Pantau Kasus Perundungan di Binus School, Pastikan Penerapan Sanksi

Selasa, 20 Februari 2024 - 20:25 WIB

Presiden Jokowi Tegaskan Perpres Publisher Rights Bukan untuk Membatasi Kebebasan Pers

Selasa, 20 Februari 2024 - 19:16 WIB

Ketahui 3 Poin Utama dalam Perpres Publisher Rights yang Diteken Jokowi

Selasa, 20 Februari 2024 - 18:58 WIB

Kasus Perundungan di Binus School, Anggota DPR Minta Legolas Rompies dan Geng Tai Ditindak Tegas

Selasa, 20 Februari 2024 - 18:31 WIB

Jokowi Teken Perpres Publisher Rights, Dukung Jurnalisme Berkualitas dan Industri Media Berkelanjutan

Berita Terbaru

Ilustrasi pupuk

Nasional

Mentan Pastikan Distribusi Pupuk Subsidi Tak Dipersulit

Rabu, 21 Feb 2024 - 22:16 WIB