Lebih dari separuh kasus itu terjadi di DKI Jakarta, yakni sebanyak 701 kasus yang menewaskan 67 orang. Lantaran tingginya angka penderita di ibu kota ini, wacana untuk melakukan lockdown atau karantina wilayah kian menguat.

Pembahasan mengenai opsi lockdown ini akan digelar di kantor Kemenko Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves) hari ini, Senin (30/3). Belum diketahui apakah pembahasan itu hanya berfokus pada wacana lockdown Jakarta saja atau malah lebih luas lagi.

Baca Juga:  Pertama di NTT, Tereza Fety Handly, ABG Keturunan Indonesia-Amerika Resmi Menjadi WNI

Wacana mempertimbangkan lockdown ini bergulir lantaran banyaknya masyarakat yang justru memilih mudik lebih awal. Hal itu dikhawatirkan bakal memperluas penyebaran pandemi asal Wuhan, China tersebut.

Kepolisian telah menyiapkan skenario penutupan jalan masuk dan keluar Jakarta jika lockdown atau karantina wilayah diberlakukan. Hal itu tertuang dalam surat telegram yang dikeluarkan oleh Polda Metro Jaya.

Sejumlah negara sudah menerapkan lockdwon, di antaranya Italia, Perancis, Denmarak dan India yang tidak berjalan mulus.

Melki sendiri tak setuju jika pemerintah menerapkan lockdown. Berkaca dari kegagalan Amerika Serikat dan India, menurutnya locdown hanya akan membuat negara dalam kesulitan yang semakin besar.

Baca Juga:  Wagub NTT Pastikan Dana Bantuan Seroja Tetap Disalurkan

“Kenapa kita gak bicara locdown karena karakter kita berbeda-beda. Kita bicara lockdown dalam aspek kesehatan itu bisa, tapi juga kita bicara soal aspek sosial, politik dan ekonominya. Kalau kita lihat India dan AS, orang pergi jarah. Makanya Trump (Presiden AS Donald Trump) gak berani locdown,” katanya.