Komisi II DPR Bantah Adanya Pembatalan Pengangkatan Honorer Jadi PPPK, Ini Fakta Sebenarnya

Rabu, 9 Agustus 2023 - 12:26 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Anggota Komisi II DPR RI Mardani Ali Sera membantah informasi yang mengatakan adanya pembatalan pengangkatan tenaga honorer menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

“Ah, enggak ada itu pembatalan pengangkatan honorer menjadi PPPK,” kata Mardani dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Jumat (8/9).

Sebaliknya, Mardani mengungkapkan fakta dari hasil pemeriksaan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) bahwa data dari 2,3 juta tenaga honorer itu ternyata banyak yang bodong.

ADVERTISEMENT

ads

SCROLL TO RESUME CONTENT

“Proses pemeriksaan data honorer ini masih berjalan. Nah, yang sudah rapi datanya, diangkat (jadi) PPPK,” ujar politikus PKS itu.

Menurut dia, pemberesan data 2,3 juta tenaga honorer itu dilakukan sebelum proses pengangkatan honorer menjadi PPPK dan ditargetkan tuntas pada Desember 2024.

Sebab, lanjut Mardani, apabila 2,3 juta tenaga honorer tersebut langsung diangkat tanpa dilakukan verifikasi validasi data ulang, maka itu akan merugikan negara dan tidak adil bagi para tenaga honorer yang sudah benar-benar mengabdi.

Baca Juga:  2 Warga di Flores Meninggal Setelah Digigit Anjing Rabies

Anggota Panitia Kerja (Panja) Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Atas UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (RUU ASN) Komisi II DPR RI itu pun mengaku sudah melobi agar tenaga honorer kategori 2 (K2) diusahakan dan wajib penuh waktu.

Mardani menuturkan setidaknya terdapat tiga poin utama dalam penyelesaian soal tenaga honorer tersebut. Pertama, Pemerintah dan DPR RI ingin membuang data tenaga honorer siluman sehingga sedang dilakukan proses verifikasi.

“Kalau data honorer K2 dan yang terdata sejak 2016 sih aman, ya,” jelasnya.

Kedua, dia menegaskan tidak boleh ada pemutusan hubungan kerja (PHK). Ketiga, dia mengatakan pintu PPPK besar dan ada opsi penuh waktu maupun paruh waktu.

Baca Juga:  PWI Sebut UU Pers Lindungi Profesi Wartawan dari Anarki Jurnalistik

Sebelumnya, Senin (28/8), Wakil Ketua Komisi II DPR RI Syamsurizal mengatakan bahwa pihaknya sedang merumuskan agar penataan pegawai non-ASN atau tenaga honorer dalam RUU ASN itu memungkinkan untuk dilakukan paling lambat Desember 2024.

“Dalam salah satu pasalnya, kalau itu memang disepakati, kami akan jadikan salah satu pasalnya itu menyebutkan agar diberi tenggat waktu sampai Desember 2024,” kata Syamsurizal di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin.

Hal itu dilakukan dengan cara menyematkan tambahan penjelasan pada salah satu pasal RUU ASN tersebut.

“Makanya, di pasal itu tadi kami sepakati akan ada tambahan penjelasan,” ujar Syamsurizal.

 

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Tajukflores.com. Mari bergabung di Channel Telegram "Tajukflores.com", caranya klik link https://t.me/tajukflores, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Berita Terkait

Meninggal Dunia, Ini Kesan Andreas Pareira tentang Sosok Marselis Sarimin
Digelar pada 27 November, Simak Jadwal dan Tahapan Pilkada Serentak 2024
Warga Sumba Kerap Bikin Ulah di Bali, Tetua: Fokus Cari Makan, Jangan Kayak Orang Hebat!
Komisi II DPR Sebut Pilkada Serentak 2024 Tetap Digelar pada November
22 Titik Bencana Landa Manggarai Barat di Februari 2024, Warga Diminta Waspada
Wolobobo Ngada Festival Masuk KEN 2024, Fokus Promosi Kopi Arabika Bajawa
HUT ke-21 Manggarai Barat: Impian ‘Mabar Mantap’ hanya Jadi Pemanis Kampanye
Dulu Berjaya Kini Layu Menguning Terkena Penyakit, Jerit Petani Pisang di Manggarai Barat
Berita ini 5 kali dibaca

Berita Terkait

Rabu, 28 Februari 2024 - 22:29 WIB

Meninggal Dunia, Ini Kesan Andreas Pareira tentang Sosok Marselis Sarimin

Rabu, 28 Februari 2024 - 15:32 WIB

Warga Sumba Kerap Bikin Ulah di Bali, Tetua: Fokus Cari Makan, Jangan Kayak Orang Hebat!

Rabu, 28 Februari 2024 - 12:54 WIB

Komisi II DPR Sebut Pilkada Serentak 2024 Tetap Digelar pada November

Selasa, 27 Februari 2024 - 13:06 WIB

22 Titik Bencana Landa Manggarai Barat di Februari 2024, Warga Diminta Waspada

Selasa, 27 Februari 2024 - 12:38 WIB

Wolobobo Ngada Festival Masuk KEN 2024, Fokus Promosi Kopi Arabika Bajawa

Selasa, 27 Februari 2024 - 11:37 WIB

HUT ke-21 Manggarai Barat: Impian ‘Mabar Mantap’ hanya Jadi Pemanis Kampanye

Selasa, 27 Februari 2024 - 09:54 WIB

Dulu Berjaya Kini Layu Menguning Terkena Penyakit, Jerit Petani Pisang di Manggarai Barat

Sabtu, 24 Februari 2024 - 12:39 WIB

Layanan Transportasi Online Maxim Hadir di Lobalain, Rote Ndao NTT

Berita Terbaru